Kendari.portal.id – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya di salah satu Hotel di Kota Kendari, Selasa (11/4/2023).
Tito Karnavian didampingi Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) Ali Mazi bersama Penjabat (Pj) Wali Kota Kendari Asmawa Tosepu.
Rakornas ini mengusung tema “Sinergi Memantapkan Kerukunan Sosial Masyarakat dalam Mewujudkan Pemilu Damai, Aman dan Harmoni”.
Saat konferensi pers, Direktorat Jenderal (Ditjen) Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Bachtiar mengatakan, ketahanan sosial memiliki andil besar dalam kehidupan bernegara.
“Makanya dimensi sosial ini harus dibicarakan dari hulu ke hilir, makanya seluruh kementerian dan lembaga terkait hulu hilirnya sosial ini kita undang. Supaya kita mengurusi ketahanan sosial ini bisa terukur,” kata Bachtiar.
Bachtiar menjelaskan, Rakornas ketahanan sosial ini pertama kali diadakan di Indonesia, Sulawesi Tenggara. Sebab saat ini pihaknya menilai Sulawesi Tenggara merupakan barometer pembangunan di Indonesia.
“Saya kira ini rapat perdana di Indonesia, membicarakan ketahanan sosial agak tajam dan ditempatkan di Sulawesi Tenggara. Sulawesi Tenggara hari ini menjadi barometer pembangunan nasional kita sebagai pusat pertumbuhan baru,” jelasnya.
Pihaknya menilai, dengan dipilihnya sebagai barometer pembangunan nasional, maka pembangunan di wilayah Sulawesi Tenggara terbilang pesat yang didukung dengan berbagai ketahanan sosial.
Dirinya berharap ketahanan sosial ini dapat dijaga, terlebih saat ini sedang menuju tahapan pemilu tahun 2024 dan Pilkada serentak tahun 2024.
“Ini tentu harus dijaga, kenapa karena kita sedang menuju tahapan pemilu suksesi pemilu 2024 dan pilkada serentak 2024. Maka ketahanan sosial masyarakat ini yang sudah terawat di Sulawesi Tenggara terus dijaga. Karena tidak mungkin orang mau investasi kalau daerah dan masyarakat tidak stabil,” harapnya.
Diketahui, Rakornas ini bertujuan untuk memberikan kesepahaman bersama terhadap berbagai kebijakan dan upaya pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Pemda) dalam mengatasi potensi masalah sosial di tengah masyarakat. Ini khususnya untuk cipta kondisi dalam menyambut pesta demokrasi pemilu tahun 2024.
Selain itu, kegiatan ini untuk mendorong seluruh elemen bangsa bersinergi dalam memantapkan kerukunan masyarakat, terutama menciptakan suasana yang damai, aman, dan harmoni dalam menghadapi pemilu tahun 2024.
Laporan AT
