Kendari, portal.id – Bupati Konawe Utara H. Ikbar, SH., M.H., secara resmi membuka Rapat Koordinasi Kolaborasi Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) Berkelanjutan bertema “Mewujudkan Investasi Berkualitas dan Kesejahteraan Masyarakat di Konawe Utara”, Rabu (13/5/2026) di salah satu hotel di Kendari.
Kegiatan yang digagas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) ini dihadiri Wakil Bupati H. Abuhaera, H. Abuharea, S.Sos., M.Si, unsur Forkopimda, pimpinan DPRD Konawe Utara, perwakilan Pemprov Sultra, BPKP, pimpinan perusahaan tambang, Akademisi, LSM, tokoh masyarakat, serta jajaran kepala OPD dan camat se-Konawe Utara.
Dalam sambutan pembukaannya, Bupati Ikbar menegaskan bahwa kekayaan sumber daya alam luar biasa dan pesatnya pertumbuhan investasi, terutama pertambangan, tidak boleh hanya berhenti pada angka produksi dan nilai ekspor semata. Keberhasilan pembangunan harus diukur dari seberapa besar manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat, khususnya warga di sekitar kawasan tambang.
“Kita kaya SDA, investasi masuk, industri tumbuh pesat-itu bagus. Tapi pertanyaannya: apakah hasilnya terasa nyata untuk pendidikan, kesehatan, lapangan kerja, dan kemajuan desa-desa kita? Apakah fondasi kita sudah kuat untuk masa depan saat nanti SDA ini habis? Ini yang harus kita pikirkan bersama,” tegasnya.
Ia menegaskan perubahan paradigma pelaksanaan PPM: tidak boleh lagi sekadar formalitas administrasi atau bantuan sesaat yang habis begitu diterima. Mulai sekarang, PPM harus dijadikan instrumen strategis pembangunan, peningkatan kesejahteraan, serta jembatan keharmonisan antara perusahaan, pemerintah, dan masyarakat.
“PPM harus terarah, terukur, terintegrasi, transparan, dan berkelanjutan. Kita tinggalkan pola bagi beras semata; kita bangun infrastruktur pertanian, jalan usaha tani, irigasi, latih tenaga kerja lokal, perkuat UMKM, dan bangun ketahanan pangan sebagai jaminan hidup pasca tambang,” ujarnya.
Bupati menyebut Konawe Utara menjadi salah satu tujuan investasi utama nasional dengan sejumlah Proyek Strategis Nasional berjalan. Tantangannya: mencegah ketimpangan dan memastikan transformasi ekonomi jangka panjang. Oleh karena itu, seluruh program PPM wajib selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan dipantau dampaknya secara berkala. Salah satu prioritas awal adalah perbaikan dan pengaspalan jalan lingkar tambang yang selama ini rusak parah.
Ia berharap pola kolaborasi baru ini menjadikan Konawe Utara sebagai model nasional tata kelola PPM tambang yang akuntabel dan berpihak pada rakyat.
“SDA hari ini harus jadi energi pembangunan, bukan hanya untuk kita sekarang, tapi warisan sejahtera bagi anak cucu kita,” tandasnya.
Sementara itu, Ketua Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Konawe Utara yang juga menjabat sebagai Wakil Bupati Konawe Utara H. Abuhaera, S.Sos., M.Si. menegaskan pola kolaborasi ini merupakan terobosan pertama di Sulawesi Tenggara bahkan se-Indonesia, solusi tepat di tengah efisiensi anggaran dan keterbatasan kemampuan APBD.
“Selama ini kontribusi perusahaan sudah ada, tapi berjalan terpisah, tidak terstruktur, dan dampaknya minim. Hari ini kita satukan visi: investasi berjalan lancar, masyarakat pun makmur. Jangan hanya gali SDA-nya, tapi hidup warga juga wajib kita perhatikan,” tegasnya.
Ia menyajikan perhitungan nyata untuk membuktikan potensi besar yang bisa didapat jika dikelola bersama:
– Dari 100.000 ton bahan galian, setara 1.000 kali perjalanan tongkang; bila setiap perjalanan memberi kontribusi Rp10 juta, nilainya tembus miliaran rupiah.
– Dari 30.000 tenaga kerja perusahaan, konsumsi harian saja nilainya mencapai ratusan juta per hari; kontribusi Rp200–300 ribu per orang per tahun saja akan menjadi dana raksasa untuk membangun jalan, irigasi, dan fasilitas umum.
“Angka itu bukti nyata. Bahkan sumbangan kecil jika dihimpun dan dialokasikan lewat Rencana Kerja Bersama, sanggup menjawab semua kebutuhan pembangunan yang selama ini belum terjangkau APBD,” jelasnya.
Ia pun meluruskan bahwa CSR semata tidak cukup; dibutuhkan komitmen lebih tinggi.
“Lihat jalan dan fasilitas pertanian kita rusak parah-tidak ada alasan lagi tidak bertanggung jawab. Hari ini titik baliknya,” tegasnya.
Ditempat yang sama, Kepala DPM-PTSP Konawe Utara Alex Akhlis, S.Hut., M.P.W.K, menambahkan bahwa selama ini partisipasi perusahaan masih minim karena belum ada mekanisme koordinasi yang mengikat. Forum ini jadi pilot project atau percontohan yang diharapkan menggugah kesadaran seluruh pengusaha.
“Kita sudah sampaikan jelas: pelaksanaan PPM bukan kebaikan hati, tapi kewajiban hukum. Tim kami terus mendampingi, memantau, dan mengikat kesepakatan. Sudah ada draf kesepakatan bersama yang siap disahkan menjadi Peraturan Daerah agar berjalan terus-menerus, tidak berhenti di rapat saja,” ungkapnya.
Ia menegaskan standar minimal kontribusi wajib ditetapkan. Dari data yang ada, puluhan izin usaha nikel dan batu tercatat beroperasi, namun dampak nyata masih jauh dari harapan. Penempatan tenaga pengaman saja misalnya, jumlahnya puluhan orang, tapi belum disertai kontribusi pembangunan yang setimpal.
“Mudah-mudahan forum ini jadi titik balik. Semua sepakat. Di Konawe Utara, kekayaan alam tidak pernah pergi begitu saja-ia berubah jadi jalan mulus, sawah subur, tenaga kerja terampil, dan masyarakat mandiri selamanya,” pungkasnya.