Kendari, portal.id – Pemerintah Kota (Pemkot) Kendari terus memperkuat komitmennya dalam menjaga stabilitas harga dan mengendalikan inflasi daerah. Hal tersebut ditunjukkan dengan keikutsertaan Asisten II Sekretariat Daerah Kota Kendari, Nismawati, bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Kendari dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2026 yang digelar secara daring melalui Zoom Meeting, Senin (10/8/2026).
Rakor yang berlangsung di Ruang Rapat Wakil Wali Kota Kendari itu dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, dan diikuti oleh pemerintah provinsi serta kabupaten/kota dari seluruh Indonesia.
Kegiatan yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia tersebut bertujuan memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok, mengendalikan laju inflasi, serta mempertahankan daya beli masyarakat.
Dalam arahannya, Menteri Dalam Negeri meminta seluruh pemerintah daerah untuk terus memantau perkembangan harga di wilayah masing-masing, mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi, serta melaporkan langkah-langkah konkret yang telah dilakukan dalam menjaga kestabilan harga dan kelancaran distribusi barang.
Selain membahas pengendalian inflasi, rakor juga dirangkaikan dengan sosialisasi dan penandatanganan Surat Edaran Bersama mengenai sinkronisasi layanan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), layanan pertanahan, serta integrasi data perpajakan dan pertanahan. Langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pelayanan publik dan mendukung optimalisasi penerimaan daerah.
Pada kesempatan yang sama, Kementerian Dalam Negeri turut menyosialisasikan Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 6 Tahun 2026 tentang Program Bedah Rumah. Program ini menjadi salah satu prioritas yang perlu mendapat dukungan pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas hunian sekaligus mendorong kesejahteraan masyarakat.
Pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota juga diminta menyiapkan paparan mengenai kondisi pergerakan harga, tantangan yang dihadapi, serta berbagai upaya pengendalian inflasi yang telah dilaksanakan di daerah masing-masing. Laporan tersebut akan menjadi bahan evaluasi dan dasar penyusunan kebijakan pengendalian inflasi secara nasional.
Keikutsertaan Asisten II Sekretariat Daerah Kota Kendari bersama TPID dalam rakor nasional ini menjadi wujud komitmen Pemerintah Kota Kendari untuk terus memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat dalam menjaga stabilitas harga, menjamin kelancaran distribusi barang, serta memastikan kebutuhan masyarakat tetap tersedia dengan harga yang terjangkau.
