Jakarta, portal.id – Pada semester pertama tahun 2023, prevalensi stunting di Indonesia masih menjadi perhatian serius. Sementara berdasarkan data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2022, prevalensi stunting di Indonesia berada pada posisi 21,6%. Sementara target 2024 sebesar 14%, sehingga prevalensi stunting harus turun 3,8% per tahun.
Untuk menuju 14%, pemerintah pusat perlu bekerja ekstra dan melakukan akselerasi di tahun ini. Pasalnya, tahun 2024 merupakan tahun terakhir program Percepatan Penurunan Stunting (PPS), di mana hanya menyisakan beberapa bulan ke depan.
Berdasarkan hal tersebut, perlu ditetapkan prioritas intervensi yang akan berdampak cepat dan dalam jangka pendek dalam percepatan penurunan stunting.
Oleh karena itu, segala sumber daya pendanaan dan gerakan gotong royong diarahkan kepada sasaran dan harus tepat dan cepat.
Hal tersebut disampaikan Sekretaris Utama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Tavip Agus Rayanto, saat menyampaikan laporannya pada Kegiatan Rapat Koordinasi Tim Percepatan Penurunan Stunting Tingkat Pusat (High Level Meeting) dengan tema ‘Strategi Akselerasi Percepatan Penurunan Stunting (PPS) 2024 untuk Mencapai Angka 14% di Tahun 2024’.
Kegiatan ini diselenggarakan secara luring dan daring, bertempat di Jakarta, Kamis (21/3/2024). Hadir Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kemendagri; Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat Kemenkes; Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat dan Kebudayaan Kementerian PPN/Bappenas; Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan Kemenko PMK.
Juga hadir Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan Setwapres; Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kemendagri; Deputi BPKP; Kemendesa PDTT; Kemensos; Bapanas; Kantor Staf Presiden; serta para pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama BKKBN Pusat.
Tavip berharap melalui kegiatan ini kebijakan yang menjadi strategi akselerasi dalam program PPS 2024 terlaksana. Sekaligus menelurkan rumusan yang disepakati bersama seluruh Kementerian/Lembaga sebagai implementasi strategi akselerasi yang fokus pada PPS 2024.
Termasuk adanya kesepakatan penunjukan PIC/ penanggung jawab masing-masing Kementerian/Lembaga untuk menindak lanjuti hasil High Level Meeting di tingkat teknis”.
Telah bekerja keras
Dalam kegiatan ini hadir Kepala BKKBN, dokter Hasto, yang menyampaikan arahannya secara virtual. “Seluruh pihak di antaranya K/L terkait, kepala daerah, Bhabinkabtimnas, dan satgas telah bekerja keras dalam upaya PPS. Termasuk intervensi pembangunan jamban, perbaikan air bersih, serta penurunan jumlah rumah tidak layak huni, dan Keluarga Risiko Stunting (KRS) yang menurun,” ujar dokter Hasto.
Seiring turunnya kemiskinan, lanjut dokter Hasto, angka penurunan stunting dari faktor risiko sensitif berpengaruh besar, didukung faktor spesifik seperti Pemberian Makanan Tambahan (PMT).
“Tetapi sebenarnya faktor sensitif berdampak besar menyasar langsung seperti bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), dan BPJS,” ucap dokter Hasto.
Terkait kebijakan penandaan atau tagging anggaran, dokter Hasto mengatakan anggaran terbesar dapat dialokasikan untuk anggaran PKH dan lebih dikerucutkan kepada sasaran, serta diarahkan kepada Keluarga Risiko Stunting (KRS) yang terintegrasi secara spesifik dan sensitif. Ini menjadi unit analisis terhadap sasaran dan diharapkan didukung dalam bentuk Instruksi Presiden.
“BKKBN menghormati hasil yang disimpulkan dari seluruh jajaran Setwapres untuk ditindaklanjuti bersama. Mohon dukungan dari Kemenko PMK dan Setwapres untuk menyusun angka konkrit agar kepala daerah memiliki semangat berdasarkan hasil prevalensi stunting,” tambah dokter Hasto.
Strategi Akselerasi PPS
Beberapa strategi hasil rapat telah dirumuskan dan disampaikan oleh Sekretaris Utama BKKBN pada pertemuan itu. Di antaranya, tidak hanya fokus pada prevalensi, tetapi fokus pada ibu hamil dan Baduta di 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) melalui intervensi spesifik, pemberian Tablet Tambah Darah (TTD) yang akan memberikan dampak efektif dengan konvergensi pendampingan yang tuntas.
Selain itu, PMT pangan lokal dengan gerakan satu komando di tingkat kecamatan yang bisa menjadi command and control. PMT pangan lokal tidak hanya fokus yang bermasalah, tetapi fokus juga pada pencegahan stunting; dan perlu diagendakan pertemuan rutin bulanan untuk mendiskusikan kemajuan dan evaluasi PPS bersama antar K/L.
