Baubau, Portal.id – Kepala perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) SDUlawesi Tenggara (Sultra), Drs Asmar, menghadiri Undangan Gubernur Sultra pada kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat Provinsi Sultra dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2023 yang di pusatkan di Kota Baubau, Rabu, (30/3/2022).
Hadir pula seluruh Bupati/Wali Kota se-Sulawesi Tenggara, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Sultra, Pimpinan Instansi Vertikal, para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama lingkup Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Sulawesi Tenggara.
Dalam kesempatan itu, Kepala BKKBN Pusat, Hasto Wardoyo, duga didaulat membawakan materi melalui virtual tentang penanganan stunting yang merupakan gerakan bersama pemerintah disemua tingkatan.
Sementara itu, Gubernur Sultra, H. Ali Mazi, dalam sambutannya mengungkapkan Musrenbang tingkat provinsi di Kota Baubau merupakan pertama kali diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara di luar ibukota provinsi. Hal ini diharapkan menjadi momentum bangkitnya kembali semangat masyarakat dan perekonomian Sulawesi Tenggara dari goncangan ekonomi akibat Pandemi Covid-19 yang melanda sejak awal tahun 2020 yang lalu.
Selain itu, penyelenggaraan Musrembang Provinsi di Kota Baubau menunjukkan eksistensi Kota Baubau yang siap menggelar even akbar, baik level provinsi maupun nasional. Dan yang terpenting lagi bahwa masyarakat dan pemerintah Kota Baubau telah siap jika Kota Baubau kelak menjadi Ibukota Provinsi Kepulauan Buton, hasil pemekaran dengan Provinsi Sulawesi Tenggara.
“Penyelenggaraan Musrenbang RKPD ini, merupakan salah satu wujud komitmen kita dalam mewujudkan tujuan Perencanaan Pembangunan Nasional, diantaranya adalah untuk menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antara perencanaan pusat dan daerah, yang dilaksanakan secara berjenjang dalam rangka penyusunan perencanaan pembangunan pusat dan daerah, diawali dari Musrenbang tingkat desa/kelurahan, tingkat kecamatan, tingkat kabupaten/kota, provinsi dan terakhir Musrenbang Nasional,” terangnya.
“Hasil dari penyelenggaraan Musrenbang nantinya menjadi bahan penyempurnaan Dokumen Perencanaan Tahunan, yaitu Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD),” jelasnya.
Kata Gubernur, Musrenbang provinsi ini merupakan forum strategis yang dihadiri oleh pemangku kepentingan untuk membahas isu strategis pembangunan daerah, Prioritas Pembangunan Daerah dalam bentuk Program dan Kegiatan Prioritas dan Target Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2023.
“Selain itu, Musrenbang RKPD ini merupakan Musrenbang terakhir dalam Periode RPJMD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018-2023, sesuai masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2018-2023,” ungkapnya.
Untuk itu, lanjutnya, Capaian sasaran pembangunan dalam RKPD Tahun 2023 nantinya akan menentukan kinerja pelaksanaan pembangunan yang ditetapkan dalam RPJMD. Untuk itu, Perencanaan Pembangunan Tahun 2023 harus disusun dengan sebaik-baiknya, berdasarkan hasil Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan, Permasalahan dan Isu Strategis yang masih dominan serta target-target tujuan dan sasaran pembangunan yang belum tercapai sampai dengan tahun 2022.
“Namun, karena keterbatasan fiskal daerah, maka Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara sangat berharap dukungan dari Pemerintah Pusat agar pembangunan di Sulawesi Tenggara dapat terus berakselerasi dan sejajar dengan daerah yang telah maju,” ujarnya.
Lebih jauh, Gubernur menyebut, Ada 4 (empat) Aspek Permasalahan dan Isu Strategis yang masih menjadi pembahasan utama dalam Musrenbang Provinsi Sultra Tahun 2023, yaitu Pembangunan manusia, Pemulihan perekonomian daerah dan penanggulangan kemiskinan, Tata kelola pemerintahan, Peningkatan kapasitas infrastruktur dasar dan wilayah terutama infrastruktur penunjang sektor unggulan.
“Berdasarkan Isu Strategis, sasaran dan prioritas pembangunan dalam RPJMD dan memperhatikan tema dan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2023, maka tema Pembangunan Sulawesi Tenggara Tahun 2023 adalah Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan Melalui Peningkatan Kualitas SDM dan Infrastruktur Pendukung, yang dilaksanakan dengan 4 (empat) prioritas pembangunan, yaitu Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses terhadap pelayanan dasar, Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan, Tata kelola pemerintahan yang baik, Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui peningkatan infrastruktur dasar dan wilayah untuk mendukung konektivitas,” ungkapnya.
“Tema dan prioritas sebagaimana saya sebutkan tadi akan menjadi arah dalam Penyusunan Kebijakan Pembangunan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2023 sebagai upaya untuk mencapai sasaran pembangunan nasional dan daerah serta mewujudkan visi pembangunan Sulawesi Tenggara tahun 2018-2023, yaitu: terwujudnya Sulawesi Tenggara yang aman, maju, sejahtera dan bermartabat, sekaligus menjadikan Sultra pilar utama masa depan Indonesia maju,” kata Gubernur Ali Mazi.
Sebelum mengakhiri sambutannya, Gubernur Ali Mazi mengajak hadirin yang hadir untuk senantiasa saling bersinergi, berkolaborasi dan senantiasa memohon petunjuk dan ridho Tuhan Yang Maha Kuasa, demi Percepatan Pembangunan Sulawesi Tenggara yang berkemajuan di segala bidang, guna meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat.
