Kendari, Portal.id — Kemarau panjang di Indonesia akibat naiknya suhu muka laut masih terus berlangsung. Dampaknya pun tidak main-main, mulai dari kebakaran lahan hingga kegagalan panen akibat mengeringnya lahan dan menipisnya pasokan air bersih.
Kondisi ini terjadi di seluruh wilayah Indonesia, termasuk di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra).
Melihat kondisi saat ini, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Kendari segera menyiapkan langkah strategis, baik jangka pendek maupun jangka panjang.
Wakil Ketua DPRD Kota Kendari, Samsuddin Rahim menuturkan, kemarau saat ini bisa menimbulkan kekeringan yang berpengaruh terhadap berbagai sektor, diantaranya menurunkan produktivitas sektor perinanan dan pertanian.
“Saat ini pasokan air bersih di beberapa desa sudah mulai kekurangan, belum lagi sektor pertanian dan perikanan. Perlu upaya merawat waduk-waduk, embung hingga aliran irigasi, agar pasokan air untuk lahan sawah dan tambak tetap mengalir,” tutut Samsuddin Sabtu (14/10/2023).
Ia menjelaskan, dalam mengantisipasi dampak kemarau memerlukan strategi dan sinergitas lintas OPD atau dinas di lingkup Pemkot Kendari. Sebab, dampak yang ditimbulkan dari kemarau sangat kompleks terhadap kehidupan.
Misalnya, lanjut Samsuddin, perikanan dan pertanian adalah dua sektor penopang ketahanan pangan. Sehingga, kemarau panjang yang mengakibatkan turunnya produktivitas kedua sektor itu akan berpengaruh terhadap pemenuhan gizi masyarakat.
“Untuk itu harus menjadi perhatian lebih dalam situasi seperti ini, disamping melakukan langkah strategis jangka pendek, seperti menjamin ketersediaan air bersih untuk keperluan warga sehari-hari,” jelasnya.
Menurutnya, OPD yang harus menyiapkan strategi antisipasi dampak kemarau diantaranya Dinas Pertanian, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Perikanan, dan Dinas Pemadan Kebakaran.
“Yang pasti langkah antisipasi harus dilakukan mulai sekarang, apalagi jaringan air sungai untuk pertanian dan perikanan mulai mengering. Maka, langkah antisipasi harus dilakukan salah satunya dengan pemetaan potensi masalah. Dengan demikian, pemerintah daerah melalui OPD bisa segera mencari solusi bersama,” tandasnya.
Laporan: Ferito Julyadi
