Kendari, portal.id – Pemerintah Kota Kendari terus memperkuat iklim investasi yang kondusif melalui peningkatan pemahaman terhadap sistem perizinan berusaha berbasis risiko. Komitmen tersebut ditegaskan dalam kegiatan Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang dirangkaikan dengan Ngibar (Ngisi Bareng) Kuesioner Sensus Ekonomi 2026 di Aula Samaturu Balai Kota Kendari, Kamis (4/6/2026).
Kegiatan yang diselenggarakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Kendari itu dibuka langsung oleh Sekretaris Daerah Kota Kendari, Amir Hasan.
Dalam sambutannya, ia menekankan bahwa penerapan perizinan berusaha berbasis risiko merupakan langkah strategis pemerintah untuk memberikan kemudahan berusaha sekaligus menjamin kepastian hukum bagi para pelaku usaha.
“Pemenuhan persyaratan dasar menjadi bagian penting dalam mendukung proses perizinan yang tertib dan sesuai dengan regulasi yang berlaku,” ujar Amir Hasan.
Menurutnya, pemahaman yang baik mengenai Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR), Persetujuan Lingkungan, dan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) sangat penting agar aktivitas usaha dapat berjalan sesuai aturan dan terhindar dari berbagai permasalahan di kemudian hari.
Ia juga mengingatkan bahwa kepatuhan terhadap ketentuan tersebut merupakan bentuk tanggung jawab bersama dalam menjaga tata ruang, kelestarian lingkungan, serta keselamatan bangunan. Karena itu, para peserta diharapkan dapat memanfaatkan kegiatan sosialisasi ini untuk memperdalam pemahaman terkait mekanisme perizinan melalui sistem Online Single Submission (OSS).
“Dengan pemahaman yang baik, proses pengajuan izin usaha diharapkan dapat berjalan lebih efektif, cepat, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala DPMPTSP Kota Kendari, Ibram Agus Sakti, berharap kegiatan ini mampu meningkatkan kapasitas para peserta dalam memahami regulasi perizinan sehingga pelayanan kepada masyarakat dan pelaku usaha dapat semakin optimal. Ia juga menekankan pentingnya sinergi dan koordinasi antarinstansi dalam mendukung implementasi sistem OSS secara maksimal.
Tak hanya membahas perizinan, kegiatan tersebut juga dirangkaikan dengan program Ngibar (Ngisi Bareng) Kuesioner Sensus Ekonomi 2026 yang dilaksanakan bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS). Program ini bertujuan meningkatkan partisipasi pelaku usaha dalam memberikan data ekonomi yang akurat dan berkualitas.
Pemerintah Kota Kendari menilai keberhasilan Sensus Ekonomi 2026 sangat penting karena hasil pendataan akan menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran, khususnya di sektor ekonomi dan investasi. Data yang valid diharapkan mampu memberikan gambaran nyata mengenai kondisi usaha serta potensi ekonomi daerah.
Kegiatan ini dihadiri oleh perwakilan perangkat daerah, pelaku usaha, dan berbagai pemangku kepentingan terkait. Melalui sosialisasi tersebut, Pemkot Kendari menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan perizinan, memperkuat daya tarik investasi, serta mendukung suksesnya pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 demi pembangunan daerah yang berkelanjutan.
