Wakatobi, portal.id – Perwakilan BKKBN Provinsi SUlawesi Tenggara bersama Pemerintah Kabupaten Wakatobi terus memperkuat komitmennya dalam meningkatkan kualitas layanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi (KBKR), khususnya di wilayah-wilayah yang memiliki keterbatasan akses dan tantangan geografis.
Hal ini diwujudkan melalui kegiatan Fasilitasi Intensifikasi dan Integrasi Pelayanan KBKR di Wilayah Khusus yang dilaksanakan di Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Selasa (16/9/2025).
Acara dibuka secara resmi oleh Bupati Wakatobi, H. Haliana, SE, yang juga hadir sebagai pemateri pertama dengan materi berjudul “Intensifikasi dan Integrasi Pelayanan KB Dalam Upaya Mendukung Pencegahan Stunting di Kabupaten Wakatobi.”
Dalam sambutannya, Bupati Haliana menegaskan pentingnya pelayanan KBKR sebagai bagian dari strategi pencegahan stunting, khususnya di daerah dengan tantangan geografis seperti Wangi-Wangi Selatan.
“Dari 21 desa/kelurahan di Kecamatan Wangsel, lima desa berada di atas laut atau kampung Bajo, dan lima lainnya berada di Pulau Kapota yang harus ditempuh dengan menyebrangi laut selama sekitar 15 menit,” ujarnya.
Ia menekankan bahwa pendekatan intensifikasi dan integrasi pelayanan KBKR dilakukan melalui fokus program dan kolaborasi lintas sektor. Tujuan akhirnya adalah tidak hanya menekan angka kelahiran, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
Kegiatan ini turut dihadiri oleh Perwakilan BKKBN Prov. Sultra, Ketua TP-PKK Kabupaten Wakatobi, Hj. Eliati Haliana, Ketua Dharma Wanita Persatuan Nurcita Nadar, serta ratusan peserta dari berbagai unsur masyarakat dan mitra kerja.
Pemateri kedua dalam kegiatan ini adalah dr. Eva Kurnianti, Sp.OG., Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi RSUD Kabupaten Wakatobi, yang membawakan materi “Metode Kontrasepsi Mantap (MOW)”.
Sementara itu, pemateri ketiga adalah Bd. Suhartini Ismail, S.Tr.Keb., Ketua Pengurus Cabang Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Kabupaten Wakatobi, yang menyampaikan materi berjudul “Peran Bidan dalam Meningkatkan Pelayanan KB di Kabupaten Wakatobi.”
Bupati Haliana menambahkan bahwa tujuan utama pemerintah adalah menjamin hak setiap keluarga untuk merencanakan masa depan yang lebih baik melalui akses kontrasepsi yang aman dan pemahaman yang kuat mengenai kesehatan reproduksi.
“Tujuan pemerintah jelas, yaitu memastikan setiap keluarga bisa mendapatkan haknya untuk merencanakan keluarga, mendapatkan akses kontrasepsi yang aman, serta memiliki pemahaman yang baik tentang kesehatan reproduksi,” tegasnya.
Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Wakatobi, La Ode Safihuddin, dalam laporannya menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari Program Prioritas Nasional (PRO PN) dalam mendukung penguatan sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045.
“Kegiatan ini merupakan kegiatan prioritas nasional sebagai salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas SDM yang unggul,” ungkapnya.
Ia juga menyoroti keberhasilan Wakatobi dalam menurunkan angka stunting secara signifikan.
“Tahun 2023 prevalensi stunting berada di angka 31,9 persen, sedangkan tahun 2024 turun menjadi 21,1 persen. Ini semua berkat kolaborasi dan kerja sama dari semua pihak,” jelas Safihuddin.
Peserta kegiatan terdiri dari unsur TNI-Polri, kepala desa, tokoh masyarakat, tenaga kesehatan, kader KB, dan mitra kerja lainnya. Fokus utama kegiatan ini adalah memperluas penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) sebagai strategi percepatan penurunan angka stunting dan kematian ibu.
Dengan semangat kolaborasi, kegiatan ini diharapkan dapat memperkuat komitmen bersama dalam mewujudkan keluarga sehat, mandiri, dan sejahtera di Kabupaten Wakatobi.
