Kendari, Portal.id — Budaya korupsi di Indonesia, khususnya pada bidang pemerintahan telah menjadi rahasia umum. Serangkaian kasus rasuah terus terungkap, mulai dari lapisan bawah hingga atas.
Kondisi ini menjadikan Indonesia sebagai peringkat ke-5 negara terkorup di wilayah Asia Tenggara. Menurut laporan Transparency International pada 2022 lalu, skor indeks persepsi korupsi (IKP) Indonesia berada di angka 34 dari skala 0—100.
Ketua Dewan Audit Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Sophia Isabela Wattimena menuturkan, kondisi memprihatinkan ini harus menjadi perhatian bersama. Mulai dari pemerintah, pelaku usaha, lembaga jasa keuangan, dan lembaga-lembaga terkait.
“Tentunya ini patut menjadi perhatian kita bersama seluruh instansi baik dari pelaku usaha, jasa keuangan, pemerintah dan lembaga terkait harus berkolaborasi dengan baik untuk membenahi penerapan governance di Indonesia,” tutur Sophia dalam sambutannya pada sosialisasi Penguatan Governansi dan Penegakkan Integritas Sektor Jasa Keuangan di Kendari, Jumat (22/9/2023).
Sementara itu, Kepala Departemen Penegakan Integritas dan Audit Khusus OJK, Siswani Wisudati menambahkan, berbagai upaya telah dilakukan pihaknya untuk melakukan penguatan governansi serta penegakkan pada sektor jasa keuangan.
Siswani menjelaskan, langkah-langkah yang diambil oleh OJK mulai dalam menerbitkan berbagai ketentuan tata kelola, governansi, hingga strategi anti fraud.
“Kalau OJK saja yang mengerjakan, tidak di dukung oleh lembaga-lembaga lain yang terkait serta sektor jasa yang kita awasi maka akan menjadi sulit,” Siswani.
Kendati demikian, lanjut Siswani, berbagai upaya tadi tidak akan cukup jika tidak dilakukan secara berkesinambungan. Maka dari itu, pihaknya berkeliling Indonesia untuk melakukan penguatan dengan cara sosialisasi kepada para pemangku kepentingan.
“Kami sudah keliling ke beberapa kota di Indonesia untuk menyampaikan pesan governansi dan penegakan integritas sektor jasa keuangan. Hari ini adalah giliran di Kendari, nanti dilanjutkan di kota kota lain atau melalui anggota dewan komisioner lainnya,” ujarnya.
Laporan: Ferito Julyadi
