Portal.id Kendari – Perwakilan masyarakat Buton yang menamakan diri Gerakan Masyarakat Kepulauan Buton (Geram Kepton) melakukan aksi unjuk rasa di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Tenggara pada Selasa (8/6/2021).
Mereka datang untuk menyuarakan pembentukan Provinsi Kepulauan Buton (Kepton) yang telah lama diwacanakan.
Terkait wacana pemekaran ini, Dosen Pascasarjana Universitas Halu Oleo, Muhammad Najib Husain mengatakan ada enam alasan pentingnya Buton menjadi provinsi. Hal tersebut dikatakannya 25 Maret 2021 lalu dalam diskusi Komunitas Masyarakat Peduli Kepulauan Buton yang digelar di Kendari.
Menurutnya, pertimbangan pertama terkait mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Ia meyakini masyarakat Buton selama ini merasakan jarak ketika mengakses pelayanan di ibu kota provinsi Sulawesi Tenggara.
“Misalnya berurusan di Provinsi Sulawesi Tenggara, kita harus ke Kota Kendari. Beruursan dengan waktu yang lama, jarah yang jauh, dan biaya yang banyak. Padahal ini bisa kita minimalisir dengan menjadikan Baubau sebagai kota provinsi,” katanya.
Kedua mengenai pertimbangan sejarah mengingat Buton sebagai bekas kerajaan menjadi simbol tingginya peradaban daerah ini pada masa lalu.
“Peradaban Buton telah mengajarkan kita tentang pola pikir, tindakan, dan pola perilaku, sehingga layak jika hari ini kita berpikir Buton mekar menjadi provinsi,” terangnya.
Pertimbangan budaya. Dengan mekarnya Buton sebagai provinsi, akan memberikan banyak manfaat, akan banyak perkembangan dan membuka pintu kemajuan.
“Buton ini sangat kaya dengan budaya. Kalau tidak dikelola dengan baik dan tidak mendapat ruang, itu akan hilang dengan sendirinya,” jelasnya.
Pertimbangan ekonomi mengingat pelabuhan terbesar di Sulawesi Tenggara ada di Kota Baubau.
“Dengan sebagai provinsi, posisi yang strategis ini kita bisa mendapatkan sebuah perlakuan yang jauh lebih baik,” kata Najib.
Kelima pertimbangan penganggaran di mana dengan menjadi provinsi Buton akan dapat mengoptimalkan banyak sumber pendapatan yang ada di wilayahnya terutama DAU dan DAK.
Pertimbangan keadilan, yakni dengan menjadi provinsi, Buton akan fokus membangun wilayahnya sendiri dibandingkan selama ini pembangunan di Sulawesi Tenggara terbagi juga di wilayah luar Buton./P-03
