Kendari, portal.id – Pemerintah Kota (Pemkot) Kendari memperkuat upaya pencegahan korupsi dengan melakukan pendalaman terhadap perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa (PBJ), serta penguatan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).
Langkah tersebut dilakukan bersama Tim Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi (Korsupgah) KPK RI melalui rapat koordinasi yang digelar di Aula Samaturu, Balai Kota Kendari, Selasa (15/9/2026).
Kegiatan tersebut dihadiri Direktur Korsup Wilayah IV KPK RI Edy Suryanto, Ak., MM., bersama jajaran. Hadir pula pimpinan dan anggota DPRD Kota Kendari, seluruh kepala organisasi perangkat daerah (OPD), serta para camat lingkup Pemkot Kendari.
Wali Kota Kendari dr. Hj. Siska Karina Imran, SKM., mengatakan kehadiran tim KPK menjadi momentum penting untuk mengevaluasi sekaligus memperkuat tata kelola pemerintahan daerah agar semakin bersih, transparan dan akuntabel.
Menurut Siska, rapat koordinasi tersebut tidak hanya membahas persoalan administratif, tetapi juga menjadi ruang untuk menindaklanjuti hasil evaluasi dan rekomendasi KPK, termasuk pemantauan tindak lanjut Survei Penilaian Integritas (SPI).
“Pencegahan korupsi bukan hanya sekadar pemenuhan indikator dalam monitoring, controlling, surveillance for prevention berbasis risk based surveillance (MCSP-RBS), ataupun hasil Survei Penilaian Integritas (SPI), melainkan sebuah kewajiban moral untuk senantiasa memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat,” kata Siska.
* Bahas Pengelolaan APBD hingga Sertifikasi Aset
Dalam forum tersebut, Pemkot Kendari memaparkan sejumlah perkembangan tata kelola pemerintahan. Pembahasan antara lain mencakup progres tindak lanjut rekomendasi SPI 2025 triwulan pertama, pelaksanaan APBD, sertifikasi aset, penerapan sistem merit, serta manajemen talenta.
Siska berharap kehadiran Tim Korsup KPK dapat membantu pemerintah daerah menemukan solusi terhadap berbagai kendala yang masih dihadapi, baik dari sisi administratif maupun teknis.
Ia menilai evaluasi secara langsung penting dilakukan agar setiap persoalan tidak berhenti sebatas laporan, tetapi segera ditindaklanjuti melalui langkah perbaikan yang konkret.
Melalui diskusi interaktif tersebut, Siska mendorong lahirnya langkah-langkah strategis untuk meningkatkan capaian MCSP-RBS sekaligus memperkuat indeks tata kelola Pemerintah Kota Kendari.
“Saya menginstruksikan kepada seluruh kepala OPD dan jajaran yang hadir untuk memanfaatkan forum ini dengan sebaik-baiknya. Sampaikan kendala yang dihadapi di lapangan, dan simak dengan saksama seluruh arahan serta rekomendasi yang diberikan oleh tim koordinasi dan supervisi KPK RI,” ujarnya.
Wali Kota yang juga Ketua Komwil IV APEKSI dan Ketua HKTI Kota Kendari itu meminta seluruh perangkat daerah bergerak cepat dalam menindaklanjuti setiap rekomendasi perbaikan.
Menurutnya, penguatan tata kelola pemerintahan merupakan tanggung jawab bersama dan tidak hanya dibebankan kepada satu perangkat daerah.
Pemkot Kendari juga mendorong sinergi antara eksekutif, legislatif dan lembaga pengawasan agar upaya pembenahan tata kelola dapat dilakukan secara konsisten.
Siska menegaskan, penguatan sistem perencanaan, penganggaran, PBJ dan pengawasan pada akhirnya ditujukan untuk memastikan penggunaan anggaran daerah lebih tepat sasaran serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Dengan pengawasan yang semakin kuat dan tindak lanjut rekomendasi yang lebih cepat, Pemkot Kendari berharap kualitas tata kelola pemerintahan terus meningkat, sekaligus mendukung terwujudnya pelayanan publik yang lebih baik dan pembangunan daerah yang berkelanjutan.
