KOLAKA – Petani sawah di Desa Oko-Oko, Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara mengeluhkan semakin naiknya ongkos produksi.
Sementara itu, kebalikan dari kondisi tersebut, hasil panen sawah yang diraih malah semakin menurun, hingga separuhnya dalam tiga tahun terakhir.
Kondisi itu diduga akibat rusaknya areal persawahan dampak sedimentasi dari aktivitas pertambangan PT Indonesia Pomalaa Industry Park (IPIP), yang terbawa banjir masuk ke areal persawahan.
Diungkapkan Sukiman (52), saat ini untuk sawahnya dengan luas satu hektar, dirinya membutuhkan 10 sak pupuk per sekali musim tanam.
“Dulu paling banyak hanya empat sak saja,” ungkap petani yang akrab disapa Kemen, saat ditemui di sawahnya Rabu 3 Juni 2026, seusai melakukan pemupukan.
Menurutnya, peningkatan volume pupuk dilakukan untuk mempertahankan produksi hasil sawahnya, sejak sedimentasi menimbun areal sawahnya.
Jika tidak meningkatkan volume pupuk, maka tanaman padinya akan kerdil, sehingga hasil padinya menurun drastis dibanding sebelum sedimentasi menimbun sawahnya.
Ia sendiri menggunakan pupuk jenis TSP merek Ponska, yang dibeli sekitar Rp 150 per karungnya.
“Sekarang biar petakan kecil tidak bisa mi satu sak, harus lebih. Karena harus di tabur per batangnya, tidak bisa seperti dulu dihambur saja,” katanya.
Pria berlatar belakang keluarga transmigran asal Jawa Tengah ini juga mengungkapkan, untuk padinya saat ini yang mulai berisi dirinya telah menghabiskan 10 karung pupuk.
“Ini saja sudah 10 karung mi. kalo saya liat-liat, masih mau ditambah lagi ini. Mungkin sekitar 2 – 3 karung lagi ini sampe panen,” terangnya.
Tidak hanya pupuk, peningkatan volume juga dilakukan untuk kebutuhan pestisida sebesar dua kali lipat dari biasanya sebelum terdampak sedimentasi.
“Sekarang double-double mi kita pake racun (perstisida). Jadi untuk rumput beda jenis rumput beda racun juga, untuk padi juga beda,” ungkapnya.
Kemen menjelaskan, keseluruhan biaya yang dibutuhkan untuk mengolah sawahnya kini minimal Rp 7 juta, untuk pupuk, pestisida, serta ongkos traktor.
Ongkos mengolah sawah ini bisa meningkat separuhnya jika bencana banjir melanda sawahnya, karena bisa menghanyutkan pupuk yang ditaburnya, bahkan merusak tanaman padinya.
Menurutnya, sejak dulu banjir kerap melanda sawahnya karena berada di tepi sungai. Tapi, sejak sedimentasi masuk di Sungai Oko-Oko, saat banjir material pertambangan itu ikut masuk areal persawahan.
“Kalo dulu banjir paling padi rebah sebentar, terus naik lagi. Sekarang lumpur merah, batang padi tertimbun, lama-lama kuning, harus di pupuk ulang lagi,” katanya.
Dijelaskannya juga, sejak sedimentasi mulai membanjiri sawahnya sejak beroperasinya tambang PT IPIP, hasil padi sawahnya terus menurun.
Meskipun, dirinya telah mengupayakan berbagai cara untuk menjaga kualitas tanaman, dengan meningkatkan volume pupuk dan pestisida.
Sebelum ada tambang, kata Kemen, hasil padinya mencapai 40 karung per hektar. Setelah terkena sedimentasi hasilnya turun terus, bahkan hingga hanya 27 karung.
Dari segi penghasilan, Kemen mengaku mendapatkan Rp 10 juta-an dari menjual 27 karung gabahnya. Hasil ini menurun drastis dibanding tahun-tahun sebelumnya yang mendapatkan Rp 20 juta lebih, untuk 40 karung gabah.
“ya itu sekarang paling banyak 27 karung. Panen terakhir ku itu segitu, dari satu hektar sawahku,” jelasnya.
Kondisi tersebut tidak hanya dialami dirinya, tapi juga nyaris seluruh petani yang ada di Kecamatan Pomalaa sebagai wilayah lingkar tambang.
Terkait hal itu, kata Kemen, dirinya bersama warga beberapa kali melakukan aksi demonstrasi ke PT IPIP. Aksi terakhir dilakukan pada akhir November 2025 lalu, untuk menuntut kompensasi.
Tindak lanjut aksi tersebut, perusahaan pertambangan berstatus Proyek Strategis Nasional (PSN) ini menurunkan tim verifikasi untuk menghitung kerugian yang dialami petani.
“Waktu itu sawahku ini kategori rusak berat, kita tuntut kompensasi Rp 30 juta, tapi yang kita terima hanya Rp 2,3 juta,” terangnya.
Kemen sendiri berharap PT IPIP bisa berupaya menghentikan dampak yang bagi pertanian. Sehingga, perusahaan tambang dan petani bisa hidup berdampingan.
Ia juga menyinggung jargon yang digembar-gemborkan sebelum masuknya tambang, bahwa keberadaan perusahaan tambang bakal meningkatkan ekonomi.
“tapi kalo tidak ada upaya ya matilah petani. Apalah kita mau kerja lagi. Nah kita ini sudah umur. Perusahaan tidak mungkin rekrut kita,” pungkasnya.
Kami mencoba mengkonfirmasi sejumlah informasi dan data temuan lapangan dalam liputan ini dengan mengirimkan surat resmi melalui saluran elektronik (email) kepada pada PT Indonesia Pomalaa Industrial Park (IPIP) pada 1 Agustus 2026.
Surat yang sama juga kami teruskan kepada Divisi Eksternal PT IPIP via aplikasi perpesanan WhatsApp pribadi pada 24 Agustus 2026. Namun Sampai batas tenggat waktu yang kami ajukan, hingga berita ini ditayangkan tidak ada jawaban atas konfirmasi yang dikirimkan.
Liputan ini bagian dari program pasopati journalist fellowship (PJF)2026 yang dilaksanakan dengan dukungan penuh dari Auriga Nusantara.
