Kendari, portal.id – Fraksi Golkar DPRD Sultra Dukung Penertiban Aset, Dorong Anggaran Perubahan APBD Tepat S– Fraksi Partai Golkar DPRD Sulawesi Tenggara (Sultra) menyatakan dukungan terhadap langkah Pemerintah Provinsi Sultra dalam menertibkan sekaligus mengoptimalkan pengelolaan aset daerah.
Dukungan tersebut disampaikan Juru Bicara Fraksi Partai Golkar, H. Uking Djassa, SH, saat membacakan pandangan umum fraksi dalam Rapat Paripurna DPRD Sultra.
Uking Djassa yang juga merupakan Anggota Komisi II DPRD Sultra sekaligus Ketua Harian DPD II Partai Golkar menilai penataan aset daerah yang selama ini belum dikelola secara maksimal merupakan langkah penting untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan.
Menurutnya, Fraksi Golkar siap mendukung upaya penertiban aset sepanjang pelaksanaannya mengacu pada rekomendasi resmi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
“Fraksi Partai Golkar siap berada di barisan terdepan dalam mendukung penertiban aset, sepanjang langkah tersebut mengacu pada rekomendasi resmi BPK,” tegas Uking.
Selain persoalan aset, Fraksi Golkar turut menyoroti alokasi anggaran dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026. Fraksi tersebut meminta agar anggaran yang dialokasikan benar-benar diarahkan untuk menjawab kebutuhan masyarakat, khususnya kelompok masyarakat yang menggantungkan hidup pada sektor produktif.
Uking mendorong Pemerintah Provinsi Sultra memberikan perhatian lebih kepada petani, peternak, dan nelayan. Dukungan tersebut, kata dia, dapat diwujudkan melalui penyediaan sarana produksi, bibit unggul, pupuk, akses pembiayaan, bantuan alat dan mesin pertanian, penguatan koperasi, hingga pengembangan hilirisasi dan perluasan akses pasar.
Menurut Fraksi Golkar, penguatan sektor-sektor tersebut penting untuk meningkatkan produktivitas sekaligus memperkuat perekonomian masyarakat di daerah.
Di sektor pertambangan dan sumber daya alam (SDA), Fraksi Golkar meminta pemerintah meningkatkan pengawasan terhadap pengelolaan lingkungan.
Pemanfaatan potensi SDA, kata Uking, harus tetap memperhatikan aspek reklamasi, keselamatan kerja, keberlanjutan pembangunan, serta memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan pendapatan daerah.
Fraksi Golkar juga memberikan perhatian terhadap penyaluran belanja hibah dan bantuan sosial (bansos). Uking mengingatkan agar penyaluran bantuan dilakukan berdasarkan data penerima yang valid, transparan, dan akuntabel.
Hal tersebut dinilai penting untuk memastikan program bantuan pemerintah benar-benar diterima masyarakat yang memenuhi kriteria dan membutuhkan.
Di penghujung penyampaian pandangan fraksi, Uking Djassa menyampaikan pantun yang menekankan pentingnya kolaborasi dan kemitraan yang harmonis antara Pemerintah Provinsi Sultra dan DPRD.
Kolaborasi tersebut diharapkan dapat terus diperkuat dalam menjalankan program pembangunan serta mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat Sulawesi Tenggara.
