Kendari, portal.id – Pemerintah Kota Kendari terus memperkuat komunikasi langsung dengan masyarakat melalui program Wali Kota Kendari bersama Forkopimda Menyapa. Kegiatan yang digelar di kawasan Kali Kadia, Senin (24/8/2026), menjadi wadah bagi warga Kecamatan Kadia dan Wua-Wua untuk menyampaikan berbagai persoalan sekaligus memperoleh jawaban langsung dari pemerintah.
Beragam aspirasi mengemuka dalam dialog tersebut, mulai dari penanganan genangan air, perbaikan drainase dan jalan, penerangan jalan umum, penataan lingkungan, hingga ketersediaan LPG 3 kilogram. Seluruh masukan diterima langsung oleh Wali Kota Kendari, dr. Hj. Siska Karina Imran, SKM, bersama Wakil Wali Kota, Ketua DPRD, unsur Forkopimda, anggota DPRD, serta jajaran kepala OPD.
Wali Kota Siska menegaskan bahwa program Wali Kota Menyapa merupakan bentuk komitmen Pemkot Kendari untuk menghadirkan pelayanan yang lebih dekat dengan masyarakat. Menurutnya, kehadiran seluruh pemangku kepentingan dalam satu forum memungkinkan setiap persoalan segera dibahas dan dicarikan solusi.
“Tidak ada lagi yang harus kita salahkan nantinya. Kalau mungkin di reses hanya anggota DPR, masih harus mengoordinasikan dengan Wali Kota. Tetapi kalau hari ini kita lengkap semua hadir,” ujar Siska.
Dalam dialog tersebut, warga menyoroti sejumlah titik rawan genangan, di antaranya di sekitar SMPN 9 Kendari dan kawasan Mataiwoi. Pemerintah memastikan usulan tersebut menjadi bagian dari prioritas penanganan melalui perbaikan sistem drainase, pengelolaan aliran air, hingga pengerukan saluran di titik-titik yang mengalami sedimentasi.
Persoalan infrastruktur lainnya juga menjadi perhatian. Warga meminta percepatan perbaikan jalan dan drainase serta penertiban bangunan yang berada di atas saluran air karena dinilai menghambat fungsi drainase.
Keluhan serupa disampaikan terkait penerangan jalan umum. Beberapa lampu jalan di Kelurahan Pondambea, Wua-Wua, dan sejumlah kawasan lainnya dilaporkan tidak berfungsi. Pemkot Kendari memastikan laporan tersebut akan segera ditindaklanjuti oleh OPD teknis.
Sementara itu, warga Kelurahan Anaiwoi mengusulkan penataan taman di kawasan jalur dua, pengaspalan jalan lingkungan, hingga penyelesaian persoalan administrasi honor RT dan RW.
Tak hanya infrastruktur, masyarakat juga menyoroti tingginya harga LPG 3 kilogram di tingkat pengecer. Menanggapi hal itu, Pemerintah Kota Kendari berkomitmen memperkuat pengawasan dan koordinasi distribusi LPG bersubsidi agar penyalurannya tepat sasaran dan harga tetap sesuai ketentuan.
Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota Siska juga memperkenalkan program Lembaga Pengelola Sampah (LPS) yang akan dikembangkan di setiap kelurahan. Program ini dirancang untuk membangun sistem pengelolaan sampah yang lebih tertata sekaligus membuka peluang ekonomi bagi masyarakat.
Melalui LPS, warga akan didorong memilah sampah sejak dari rumah. Sampah anorganik yang masih memiliki nilai ekonomi akan dikumpulkan melalui bank sampah untuk dijual, sedangkan sampah residu akan dibawa ke tempat pemrosesan akhir. Pengelolaannya akan melibatkan RT, RW, LPM, Karang Taruna, tokoh masyarakat, hingga pemerintah kelurahan.
“Bukan hanya sebagai pemberdayaan, tetapi juga mengentaskan pengangguran dan meningkatkan perekonomian,” kata Siska.
Untuk mempercepat pembangunan di tingkat kelurahan, Pemkot Kendari juga memastikan program bantuan Rp100 juta per kelurahan akan direalisasikan secara bertahap. Program tersebut diharapkan memberi ruang lebih besar bagi masyarakat dalam menentukan prioritas pembangunan di lingkungan masing-masing.
Di akhir kegiatan, Wali Kota Siska menegaskan seluruh aspirasi warga akan menjadi bahan evaluasi dan tindak lanjut pemerintah sehingga tidak berhenti pada penyampaian keluhan semata, tetapi diwujudkan dalam langkah nyata.
Pada kesempatan yang sama, Pemkot Kendari turut menyalurkan bantuan beras Program Cadangan Pangan Pemerintah (CPP). Sebanyak 2.048 kepala keluarga di Kecamatan Wua-Wua dan 1.507 kepala keluarga di Kecamatan Kadia menerima bantuan tersebut.
Wali Kota menegaskan bahwa penerima bantuan ditetapkan berdasarkan data kelompok desil 1 hingga desil 4, sehingga penyaluran dilakukan sesuai kriteria kelayakan, bukan berdasarkan kedekatan dengan pejabat.
Melalui program Wali Kota Menyapa, Pemkot Kendari terus membuka ruang komunikasi dua arah dengan masyarakat sebagai upaya memperkuat pelayanan publik, menyerap aspirasi secara langsung, dan mewujudkan pembangunan yang lebih tepat sasaran menuju Kendari yang maju, layak huni, sejahtera, dan berkelanjutan.
