kendari.portal.id – Siapa nih yang punya kebiasaan coret-coret uang kertas? Tulis nomor handphone, dan gambar wajah pahlawan seolah kertas uang adalah buku gambar.
Kalau benar demikian, sebaiknya dihentikan. Tahu tidak kalau tindakan tersebut memiliki sanksi pidana.
Kepala Unit Implementasi Pengelolaan Uang Rupiah Bank Indonesia Kantor Perwakilan (KPw) Sulawesi Tenggara (Sultra) Hendra Irawan mengungkapkan, etika memperlakukan uang tercantum dalam UU Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.
“Terdapat sanksi pidana bagi yang merendahkan simbol kedaulatan negara. Rupiah inikan merupakan salah satu simbol kedaulatan negara,” tutur Hendra kepada Portal.id saat ditemui, Selasa (14/2/2023).
Dalam UU Nomor 7 Tahun 2011 Pasal 25 Ayat (1), (2), dan (3) dijelaskan bahwa setiap orang dilarang merusak memotong, menghancurkan, dan mengubah rupiah dengan maksud merendahkan kehormatan rupiah sebagai simbol negara.
Kemudian, dilarang menggunakan rupiah yang sudah dirusak, dipotong, dihancurkan, dan atau diubah untuk melakukan transaksi jual beli. Mengimpor atau mengekspor rupiah yang rusak juga tidak diperkenankan.
Sanksi pidana yang diberikan tidak tanggung-tanggung, yakni penjara paling lama 10 tahun denda paling banyak Rp10 miliar.
Kendati demikian, Hendra menyampaikan uang yang memiliki coretan atau sobek bukan berarti tidak dapat digunakan sebagai alat transaksi.
“Sebenarnya masih berlaku untuk transaksi. Tapi ini memang yang menjadi konsen kami untuk mengedukasi masyarakat agar lebih menghargai rupiah,” ujarnya.
Upaya edukasi tersebut pihaknya lakukan dengan menggalangkan program CBP yakni Cinta, Bangga dan Paham Rupiah kepada masyarakat secara keseluruhan.
“Selembar uang mempunyai sejarah baik secara intrinsik maupun ekstrinsiknya,” sambungnya.
Hendra menjelaskan, dengan merawat serta menjaga rupiah masyarakat telah berperan meringankan beban pemerintah dalam pencetakan uang baru. Pasalnya, uang yang rusak nantinya akan kembali ke BI yang kemudian diteruskan ke Bank Sentral lalu dimusnahkan.
Dengan adanya pemusnahan itu, pencetakan uang akan kembali dilakukan sehingga berdampak pada penambahan beban pemerintah.
Karena uang itu merupakan satu-satunya alat pembayaran yang sah di Indonesia. Kami menghimbau masyarakat dengan tagline 5 jangan. Yaitu jangan dicoret, jangan diremas, jangan dilipat, jangan distaples, dan jangan dibasahi,” tutupnya.
Laporan: FJ
