Kendari, portal.id – Dalam upaya mewujudkan Indonesia emas tahun 2045, Pemerintah Kota (Pemkot) Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra) pada tahun 2024 ini masih akan terus melakukan intervensi menurunkan angka stunting ini masih akan terus berupaya menurunkan angka stunting.
“Intervensi yang kami lakukan untuk menurunkan angka stunting dengan melanjutkan sejumlah program – program yang telah ada, sehingga data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) sebesar 19,5 persen di tahun 2023 berdasarkan SSGI tetap terus menurun sehingga bisa berada dibawah rata – rata nasional,” kata Pj Wali Kota Kendari, Muhammad Yusup, di Kendari, Senin (13/5/24).
“Jadi saya mau angka stunting kita ini kalau perlu zero, jadi saya minta ini terus kita galakan dalam rangka memerangi stunting ini, selain itu gerakkan orang tua asuh stunting harus tetap dilaksanakan, dan terus dilakukan pemantauan terhadap pengembangnya serta langkah – langkah pemberian nutrisi dan upaya peningkatan sanitasi pada kawasan lokus stunting di kota Kendari,” kata Muhammad Yusup.
Menurut Muhammad Yusup selain berupaya menurunkan angka stunting, pihaknya juga akan fokus pada penanganan kemiskinan ekstrem yang berjumlah 421 jiwa, 83 Kepala keluarga (KK) dengan memfasilitasi bantuan sosial rumah layak huni, serta program – program peningkatan kapasitas masyarakat miskin usia produktif.
“Jadi ini tentunya menjadi tanggung jawab dinas sosial, perumahan dan dinas tenaga kerja dan perindustrian serta kita semua, dan saya mau juga kedepannya bagaimana kemiskinan ekstrem ini tidak terjadi di kota Kendari,” harapnya.
Lebih lanjut Pj.Wali Kota Kendari Muhammad Yusup mengakui Sultra merupakan daerah kaya dengan akan sumber daya alam, namun mengapa kemiskinan ekstrem begitu tinggi dan hal ini tidak sebanding dengan kondisi alamnya yang seharusnya linear.
“Artinya semakin banyak sumber daya alam kita maka masyarakat juga akan sejahtera, namun saat ini berbanding terbalik, saya kita ini menjadi tugas kita semua dalam rangka bagaimana menekan atau menghilangkan yang namanya kemiskinan ekstrem yang terjadi di Sultra dan kota Kendari pada khususnya,” pungkasnya.
Secara terpisah, Kepala BKKBN Sultra, Asmar, menekankan, ada empat poin yang harus diperhatikan secara serius dalam upaya penanganan stunting di suatu daerah.
“Empat poin ini akan menjadi dasar untuk mengetahui secara valid akan penyebab berikut jumlah kasus stunting yang terjadi,” katanya.
Dia menjelaskan empat poin yang harus diperhatikan dalam penanganan stunting yakni pertama, alat timbang yang digunakan untuk mengukur berat badan bayi harus menggunakan alat yang standar yakni antropometri atau dacing digital.
Dia mengharapkan tidak lagi menggunakan dacing biasa untuk menimbang, sebab sangat mempengaruhi keakuratan hasilnya. Apalagi kini alat antropometri sudah disediakan di setiap Puskesmas, sehingga harus menggunakan alat tersebut.
Poin kedua, lanjut dia, personel yang melakukan pencatatan. Saat melakukan penimbangan dan pengukuran bayi, pencatatan harus dilakukan oleh tenaga kesehatan atau minimal oleh kader kesehatan yang telah mengikuti pelatihan.
“Pencatatan ini sangat penting dilakukan oleh orang yang berkompeten dan diharapkan untuk tidak dilakukan oleh sembarang orang, karena data yang disampaikan harus benar-benar akurat, jangan karang-karang, harus catat apa adanya,” katanya.
Poin ketiga, data yang disampaikan harus ril, sesuai dengan kondisi di lapangan, baik mengenai panjang maupun berat badan bayi. Lebih lanjut poin keempat, harus memiliki data yang jelas mengenai nama dan alamat bayi yang ada di setiap kelurahan di daerah itu.(adv)
