Kendari, portal.id – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) terus mendorong transformasi digital pemerintahan yang tidak hanya berorientasi pada digitalisasi administrasi, tetapi juga mampu menghadirkan pelayanan publik yang lebih mudah, efektif, dan terintegrasi bagi masyarakat.
Komitmen tersebut diwujudkan melalui kegiatan Evaluasi Kinerja Pemerintah Digital (PEMDI) Onsite Tahun 2026 yang berlangsung selama dua hari di Aula Perpustakaan Modern Sultra, mulai Senin (5/10/2026).
Kegiatan yang digagas Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) tersebut menjadi momentum verifikasi faktual sekaligus pendampingan bagi pemerintah daerah, khususnya kabupaten dan kota yang masih perlu mengoptimalkan penyelesaian penilaian mandiri.
Evaluasi ini sekaligus menegaskan bahwa transformasi digital pemerintahan merupakan tanggung jawab bersama lintas perangkat daerah. Pengembangan ekosistem pemerintahan digital tidak hanya menjadi tugas Dinas Komunikasi dan Informatika, tetapi membutuhkan keterlibatan seluruh organisasi perangkat daerah.
Melalui kolaborasi tersebut, pemerintah diharapkan mampu membangun sistem digital yang aman, terintegrasi, responsif, serta benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
Mewakili Kepala Dinas Kominfo Sultra, Sekretaris Dinas Kominfo Sultra, Wa Ode Iis Indriyani, mengapresiasi kehadiran tim dari pemerintah pusat di Kendari.
Menurutnya, pendampingan secara langsung tersebut penting untuk memetakan berbagai kendala yang dihadapi pemerintah daerah sehingga proses evaluasi dapat berjalan lebih optimal.
Ia berharap kegiatan PEMDI Onsite 2026 tidak berhenti pada proses penilaian, tetapi menghasilkan rekomendasi konkret yang dapat ditindaklanjuti pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
“Penilaian PEMDI tahun ini mengukur dampak nyata layanan di lapangan,” ujarnya.
Sementara itu, perwakilan Kementerian PANRB, Arman Kurniawan, menegaskan bahwa digitalisasi pada dasarnya merupakan sarana untuk mencapai tujuan yang lebih besar.
Menurutnya, keberhasilan transformasi digital pemerintah tidak cukup diukur dari banyaknya aplikasi atau sistem yang dibangun. Hal yang lebih penting adalah sejauh mana teknologi tersebut memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Digitalisasi hanyalah sarana, sedangkan muara utamanya adalah hadirnya pelayanan publik yang inklusif, efektif, dan efisien,” kata Arman.
Ia menyebut arah tersebut sejalan dengan sasaran RPJPN 2025–2045, yang menempatkan transformasi pemerintahan sebagai bagian penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
Melalui PEMDI Onsite 2026, pemerintah daerah di Sultra diharapkan semakin mampu memperkuat integrasi layanan, meningkatkan kualitas tata kelola digital, sekaligus memastikan manfaat transformasi digital benar-benar dirasakan masyarakat hingga ke daerah.
