Kendari, portal.id — Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Provinsi Sulawesi Tenggara, Dr. M. Ridwan Badallah, S.Pd., MM., memimpin Rapat Koordinasi kegiatan Award Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dan Award Satu Data yang dirangkaikan dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Diskominfo Sultra, Dekranasda Sultra, PKK Sultra, dan Dharma Wanita Persatuan (DWP) Sultra. Kegiatan yang digelar di Aula Mepokoaso Diskominfo Sultra pada Jumat (14/11/2025) tersebut dihadiri oleh Ketua DWP Provinsi Sultra, perwakilan Dekranasda, PKK Sultra, Komisi Informasi Sultra, pejabat fungsional, dan staf Diskominfo Sultra.
Dalam arahannya, Kadis Kominfo Sultra menyampaikan bahwa kegiatan awarding ini merupakan bentuk apresiasi kepada badan publik yang telah menunjukkan komitmen kuat terhadap keterbukaan informasi berdasarkan hasil evaluasi dari Komisi Informasi Sultra.
Selain Award Keterbukaan Informasi Publik, Diskominfo juga menyiapkan Award Satu Data Sultra yang berlandaskan Perpres No. 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia dan Pergub Sultra No. 10 Tahun 2020. Ia menegaskan bahwa Gubernur Sultra mendorong agar pengelolaan dan integrasi data di semua OPD dapat berjalan optimal, sekaligus memastikan publikasi kegiatan PKK, Dekranasda, dan DWP dilakukan secara profesional oleh Diskominfo, baik sebelum, saat, maupun setelah kegiatan.
Komisioner Divisi Kelembagaan dan Tata Kelola Komisi Informasi Sultra, Andi Ulil Amri, dalam kesempatan tersebut menjelaskan bahwa awarding ini merupakan tahun ketiga pelaksanaannya dan menjadi tahapan akhir dari kegiatan monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik di seluruh badan publik. Monev dilakukan pada OPD provinsi, 17 kabupaten/kota, serta kategori tambahan yakni badan vertikal. Ia menyampaikan apresiasi atas kolaborasi dengan Diskominfo serta mengharapkan keterlibatan PKK, DWP, dan Dekranasda dalam penyempurnaan penyelenggaraan award sehingga mampu meningkatkan kompetisi sehat dan partisipasi badan publik dalam keterbukaan informasi.
Sementara itu, Ketua Dharma Wanita Persatuan Provinsi Sulawesi Tenggara, Hj. Waode Munanah Asrun Lio, turut memberikan apresiasi atas pelaksanaan rapat ini. Ia menegaskan bahwa organisasi perempuan sangat membutuhkan dukungan publikasi untuk menyampaikan informasi mengenai program, aktivitas, dan peran DWP kepada masyarakat.
Menurutnya, DWP bukan hanya organisasi pendamping ASN, tetapi juga menjalankan berbagai tugas dan program daerah serta nasional yang memerlukan publikasi agar dikenal publik. Ia berharap kerja sama dengan Kominfo menjadi langkah awal yang baik untuk memperkuat komunikasi, sinergi lintas organisasi, dan mendukung program pembangunan daerah.
Di akhir rapat, Kadis Kominfo kembali menegaskan komitmen Diskominfo dalam memberikan dukungan penuh terkait publikasi kegiatan PKK, DWP, dan Dekranasda. Ia memastikan bahwa setiap program organisasi mitra akan didukung melalui publikasi sebelum, saat, dan setelah kegiatan berlangsung agar masyarakat mendapatkan informasi yang lengkap dan akurat.
Rapat koordinasi dan penandatanganan PKS ini diharapkan menjadi langkah awal penguatan transparansi badan publik melalui Award KIP, optimalisasi tata kelola data melalui Award Satu Data Sultra, serta peningkatan kolaborasi publikasi guna mendukung suksesnya program pemerintah dan pembangunan daerah di Sulawesi Tenggara.
