Kendari, portal.id – Pemerintah Kota (Pemkot) Kendari kembali menggelar Rapat Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) tingkat kota Tahap IV Tahun 2025 di salah satu hotel di Kendari, Rabu (26/11/2025). Rapat ini dibuka langsung oleh Wali Kota Kendari Siska Karina Imran.
Dalam sambutanya, Wali Kota Kendari Siska Karina Imran menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk terus memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam upaya percepatan penurunan stunting.
Dalam pemaparannya, Wali Kota Kendari menyampaikan perkembangan prevalensi stunting berdasarkan dua sumber data, yakni Survei Kesehatan Indonesia (SKI) dan EPPGBM. SKI mencatat penurunan prevalensi dari 25,7 persen pada 2023 menjadi 24,4 persen pada 2024.
Sementara data EPPGBM menunjukkan prevalensi September 2025 berada pada angka 1,82 persen. Meskipun mengalami penurunan, Wali Kota menekankan bahwa Kota Kendari tidak boleh lengah, mengingat stunting merupakan program strategis nasional yang wajib dilaksanakan oleh seluruh pemerintah daerah.
Lebih lanjut, Wali Kota kembali mengingatkan bahwa penanganan stunting bukan hanya isu kesehatan, tetapi juga berkaitan dengan kondisi rumah, sanitasi, lingkungan, hingga perilaku hidup masyarakat.
“Karena itu, saya menegaskan pentingnya peran seluruh elemen masyarakat baik itu pemerintah melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD) seperti Dinas Perumahan, Dinas Sosial, dan Dinas Pekerjaan Umum untuk terlibat aktif, maupun elemen masyarakat lainnya, seperti, PKK, Posyandu, pihak swasta bergerak dalam satu mindset dan satu fokus, yaitu penurunan stunting. Setiap hambatan di lapangan diminta langsung dilaporkan agar segera ditangani,” katanya.
Wali Kota bahkan meminta laporan rutin dari seluruh lurah setiap hari Senin terkait kondisi masyarakat, termasuk warga yang sakit, kekurangan makan, atau mengalami kesulitan dalam pelayanan publik.
Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota juga memaparkan progres program Cek Kesehatan Gratis (CKG) yang saat ini mencapai 62 persen—tertinggi di Sulawesi Tenggara. Ia menargetkan pencapaian CKG dapat meningkat hingga 80–90 persen agar melampaui target nasional.
“Saya ingin sampaikan prinsip seperti ini, masyarakat boleh meninggal karena itu urusan Tuhan, tetapi masyarakat tidak boleh sakit. Sakit itu 80 persen masih wewenang manusia untuk mencegahnya,” ujar Siska.
Selain penguatan layanan kesehatan, pemerintah juga mendorong pemberian makanan tambahan, peningkatan ketahanan ekonomi keluarga, serta pemetaan rumah tidak layak huni dan kondisi sosial masyarakat.
Wali Kota meminta seluruh Lurah melaporkan setiap perkembangan, termasuk masyarakat yang tidak makan, sakit, atau memiliki hambatan terhadap pelayanan publik.
