Portal.id, KENDARI – Kementerian Pertanian kini menempatkan dunia akademik sebagai pilar strategis dalam upaya mempercepat target swasembada pangan nasional yang berkelanjutan. Pemerintah pusat menilai, lompatan teknologi di sektor agraria tidak akan berjalan optimal di tingkat tapak jika riset-riset perguruan tinggi hanya berakhir di laci perpustakaan tanpa dihilirisasi ke sektor industri.
Dalam pemaparannya saat memberi kuliah umum di Aula Mokodompit Universitas Halu Oleo (UHO) Kendari, Sabtu (6/6/2026), Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman, menegaskan cetak biru kemandirian pangan Indonesia membutuhkan pembagian peran antara ilmuwan kampus, pemerintah selaku regulator, dan dunia usaha sebagai motor penggerak.
“Kampus adalah sumber inspirasi terbaik. Ide-ide terbaik ada di kampus. Kalau negara ingin maju, maka kampus harus diperkuat,” ujar Amran.
Menurutnya, integrasi ini krusial untuk memotong rantai birokrasi inovasi yang selama ini kerap berjalan sendiri-sendiri.
“Kita menemukan ide baru dari kampus, kemudian dieksekusi oleh pemerintah sebagai regulator dan pengusaha industri. Itulah pentingnya kolaborasi,” katanya.
Di tengah ancaman krisis iklim global, fokus kebijakan Kementerian Pertanian saat ini bertumpu pada pembukaan puluhan ribu hektare lahan baru di luar Pulau Jawa, dengan mengandalkan mekanisasi pertanian modern skala besar. Koridor Papua, Kalimantan, dan Sumatra kini diproyeksikan menjadi episentrum baru produksi pangan nasional.
Pemerintah mengeklaim taktik klasterisasi wilayah ini mulai membuahkan hasil di kawasan timur Indonesia, khususnya Papua Selatan. Penggunaan alat dan mesin pertanian modern di sana diklaim berhasil memangkas biaya logistik yang selama ini melambungkan harga komoditas pokok.
“Dulu harga beras di sana bisa mencapai Rp30 ribu per kilogram, sekarang sekitar Rp12 ribu per kilogram. Ini menunjukkan program yang dijalankan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” jelas Amran.
Kendati ambisi swasembada dipacu secara makro, realitas di tingkat regional masih dihadapkan pada kerentanan bencana alam. Sektor pertanian di Sulawesi Tenggara (Sultra), misalnya, belakangan didera kerugian masif akibat banjir yang merendam kawasan produktif warga.
Merespons keluhan para petani lokal yang terancam gagal panen, pemerintah pusat menyatakan telah mengalokasikan bantuan darurat berupa benih dan traktor penunjang. Namun, Amran mengakui pemulihan infrastruktur pascabencana memerlukan koordinasi lintas sektoral yang tidak bisa diselesaikan dalam semalam.
“Traktor sudah dikirim, benih sudah dikirim, bantuan untuk ribuan hektare juga sudah disalurkan. Program ini sedang berproses karena melibatkan beberapa kementerian dan lembaga,”tegasny.
Menutup keterangannya, ia meminta publik dan media massa untuk mengawal kebijakan pangan ini secara objektif. Pemerintah menekankan bahwa kritik terhadap kinerja sektor agraria harus diimbangi dengan melihat proses pemulihan jangka panjang yang sedang berjalan di lapangan.
