KENDARI, portal.id – Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMKM (DPKU) Kota Kendari melalui Bidang Perdagangan melakukan pengecekan lapangan terhadap peredaran beras fortifikasi di sejumlah ritel modern dan toko beras di Kota Kendari, Jumat (25/9/2026).
Langkah tersebut dilakukan menyusul temuan pemerintah pusat terhadap 25 merek beras yang dipasarkan sebagai beras fortifikasi, namun berdasarkan hasil pengawasan dan pengujian laboratorium dinyatakan tidak memenuhi ketentuan kandungan dan mutu sesuai standar yang berlaku.
Pemerintah pusat telah memerintahkan penarikan produk-produk tersebut dari peredaran serta melakukan tindak lanjut sesuai ketentuan hukum.
Dalam pengecekan tersebut, Tim Bidang Perdagangan DPKU Kota Kendari mendatangi tiga lokasi, yakni Indomaret D.I. Pandjaitan, Mitra Hijau Lepolepo dan Toko Damai.
Hasil pemeriksaan menunjukkan masih ditemukan produk yang masuk dalam daftar 25 merek beras fortifikasi yang menjadi perhatian pemerintah di salah satu lokasi, yakni Indomaret D.I. Pandjaitan.
Sementara itu, pemeriksaan di Mitra Hijau Lepolepo dan Toko Damai tidak menemukan produk beras fortifikasi yang tercantum dalam daftar tersebut.
Temuan itu menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah memastikan informasi mengenai penarikan produk bermasalah benar-benar ditindaklanjuti hingga tingkat peredaran di daerah.
Sebelumnya, pemerintah pusat melalui Menteri Pertanian yang juga Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Andi Amran Sulaiman, mengungkap adanya 25 merek beras fortifikasi yang diduga tidak memenuhi kandungan dan mutu sebagaimana klaim pada label.
Pemeriksaan dilakukan melalui sejumlah laboratorium dengan mengacu antara lain pada SNI 9314:2024 untuk kernel beras fortifikan serta SNI 9372:2025 untuk beras fortifikasi.
DPKU Imbau Pedagang Tidak Menjual Produk Bermasalah
Kepala DPKU Kota Kendari, Syarifuddin, mengimbau seluruh ritel modern maupun pedagang beras di Kota Kendari meningkatkan kewaspadaan dan tidak menjual produk yang termasuk dalam daftar 25 merek beras fortifikasi yang menjadi perhatian pemerintah.
“Kami mengimbau seluruh ritel modern dan pedagang beras di Kota Kendari untuk tidak menjual 25 jenis beras fortifikasi yang telah menjadi perhatian pemerintah. Kalau masih ada stok, segera pisahkan dan jangan diedarkan kepada masyarakat,” ujar Syarifuddin.
Menurutnya, pengawasan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga membutuhkan peran aktif pelaku usaha dalam memastikan produk yang dijual kepada konsumen memenuhi ketentuan.
Ia meminta pengelola ritel dan pedagang melakukan pemeriksaan terhadap stok serta pemasok masing-masing, terutama terhadap produk yang tercantum dalam daftar pemerintah.
Masyarakat Diimbau Tidak Panic Buying
Di sisi lain, masyarakat diminta tetap tenang dan tidak merespons persoalan beras fortifikasi dengan melakukan pembelian secara berlebihan atau panic buying.
Syarifuddin mengingatkan masyarakat agar bijak dalam memilih produk pangan dan membeli beras sesuai kebutuhan.
“Masyarakat tidak perlu panik. Belanja beras secukupnya sesuai kebutuhan. Jangan sampai informasi mengenai 25 beras fortifikasi ini justru menimbulkan panic buying dan membuat masyarakat membeli beras secara berlebihan,” katanya.
Pemerintah pusat sebelumnya menyampaikan bahwa persoalan 25 merek beras fortifikasi tersebut berkaitan dengan ketidaksesuaian administrasi, nilai gizi dan mutu produk berdasarkan hasil pengawasan dan pengujian.
Sebagian produk telah ditarik dari peredaran, sementara sebagian lainnya masih dalam proses penarikan.
DPKU Harap Bulog Jaga Pasokan Beras Premium
Untuk menjaga stabilitas pasokan di tengah meningkatnya perhatian masyarakat terhadap kualitas dan keamanan beras, DPKU Kota Kendari juga berharap Perum Bulog memperkuat pasokan beras premium ke pasar.
Menurut Syarifuddin, ketersediaan pasokan perlu dijaga agar masyarakat tetap memperoleh pilihan beras yang cukup dan tidak terjadi kekosongan di pasar yang dapat memicu kekhawatiran konsumen.
“Kami juga berharap Bulog dapat terus memasok beras premium ke pasar untuk menjaga ketersediaan stok. Ini penting agar masyarakat tetap mendapatkan beras yang cukup dan tidak terjadi kepanikan di masyarakat,” ujarnya.
DPKU Kota Kendari selanjutnya akan terus melakukan pemantauan terhadap peredaran beras di pasar dan ritel, sekaligus berkoordinasi dengan instansi terkait guna memastikan perlindungan konsumen dan ketersediaan pangan tetap terjaga.
Masyarakat Kota Kendari juga diimbau menjadi konsumen yang cerdas dengan memperhatikan merek, label, izin edar, kualitas serta informasi produk sebelum membeli beras.
