Kendari, portal.id – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Kendari menggelar rapat kerja dengan agenda pemilihan dan penetapan pimpinan Panitia Khusus (Pansus) Urusan Rumah Tangga (PURT) DPRD Kota Kendari serta pengurus Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kota Kendari. Senin (6/7/2026).
Rapat yang dipimpin Wakil Ketua II DPRD Kota Kendari, Irmawati, tersebut dihadiri oleh perwakilan seluruh fraksi di DPRD Kota Kendari. Proses pemilihan diawali dengan pengusulan nama-nama calon dari masing-masing fraksi sesuai mekanisme yang diatur dalam tata tertib DPRD.
Pada pemilihan pimpinan Pansus Urusan Rumah Tangga (PURT), seluruh fraksi mengusulkan kandidat berdasarkan pengalaman, kapasitas, dan kompetensi yang dimiliki. Setelah melalui proses musyawarah dan koordinasi antarfaksi, rapat menyepakati untuk kembali mempercayakan Laode Azhar sebagai Ketua PURT dan Zulham Damu sebagai Wakil Ketua.
Sementara itu, dalam pembentukan Panitia Khusus Pembahasan Raperda Kota Kendari, masing-masing fraksi juga mengajukan nama calon pengurus dengan mempertimbangkan keahlian dan fokus kerja setiap anggota dewan. Hasil musyawarah menetapkan Rajab Jinik sebagai Ketua Pansus Raperda dan La Yuli sebagai Wakil Ketua.
Rapat kerja tersebut juga menyepakati bahwa jabatan Sekretaris pada Pansus PURT maupun Pansus Raperda tetap diemban oleh Sekretaris DPRD (Sekwan) Kota Kendari, M. Ibrahim Muis. Keputusan ini diambil mengingat pengalaman dan pemahaman yang dimiliki dalam mendukung administrasi serta tata kelola kerja di lingkungan DPRD.
Penetapan seluruh susunan pengurus dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan dan tata tertib DPRD Kota Kendari, dengan tetap mengedepankan keterwakilan seluruh fraksi serta kesiapan sumber daya manusia dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab masing-masing.
Melalui pembentukan kepengurusan tersebut, DPRD Kota Kendari diharapkan dapat mengoptimalkan pelaksanaan fungsi kelembagaan, baik dalam pengelolaan urusan internal dewan maupun pembahasan berbagai Rancangan Peraturan Daerah yang menjadi prioritas pembangunan daerah.
