Makassar, portal.id – Pemerintah Kota Kendari menegaskan komitmennya dalam mendukung keberlanjutan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Komitmen tersebut ditunjukkan melalui kehadiran Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Kendari, Amir Hasan, pada kegiatan Monitoring Penganggaran dan Evaluasi Kewajiban Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Program JKN Tahun 2026 yang diselenggarakan BPJS Kesehatan Kedeputian Wilayah IX di Ballroom Hotel Claro, Makassar, Kamis (30/7/2026).
Forum yang berlangsung selama tiga hari, 29–31 Juli 2026, ini menjadi wadah strategis untuk memperkuat koordinasi antara BPJS Kesehatan dan pemerintah daerah dalam memastikan implementasi Program JKN berjalan optimal. Kegiatan diikuti para sekretaris daerah, kepala BKAD/BPKAD, serta inspektur daerah dari Provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, dan Maluku.
Dalam kegiatan tersebut, BPJS Kesehatan memaparkan perkembangan pelaksanaan Program JKN di wilayah Kedeputian IX sekaligus mengevaluasi pemenuhan kewajiban pemerintah daerah hingga Juli 2026. Pembahasan juga difokuskan pada kesiapan dukungan penganggaran daerah untuk menjamin keberlanjutan penyelenggaraan Program JKN pada tahun anggaran 2026.
Forum turut menghadirkan narasumber dari Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri, serta Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Kehadiran para narasumber memberikan penguatan terkait regulasi, tata kelola keuangan daerah, hingga sinkronisasi kebijakan pendanaan Program JKN.
Sekda Kota Kendari, Amir Hasan, menegaskan bahwa Pemerintah Kota Kendari berkomitmen penuh mendukung penyelenggaraan Program JKN sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat.
“Forum ini menjadi momentum penting untuk menyelaraskan kebijakan, memperoleh masukan, sekaligus memastikan penganggaran daerah telah memenuhi ketentuan yang berlaku sehingga pelaksanaan Program JKN dapat berjalan secara berkelanjutan,” ujarnya.
Menurutnya, hasil monitoring dan evaluasi tersebut akan menjadi acuan bagi Pemerintah Kota Kendari dalam memperkuat kualitas perencanaan dan penganggaran daerah. Langkah ini diharapkan semakin mempererat sinergi antara pemerintah daerah, BPJS Kesehatan, dan pemerintah pusat dalam mewujudkan tata kelola Program JKN yang akuntabel, efektif, dan berorientasi pada pelayanan publik.
Melalui partisipasi dalam forum ini, Pemerintah Kota Kendari optimistis mampu meningkatkan kualitas dukungan terhadap Program JKN, sehingga cakupan perlindungan kesehatan bagi masyarakat dapat terus diperluas dan pelayanan kesehatan semakin optimal.
