“Kita punya lebih dari 30 kementerian/lembaga, 34 provinsi, dan 514 kabupaten/kota, belum lagi banyaknya kecamatan, kelurahan, dan desa di Indonesia. Bisa dibayangkan berapa banyak ASN dan aparat pemerintah yang bisa kita dorong menjadi komunikator untuk menyampaikan glorifikasi isu G20 dan membangun ‘demam’ G20,” kata Juri dalam keterangan tertulis KSP diterima di Jakarta, Sabtu.
Pernyataan Juri tersebut disampaikan dalam seminar daring “Kick Off Setneg Mantul Road to G20” yang digelar Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) dan Badan Koordinasi Kehumasan Pemerintah.

Juri menjelaskan bahwa strategi penting untuk membumikan narasi dan mengglorifikasi isu G20 adalah dengan kolaborasi kuat antara seluruh ASN, cabang birokrasi pemerintah, masyarakat, dan berbagai pihak lainnya.
Juri mengatakan pemerintah pusat mendorong pemerintah daerah hingga jajaran aparatur di kecamatan dan desa/kelurahan untuk mengkomunikasikan isu G20 dalam berbagai hal.
“Kita perlu memberikan pesan kepada masyarakat bahwa Indonesia adalah negara kuat dan punya banyak modal untuk bisa bertahan dalam menghadapi masalah. Selain itu, kita harus menunjukkan bahwa Indonesia sedang memainkan peranan penting dalam pergaulan internasional,” katanya.

Ia berharap G20 mampu menjadi legacy (warisan) Pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah.
KSP aktif berkolaborasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dan Kemensesneg dalam mengintegrasikan narasi untuk diseminasi informasi dari penyelenggaraan Presidensi G20.
“Di kalangan masyarakat berkembang persepsi publik bahwa G20 itu isu elitis yang tidak terjangkau bagi masyarakat. Ini tantangan bagi kita untuk membumikan isu G20 agar mudah dipahami sehingga ini menjadi isu bersama milik masyarakat dan akar rumput,” kata Sekretaris Kemensetneg Setya Utama seperti dikutip dari keterangan KSP.