Kendari, portal.id – Persoalan sampah menjadi isu utama yang mengemuka dalam kegiatan “Wali Kota dan Forkopimda Menyapa” yang digelar di Pantai Nambo, Kecamatan Nambo, Kota Kendari, Kamis (13/8/2026). Dalam forum dialog terbuka tersebut, masyarakat menyampaikan berbagai persoalan yang dihadapi sehari-hari, mulai dari pengelolaan sampah, penerangan jalan, kondisi infrastruktur hingga keselamatan lalu lintas di kawasan sekolah.
Wali Kota Kenda Siska Karina Imran, bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan anggota DPRD membuka ruang diskusi langsung dengan warga sebagai upaya mendengar aspirasi sekaligus mengevaluasi pelaksanaan pemerintahan di lapangan.
Menurut Wali Kota Siska, dukungan masyarakat menjadi kunci dalam mewujudkan visi Kota Kendari 2025–2029 sebagai kota yang layak huni, maju, berdaya saing, adil, sejahtera, dan berkelanjutan.
Dalam dialog tersebut, persoalan sampah mendapat perhatian khusus. Wali Kota mengungkapkan, produksi sampah di Kota Kendari kini telah mendekati 300 ton per hari, yang didominasi sampah rumah tangga. Kondisi ini diperparah oleh keterbatasan armada pengangkut, kendaraan operasional yang mulai tidak layak digunakan, serta kapasitas Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Puuwatu yang semakin terbatas.
“Yang paling utama adalah kesadaran kita memilah sampah dari rumah masih sangat rendah,” ujar Siska.
Sebagai solusi, Pemerintah Kota Kendari akan membentuk Lembaga Pengangkut Sampah (LPS) di tingkat kelurahan. Lembaga ini bertugas mengangkut sampah rumah tangga langsung dari rumah warga menuju TPA Puuwatu. Sebelum diangkut, masyarakat diharapkan memilah sampah berdasarkan jenisnya, seperti organik, anorganik, dan limbah B3.
Selain itu, pemerintah juga mendorong seluruh kelurahan mengaktifkan Bank Sampah agar sampah yang masih memiliki nilai ekonomi dapat dimanfaatkan melalui konsep ekonomi sirkular.
Program LPS dijadwalkan mulai diterapkan pada awal September 2026 melalui 15 kelurahan percontohan yang tersebar di delapan kecamatan, yakni Watu-Watu, Lahundape, Baruga, Kasilampe, Kendari Caddi, Lalolara, Padaleu, Korumba, Anduonohu, Rahandouna, Watulondo, Punggolaka, Lalodati, Anaiwoi, dan Mataiwoi.
Tak hanya persoalan sampah, warga juga menyampaikan kebutuhan akan penambahan lampu penerangan jalan, perbaikan sejumlah ruas jalan, serta penataan lalu lintas di depan sekolah demi meningkatkan keselamatan pengguna jalan.
Wali Kota menegaskan bahwa berbagai persoalan perkotaan tidak dapat diselesaikan pemerintah sendiri. Dibutuhkan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dunia usaha, akademisi, dan media agar setiap kebijakan berjalan efektif.
“Kota Kendari tidak akan nyaman, tidak akan maju kalau sampah masih terdepan. Oleh karena itu, semuanya harus kita fokuskan perhatian kita terhadap penanganan sampah ini,” tegasnya.
Siska juga mengungkapkan kabar baik bahwa Pemerintah Kota Kendari telah memperoleh alokasi pendanaan sekitar Rp140 miliar untuk penanganan sampah pada tahun 2027 melalui program yang melibatkan pemerintah pusat dan Bank Dunia.
Dana tersebut diharapkan mampu memperkuat sistem pengelolaan sampah Kota Kendari secara menyeluruh. Meski demikian, Wali Kota menekankan bahwa keberhasilan program tetap bergantung pada kesadaran masyarakat dalam memilah dan mengelola sampah sejak dari rumah.
Melalui dialog terbuka di Pantai Nambo, Pemkot Kendari berharap seluruh aspirasi masyarakat menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan yang lebih tepat sasaran, demi mewujudkan Kota Kendari yang bersih, nyaman, dan berkelanjutan.
