Jawa Timur, Portal.id – Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menggelar Konferensi Internasional tentang Kependudukan dan Kesehatan, The 2nd South-East Asia Biennial Conference on Population and Health di Kota Malang, Jawa Timur, dan dibuka Selasa (04/10/2022).
Konferensi yang digelar BKKBN bekerja sama dengan Universitas Brawijaya Malang, Indonesia dan University of Portsmouth, Inggris itu bahasan utamanya terkait persoalan stunting dan juga bonus demografi. Konferensi berlangsung selama dua hari, 4-6 Oktober 2022.
Konferensi kedua ini juga dihadiri secara aktif peserta dari lima negara meliputi Jepang, China, Malaysia, Singapura, dan Filipina. Konferensi yang pertama digelar di Kota Malang pada 7-9 November 2018.
Tujuan dari konferensi tahunan ini adalah untuk mempertemukan peneliti populasi dan kesehatan dari seluruh dunia untuk membahas beberapa populasi kontemporer dan masalah kesehatan di kawasan Asia Tenggara.
Kegiatan yang digelar hybrid meeting ini dihadiri secara daring Dekan Fakultas Ilmu Pengetahuan Portsmouth University of the United Kingdom Prof. Sherria Hoskins dan United Nastions Fund for Population Activities (UNFPA) Country Representation Indonesia Dr. Anjali Sen.
Hadir secara langsung Kepala BKKBN Pusat, Dr. (H.C.) dr. Hasto Wardoyo, Sp.OG (K), Head Director of Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Nasional (LPPKN) Malaysia YBrs. Encik Abdul Shukur bin Abdullah, Wakil Gubernur Jawa Timur Dr. H. Emil Elestianto Dardak, B.Bus., M.Sc, Wakil Walikota Malang Ir. H. Sofyan Edi Jarwoko dan Rektor Universitas Brawijaya Prof. Widodo, S.Si.,M.Si. ,Ph.D. Med.Sc, Deputi Bidang Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan (Lalitbang) BKKBN Prof. drh. Muhammad Rizal Martua Damanik, M.Rep.Sc, Ph.D, dan Deputi Bidang Advokasi, Penggerakan dan Informasi (Adpin) BKKBN Drs. Sukaryo Teguh Santoso, M.M.
Dalam sambutannya, Kepala BKKBN Dr. (HC) dr. Hasto Wardoyo, Sp.OG (K) mengatakan bahwa proporsi penduduk usia kerja (15 hingga 64 tahun) telah meningkat karena penurunan angka kelahiran, sehingga menciptakan peluang bonus demografi. Dokter Hasto mengatakan proporsi ini diperkirakan akan mencapai puncaknya pada kurun waktu 2025-2030.
Dokter Hasto juga menyebutkan bahwa perempuan memainkan peran yang sangat penting dalam proses transisi demografis.
Dokter Hasto mengatakan kemampuan Indonesia untuk bersaing di pasar global pada akhirnya sangat bergantung pada basis sumber daya manusia yang semakin meningkat. Pada tahun 2030 hampir 10 persen penduduk akan berusia 60 tahun ke atas yang berarti Indonesia akan memasuki aging population di tahun tersebut.
“Kita perlu mendukung penduduk lansia agar menjadi sehat dan produktif serta menjadi ‘lansia aktif’. Kemudian, nantinya jumlah perempuan akan semakin lebih banyak daripada laki-laki. Oleh karena itu, bagaimana peran perempuan dalam perekonomian menjadi hal yang sangat penting nantinya,” jelas Dokter Hasto.
Karena itu Dokter Hasto menegaskan bagaimana Indonesia ke depan bisa menciptakan generasi yang bagus saat memasuki aging population sangat erat kaitannya dengan penurunan stunting.
Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, BKKBN mendapat mandat untuk bersama-sama dengan Kementerian/Lembaga terkait melakukan upaya percepatan penurunan stunting di Indonesia.
Peraturan Presiden RI sudah disahkan, Rencana Aksi Nasional, serta perangkat-perangkat pendukung dalam implementasinya juga sudah disiapkan. Kami berharap target pencapaian penurunan stunting di 2024 sebesar 14% dapat tercapai.
Dalam sambutannya, Perwakilan UNFPA Indonesia Dr. Anjali Sen mengatakan adanya tantangan dalam dinamika kependudukan dan permasalahan stunting
Menurut Anjali Sen, sebagian besar negara di kawasan Asia Tenggara telah memasuki periode bonus demografi sebagai akibat dari penurunan tajam tingkat kelahiran. Kuantitas penduduk masih bernilai strategis, namun di saat yang sama kualitas penduduk masih dipertanyakan.
Anjali Sen menyebutkan masalah lainnya adalah terkait distribusi penduduk yang tidak merata di seluruh negara, terutama pulau-pulau terpencil terluar. Untuk itu maka pembangunan berkelanjutan sebagai komitmen Agenda 2030 terkait dengan masalah kependudukan, seperti: pertumbuhan penduduk, lansia, urbanisasi dan migrasi perlu mendapatkan perhatian bagi semua pihak.
“Saat ini, dinamika kependudukan sangat berkembang pesat sehingga kita semua harus memitigasi dampak negatif dari adanya dinamika kependudukan. Dengan adanya konferensi ini, diharapkan bisa memberikan solusi dan rekomendasi terbaik dalam penanganan permasalahan kependudukan dan Kesehatan,” jelas Anjali Sen dalam sambutannya secara daring.
Sementara itu Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak mengatakan guna mempercepat penurunan stunting, ada beberapa pendekatan yang bisa dilakukan, salah satunya melalui keluarga.
“Keluarga merupakan unit paling penting dalam membuat sebuah kebijakan. Misalnya, kita tidak mengatasi masalah sanitasi dilihat per orang, tetapi kita mengkalkulasi melalui jumlah keluarga,” kata Emil Dardak.
Menurut Emil Dardak, permasalahan stunting tidak diselesaikan setelah bayi lahir, tetapi lebih kepada pencegahan. “Bagaimana remaja perempuan memiliki nutrisi yang berkecukupan, bagaimana mereka menyiapkan menjadi calon ibu. Tentu hal ini memerlukan peran keluarga dan tentu pendekatan berbasis keluarga ini menjadi sangat penting dalam penanganan stunting,” kata dia.
Sedangkan Rektor Universitas Brawijaya Prof. Widodo dalam talkshow memaparkan bahwa Perguruan Tinggi juga memiliki peran yang esensial dalam mendukung Percepatan Penurunan Stunting melalui 3 pilar, yakni Pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat.
“KKN tematik stunting menjadi salah satu bentuk penerapan pilar pengabdian masyarakat yang bisa langsung dirasakan manfaatnya bagi masyarakat. Mahasiswa yang melaksanakan KKN memberikan edukasi kepada masyarakat tentang stunting dan membantu BKKBN melakukan pendampingan kepada masyarakat,” jelas Prof. Widodo.
Permasalahan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga termasuk stunting sudah sesuai dengan amanat Sustainable Development Goals (SDGs) nomor 1 “Menghapus Kemiskinan”, nomor 2 “Mengakhiri Kelaparan”, nomor 3 “Kesehatan dan Kesejahteraan”, nomor 5 “Kesetaraan Gender” dan nomor 6 “Akses Air Bersih dan Sanitasi”.
Berdasarkan Undang-Undang No. 52 Tahun 2009, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Republik Indonesia bertanggung jawab untuk melaksanakan program Keluarga Berencana.
