Kendari, portal.id – Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), Drs. Muhammad Fadlansyah, M.Si., menegaskan kesiapannya mengikuti seluruh tahapan seleksi jabatan Sekda Sultra definitif.
Fadlansyah memastikan proses seleksi calon Sekda berlangsung secara transparan dan mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan.
Menurutnya, seluruh kandidat yang masuk dalam bursa calon Sekda Sultra memiliki peluang yang sama. Saat ini, proses seleksi telah memasuki tahapan pertimbangan teknis sebelum nantinya diusulkan kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri (Mendagri).
“Ketiga calon peluangnya sama. Tidak ada intervensi apa pun. Pak Gubernur murni dan tidak ada atensi khusus. Semua perlakuan sama dan dikembalikan sesuai mekanismenya,” ujar Fadlansyah. Kamis (24/9/2026).
Sebagai salah satu kandidat, Fadlansyah menyatakan kesiapannya apabila dipercaya mengemban jabatan Sekda definitif. Ia menyebut sejumlah program strategis Pemerintah Provinsi Sultra yang menjadi perhatian, khususnya di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, serta ketahanan pangan berbasis agromaritim.
Selain program tersebut, penertiban dan penataan aset daerah juga menjadi salah satu fokus penting. Menurutnya, optimalisasi aset berpotensi memberikan kontribusi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Di sisi lain, Pemprov Sultra juga tengah melakukan verifikasi dan evaluasi terhadap Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu yang masa kontraknya berakhir pada 1 Oktober 2026.
Fadlansyah mengatakan, anggaran untuk PPPK paruh waktu tetap disiapkan. Namun, perpanjangan masa kerja akan mempertimbangkan hasil verifikasi dan evaluasi terhadap kinerja masing-masing pegawai.
“Untuk PPPK paruh waktu tetap kita anggarkan, tetapi kita tunggu hasil verifikasi. Kalau yang rajin dan kinerjanya bagus tentu diperpanjang, tetapi kalau yang tidak aktif tentu kita evaluasi,” tegasnya.
Ia menambahkan, proses evaluasi tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya penataan manajemen aparatur sipil negara (ASN) agar berjalan sesuai kebutuhan organisasi dan kinerja pelayanan pemerintahan.
