Kendari, Portal.id – Komisi Informasi (KI) Sulawesi Tenggara (Sultra) memaparkan materi informasi dikecualikan dan uji konsekuensi melalui bimbingan teknis (Bimtek) yang digelar Divisi Humas Mabes Polri di salah satu Hotel di Kota Kendari, Senin (14/8).
Kegiatan dibuka oleh Wakapolda Sultra Brigjen Pol Dwi Iriyanto diikuti Kasi Humas Polres jajaran Polda Sultra dan pengemban PID di Satker Polda Sultra.
Koordinator Bidang PSI KI Sultra Yustina Fendrita menjelaskan, tujuan kegiatan ini untuk memberikan pengetahuan dalam rangka pengklasifikasian informasi yang dikecualikan dan pengujian konsekuensi.
“KI mempunyai wewanang dalam memeriksa dan mumutuskan keberatan pemohon informasi publik, memutuskan badan publik utk melakukan uji konsekwensi terhadap informasi yang dikecualikan dan menguji kepentingan publik terkait informasi informasi yg dikecualikan,” kata Yustina dalam keterangan tertulisnya, Senin (14/8).
Kegiatan bimtek pengujian konsekuensi publik di lingkungan Polri mengindikasikan bahwa keterbukaan publik telah menjadi nafas bagi Polri untuk mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik di lingkungan Polri.
“Polri menunjukkan salah satu komitmenya dalam menjalankan amanah uu nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, harapan kita semua badan publik juga melakukan hal yang serupa,” ujar Yuatina
Ia menuturkan, Polri sebagai badan publik sipil yang memiliki kewenanganan pelindung dan pelayan masyarakat wajib tunduk terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keterbukaan informasi publik.
“Informasi publik yang dikecualikan wajib dijaga kerahasiaannya demi menjaga kepentingan publik yang lebih luas,” tutur Yustina.
Lebih lanjut, Yustina menjelaskan, Komisioner KI Sultra juga menyampaikan informasi publik yang dikecualikan berdasarkan perki 1 tahun 2021 dan Perkapolri nomor 16 tahun 2010 sebagaimana yg telah direvisi Perkapolri nomor 24 tahun 2011 terkait tata kelola layanan informasi publik di lingkungan Polri.
“Lebih lanjut disampaikan dalam perki 1 tahun 2021 telah mengatur badan publik dalam melakukan uji konsekuensi publik,” jelasnya.
