Portal.id Konawe Selatan – Bupati Konawe Selatan (Konsel), Surunuddin Dangga menegaskan sanksi yang akan diberikan kepada ASN yang belum melakukan vaksinasi Covid-19 tanpa alasan yang jelas. Hal tersebut disampaikannya saat memimpin apel gabungan lingkup Pemda Konsel di pelataran kantor bupati pada Senin (14/6/2021).
Surunuddin Dangga mengungkap, penegasan dan ancaman sanksi tersebut mengingat laporan yang diterimanya menunjukkan partisipasi ASN Konsel, aparat kecamatan, dan kepala desa masih sangat minim. Padahal stok vaksin Sinovac yang tersedia di RSD Konsel dan puskesmas tersedia.
Politisi Golkar ini mengaku, selain mendapatkan teguran dari pemerintah pusat karena persentase vaksinasi Covid-19 di Konsel masih kecil, juga karena adanya ancaman sanksi pemotongan DAU jika jumlah yang divaksin tak signifikan.
“Jenis sanksinya bisa teguran keras hingga sanksi administratif, berupa penundaan pembayaran gaji 13,” tegas Bupati Konsel dua periode ini.
Dasar hukum tentang pemberian sanksi bagi ASN yang menolak divaksinasi tersebut, yakni Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19.
Bupati Surunuddin menjelaskan, salah satu poin pada Perpres Nomor 14 Tahun 2021 itu menyebutkan setiap orang (ASN target utama pelayan publik) yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima vaksin Covid-19. Kewajiban tersebut dikecualikan bagi sasaran penerima vaksin yang tidak memenuhi kriteria.
Ia kembali mengajak ASN dan warga untuk tidak terpengaruh kabar bohong terkait bahaya vaksin yang tidak aman.
“Saya 68 tahun dan sudah selesaikan dua kali vaksin. Alhamdulillah dengan lindungan Allah vaksinasi ini aman,” tutupnya. /P-03
