Muna, portal.id – Badan kepndudukan dan keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Perwakilan Provinsi SUlawesi Tenggara (Sultra) melakukan Pendampingan Penyusunan GDPK Kepada Lintas Sektor pada jajaran Pemda Kabupaten Muna.
Didampingi salahsatu stafnya, Nadia, Ketua Tim Kerja Bidang Kependudukan BKKBN Sultra, Mustakim melakukan terobosan yang sekaligus menghemat biaya negara dengan cara melakukan beberapa kegiatan di lapangan hanya dengan satu anggaran perjalanan Dinas.
Perjalanan Dinas yang sesuai Surat Tugas yang diembannya hanyalah melakukan Pendampingan Penyusunan GDPK Kepada Lintas Sektor pada jajaran Pemda Kab. Muna. Namun pada 1 hari sebelumnya (11/10/23), begitu turun dari Kapal Super Jet, Tim yang dipimpinnya didampingi Kepala Bidang Dalduk Dinas PPKB Muna, Bidan Vivi, menyempatkan diri berkeliling di beberapa Kampung KB setempat (al.Desa Labone Kec. Lasalepa) untuk melakukan fungsi kontroling organisasinya yakni melihat dari dekat keberadaan kampung KB dan rumah data kependudukannya.
Keesokan harinya (12/10/23) sebelum pertemuan pendampingan GDPK dimulai, sekitar jam 07 pagi tim tersebut juga menyempatkan diri berkunjung ke 3 desa/kelurahan lainnya, yakni Desa Ghonebalano Kec. Duruka, Desa Kondongia Kec. Lohia, serta Kel. Raha 1 Kec. Katobu.
Selaku pengelola kampung KB di Muna, Bidan Vivi merasa bersyukur dan sangat berterimakasih dengan gebrakan yang dilakukan Tim Kerja Kependudukan Prov Sultra tersebut.
Pasalnya, beberapa desa dan kelurahan yang dikunjungi merespon positif kunjungan tersebut. Rumah data yang sebelumnya masih bolong-bolong sudah direhab, data-data yang belum lengkap juga sudah dilengkapi. Hanya ada beberapa data yang masih kurang, namun Penyuluh KB-nya langsung berjanji di depan Tim Provinsi tersebut untuk siap melengkapi kekurangan yang ada.
Pun halnya kegiatan Pendampingan Penyusunan GDPK yang dilaksanakan di aula kantor Dinas PPKB, membuahkan hasil yang memuaskan karena dari Bagian Keuangan dan Bappeda kompak mendukung agar tahun depan (2024) anggaran untuk penyusunan GDPK dimasukkan dalam DIPA Dinas PPKB.
Menurut salahsatu peserta dari Bappeda, Amal, mengakui bahwa “sebenarnya anggaran untuk penyusunan GDPK sudah sempat masuk dalam DIPA tahun 2023 ini, namun karena ada sedikit kesalahan teknis anggaran tsb direfisi. Kami dari Bappeda merasa sangat berhutang dan akan berusaha untuk kembali menganggarkan di tahun depan”, janjinya di depan seluruh peserta.
Hal itu juga didukung dan disetujui Sekretaris Keuangan Ibu Zarmin Hidayati.
Mendengar perkembangan diskusi pada pertemuan tersebut, Kepala Dinas PPKB Muna, Hayadi, antusias dan siap menerima amanah untuk turut menggerakkan penyusunan GDPK jika tahun depan telah dianggarkan.
Namun demikian, selaku penyaji materi dari Perwakilan BKKBN Prov. Sultra, Mustakim, mengingatkan, “silahkan saja anggaran GDPK boleh melekat dimana saja, bisa di bappeda, bisa di Dinas PPKB, di Badan Litbang atau dinas lainnya.
Namun selaku Ketua Tim Penyusun tetap harus dikendalikan oleh Kepala Bappeda, syukur kalau Pak Sekda yang langsung mengendalikan.
Selesai kegiatan pertemuan GDPK yang dihadiri lintas sektor tersebut, Ketua Tim Kerja Kependudukan juga berkesempatan melakukan pembinaan kepada seluruh Penyuluh KB Kab. Muna, baik dari Unsur ASN- PNS vertikal maupun ASN Unsur PPPK yang sudah hadir di kantor DPPKB Muna.
