Kendari, portal.id – Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Sulawesi Tenggara menegaskan pentingnya memperkuat kolaborasi lintas sektor guna mempercepat pencapaian target Program Bangga Kencana.
Penegasan tersebut mengemuka dalam Rapat Program Bangga Kencana Tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara yang digelar di Khayra Ballroom Hotel Zahra Syariah Kendari, Kamis (6/8/2026).
Sebagai bentuk penguatan sinergi, dalam kegiatan tersebut juga dilakukan penandatanganan nota kesepahaman atau MoU antara BKKBN Sultra dengan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara, Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Sultra, serta Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Halu Oleo.
Kepala Perwakilan BKKBN Sultra, Asmar, mengatakan rapat tersebut bukan sekadar agenda rutin. Forum ini menjadi ajang evaluasi capaian program selama Semester I 2026 sekaligus menyusun strategi untuk meningkatkan kinerja pada semester berikutnya.
Menurutnya, transformasi BKKBN menjadi Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga membawa tanggung jawab yang lebih luas. Fokus lembaga kini tidak hanya pada program keluarga berencana, tetapi juga pembangunan kependudukan, penguatan kualitas keluarga, percepatan penurunan stunting, hingga menyiapkan sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045.
“Forum ini menjadi ruang konsolidasi untuk menyamakan persepsi, memperkuat komitmen, dan menyusun langkah strategis agar seluruh program Bangga Kencana berjalan lebih optimal,” ujar Asmar.
Dari hasil evaluasi Semester I 2026, Asmar mengungkapkan sebagian besar indikator program telah menunjukkan capaian yang baik. Namun, masih terdapat tiga program yang memerlukan percepatan pelaksanaan.
Ketiga program tersebut yakni penyusunan Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJ-PDK), penyerapan Dana Alokasi Khusus (DAK), serta program TAMASYA atau Taman Asuh Sayang Anak yang menargetkan pembentukan minimal satu tempat penitipan anak di setiap kabupaten dan kota.
Ia menjelaskan, salah satu kendala utama berasal dari belum optimalnya dukungan pemerintah daerah dalam menjalankan sejumlah program prioritas tersebut.
“Kalau secara umum program kita sudah berjalan cukup baik. Namun memang masih ada beberapa indikator yang belum maksimal karena dukungan di daerah masih perlu diperkuat, terutama terkait PJ-PDK, DAK, dan pembentukan TAMASYA,” jelasnya.
Untuk penyusunan Peta Jalan Pembangunan Kependudukan, Sulawesi Tenggara saat ini masih dalam tahap penyelesaian dokumen bersama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Sultra. Dokumen tersebut diharapkan segera menjadi dasar kebijakan pembangunan kependudukan di daerah.
Untuk mempercepat capaian program pada Semester II 2026, BKKBN Sultra mendorong seluruh jajaran memperkuat kualitas data, meningkatkan kolaborasi lintas sektor, memperbaiki pelayanan kepada masyarakat, serta mengoptimalkan implementasi program prioritas seperti GENTING, GRATIS, TAMASYA, Lansia Berdaya, hingga pelayanan keluarga berencana.
Menurut Asmar, keberhasilan Program Bangga Kencana tidak mungkin dicapai hanya oleh BKKBN. “Dibutuhkan dukungan pemerintah daerah, OPD, perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan, dunia usaha, media, hingga berbagai mitra pembangunan lainnya,” katanya.
“Saya berharap kerja sama ini tidak berhenti pada penandatanganan dokumen saja, tetapi diwujudkan dalam program nyata yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat,” tegasnya.
Sementara itu, Sekretaris Perwakilan BKKBN Sultra, Arianto Gamar, mengatakan pelaksanaan rapat program tahun ini mengacu pada Peraturan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Nomor 4 Tahun 2025.
“Provinsi Sulawesi Tenggara saat ini berada pada momentum bonus demografi yang harus dikelola secara optimal melalui pembangunan keluarga, peningkatan kualitas SDM, pengendalian penduduk, serta implementasi program Bangga Kencana secara terintegrasi,” ujarnya.
Di tempat yang sama, Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara, Sugeng Riyanta, mengajak seluruh pemangku kepentingan memanfaatkan kerja sama yang telah dibangun untuk memperkuat tata kelola program.
Ia menilai Sultra memiliki potensi besar melalui dukungan dunia usaha dan dana CSR yang dapat diarahkan untuk mendukung percepatan penurunan stunting, peningkatan layanan kesehatan, hingga pembangunan rumah layak huni.
“Kita jangan berhenti pada seremoni. Yang paling penting adalah dampaknya dirasakan masyarakat. Kejaksaan siap mendampingi sejak tahap perencanaan agar seluruh program berjalan akuntabel, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata,” tegas Sugeng.
Melalui evaluasi Semester I dan penguatan kolaborasi lintas sektor tersebut, BKKBN Sultra menargetkan seluruh capaian Program Bangga Kencana pada Semester II 2026 dapat terpenuhi sekaligus mempercepat terwujudnya keluarga berkualitas sebagai fondasi pembangunan SDM menuju Indonesia Emas 2045.
