Kendari, portal.id – Pemerintah Kota (Pemkot) Kendari melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Kendari menggelar Sosialisasi Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) Tahun 2024, berlangsung disalah satu Hotel di Kota Kendari, Selasa (9/7/2024).
Kegiatan tersebut dibuka langsung Sekertaris Daerah (Sekda) Kota Kendari Ridwansyah Taridala. Diikuti 50 peserta yang terdiri dari aktivis PATBM kelurahan di 4 Kecamatan yaitu Kecamatan Baruga, Wua-Wua, Kadia dan Nambo.
Sosialisasi ini merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah dalam mengimplementasikan kebijakan perlindungan anak secara menyeluruh, khususnya di Kota Kendari.
Dalam sambutannya, Sekda Kota Kendari Ridwansyah Taridala, menekankan pentingnya peran aktif semua elemen masyarakat, termasuk keluarga, sekolah, dan komunitas, dalam menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif bagi anak-anak.
“Kami berkomitmen untuk terus mengedukasi masyarakat tentang pentingnya perlindungan anak. Hal ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga tanggung jawab bersama semua pihak untuk menciptakan lingkungan yang aman bagi anak-anak kita,”ujarnya.
Dia juga mengatakan, kasus kekerasan terhadap anak belakangan ini menunjukkan peningkatan yang mengkhawatirkan.
“Oleh karena itu, kegiatan sosialisasi seperti ini diharapkan mampu mengubah paradigma dan perilaku masyarakat dalam memperlakukan anak-anak dengan lebih baik dan peduli terhadap perlindungan hak-hak mereka,”harapnya.
Dia juga mengharapkan dengan adanya sosialisasi ini, masyarakat Kota Kendari akan semakin tergerak untuk bertindak nyata dalam melindungi anak-anak dari segala bentuk ancaman dan kekerasan yang dapat mengganggu masa depan generasi penerus bangsa.
Sementara itu, Ketua Panitia Raden Romi dalam sambutannya mengungkapkan, tujuan sosialisasi PATBM untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang keberadaan serta tugas aktivis peserta PATBM di wilayah kelurahan.
“Ini juga untuk meningkatkan pengetahuan kemampuan dan keterampilan peserta aktivis PATBM dalam memberikan layanan perlindungan anak yang optimal dan juga meningkatkan peran serta baik pemerintah, aktivis PATBM dan masyarakat dalam upaya perlindungan hak anak korban kekerasan,” ujarnya.
