Kendari, portal.id – Badan Gizi Nasional (BGN) resmi menjalin kerja sama dengan Universitas Halu Oleo (UHO) melalui penandatanganan kontrak serta pembahasan program kerja terkait kajian tipologi serta mekanisme penyaluran dan pengelolaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) wilayah terpencil, di Gedung Rektorat UHO, Rabu (8/4/2026).
Kerja sama ini bertujuan memperkuat implementasi program pemenuhan gizi nasional, khususnya di daerah dengan keterbatasan akses, kondisi geografis menantang, serta minim infrastruktur pendukung.
Dikesempatan itu, Direktur Tata Kelola dan Pemenuhan Gizi BGN Republik Indonesia (RI), Prof. Dr. Ir. Sitti Aida Adha Taridala, M.Si. mengungkapkan, sebagai Direktur Tata Kelola Pemenuhan Gizi pada Kedeputian Sistem dan Tata Kelola BGN pihaknya memiliki sejumlah rencana output (RO) yang harus dicapai. Salah satunya adalah penyusunan rekomendasi kebijakan dan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang akan menjadi acuan dalam implementasi program MBG.
“Salah satu kegiatan penting dalam upaya tersebut adalah penyusunan kajian tipologi SPPG di wilayah terpencil. Kajian ini bertujuan untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan berbasis data dan kondisi riil di lapangan, sehingga pelaksanaan program dapat berjalan efektif dan tepat sasaran,” ungkapnya.
Ia mengungkapkan, dari sejumlah mitra yang telah bekerja sama dengan BGN, UHO dipilih karena dinilai memiliki kapasitas akademik yang memadai serta pusat-pusat kajian yang relevan dengan karakteristik wilayah terpencil.
“Universitas tersebut memiliki fokus kajian pada kawasan pedesaan, pesisir, dan kelautan, yang sejalan dengan kebutuhan analisis dalam program ini,” terangnya.
Selain itu kata dia, UHO juga didukung oleh sumber daya akademik yang kuat, mulai dari guru besar, doktor, hingga tenaga ahli yang memiliki kompetensi di bidang pengembangan wilayah dan kajian masyarakat terpencil. Atas dasar itulah UHO dipercaya untuk menyusun rekomendasi kebijakan karena memenuhi kualifikasi dan kemampuan yang dibutuhkan.
“Pada hari ini telah dilaksanakan penandatanganan kontrak kerja sama, yang diharapkan menjadi langkah awal pelaksanaan kajian secara optimal. Hasil kajian nantinya akan memberikan masukan strategis bagi BGN dalam mengimplementasikan program MBG, khususnya dalam memperoleh informasi komprehensif mengenai kondisi wilayah terpencil,”katanya.
Ia menuturkan, program ini menyasar berbagai kelompok penerima manfaat, antara lain ibu hamil, ibu menyusui, balita, serta kelompok rentan lainnya agar dapat memperoleh hak mereka atas makanan bergizi. Program ini juga dilatarbelakangi oleh berbagai persoalan gizi nasional, termasuk kasus stunting dan kebiasaan tidak sarapan.
“Data Kementerian Kesehatan menunjukkan sekitar 60 persen penduduk Indonesia belum memiliki kebiasaan sarapan, dan kondisi tersebut lebih rentan terjadi di wilayah terpencil. Melalui program ini, diharapkan seluruh penerima manfaat, khususnya anak-anak di daerah terpencil, dapat memperoleh akses terhadap makanan bergizi secara merata,” tuturnya.
Ia menambahkan bahwa, terkait perguruan tinggi yang bekerja sama dengan BGN, terdapat beberapa universitas negeri yang terlibat dalam berbagai kajian berbeda, antara lain Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada, Universitas Diponegoro, UHO, IPB, serta beberapa perguruan tinggi lainnya
Sementara itu, Plt Rektor UHO, Dr. Herman, S.H.,LL.M menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih karena UHO, bersama sejumlah perguruan tinggi lainnya, telah dipercaya oleh BGN untuk melaksanakan kegiatan penyusunan rekomendasi kebijakan rencana kerja Kajian Tipologi dan Mekanisme Penyaluran serta Pengelolaan SPPG Wilayah Terpencil.
“Dari sekian banyak perguruan tinggi di Indonesia, hanya lima perguruan tinggi yang memperoleh kepercayaan tersebut, dan UHO menjadi salah satunya,” ujarnya.
Dia menyebut bahwa, amanah tersebut sebagai tanggung jawab besar yang harus dilaksanakan dengan baik dan penuh integritas.
“Kegiatan ini bukan semata-mata berkaitan dengan pemenuhan hak warga negara dalam aspek gizi, khususnya bagi masyarakat di daerah terpencil, tetapi juga merupakan bagian dari misi kemanusiaan,”ucapnya.
Ia menegaskan bahwa, wilayah terpencil merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari bangsa ini dan harus mendapatkan perhatian khusus, terutama dalam pemenuhan kebutuhan gizi masyarakatnya.
“Saat ini, program pemenuhan gizi pemerintah telah menjangkau sekitar 60 juta penerima manfaat. Namun demikian, berbagai tantangan masih dihadapi, mulai dari keterbatasan akses wilayah, kendala distribusi pangan, hingga rentang kendali pelayanan yang cukup luas,”katanya
Ia menjelaskan bahwa, melalui kegiatan kajian dan penyusunan rekomendasi kebijakan ini, diharapkan berbagai tantangan tersebut dapat diidentifikasi dan dicarikan solusi yang tepat.
“Dengan demikian, kebijakan pemerintah dalam pemerataan pemenuhan gizi bagi seluruh penerima manfaat, termasuk masyarakat di daerah terpencil, dapat terlaksana secara efektif dan berkelanjutan,”jelasnya.
Melalui sinergi ini, pemerintah berharap layanan pemenuhan gizi dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat, termasuk di wilayah paling terpencil, sekaligus mendukung percepatan penanganan masalah gizi seperti stunting di Indonesia.
