Kendari, portal.id – Pemerintah Kota Kendari bersama Pemerintah Kabupaten Konawe dan Konawe Selatan membahas langkah percepatan pertumbuhan ekonomi daerah dalam Rapat Koordinasi dan Evaluasi Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah, Kamis (17/9/2026).
Rakor yang berlangsung di Ruang Rapat Wali Kota Kendari tersebut dipimpin Wakil Wali Kota Kendari Sudirman dan diikuti Sekretaris Daerah Kota Kendari Amir Hasan. Pertemuan ini membahas capaian pertumbuhan ekonomi sekaligus berbagai kendala pembangunan yang membutuhkan penanganan lintas wilayah.
Dalam rapat, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menjelaskan bahwa Tim Pemantauan, Pengawasan, dan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah memiliki tugas melakukan koordinasi, pengumpulan data, analisis hingga verifikasi data pertumbuhan ekonomi di daerah.
Berdasarkan data BPS yang dihimpun Kemendagri, ekonomi Kota Kendari tumbuh 5,16 persen pada 2025. Pertumbuhan tersebut kemudian meningkat menjadi 7,78 persen pada Triwulan I 2026 dan berada di angka 6,58 persen pada Triwulan II 2026.
Sejumlah sektor menjadi penopang pertumbuhan ekonomi tersebut. Sektor konstruksi tercatat tumbuh dari 1,26 persen pada 2025 menjadi 13,88 persen pada Triwulan I 2026.
Sementara sektor real estat mencapai 8,36 persen. Adapun sektor penyediaan akomodasi dan makan minum tumbuh hingga 17,36 persen.
Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan juga mengalami peningkatan, dari 2,98 persen pada 2025 menjadi 7,40 persen pada Triwulan I 2026.
Wakil Wali Kota Kendari Sudirman mengatakan peningkatan sektor pertanian tidak terlepas dari sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mendorong produktivitas masyarakat.
Ia mencontohkan dukungan Kementerian Pertanian terhadap pengembangan pertanian di kawasan Amohalo yang berdampak terhadap aktivitas dan produktivitas petani.
“Komunikasi Pemerintah Kota dengan Kementerian Pertanian itu sangat luar biasa intensnya. Alhamdulillah melalui pendekatan itu banyak bantuan yang turun ke Amohalo sehingga sawah pertanian kami hampir tidak ada yang tidak terisi,” ungkap Sudirman.
Menurutnya, pengembangan pertanian di Amohalo selanjutnya akan menjadi salah satu model yang akan direplikasi di wilayah Labibia.
Meski sejumlah sektor menunjukkan pertumbuhan positif, rapat juga mengevaluasi sektor yang mengalami perlambatan. Salah satunya sektor industri pengolahan yang turun dari 12,47 persen pada 2025 menjadi 3,81 persen pada Triwulan I 2026.
Dari sisi realisasi APBD hingga 16 September 2026, Kemendagri mencatat realisasi Kota Kendari mencapai 68,01 persen dari pagu Rp17,93 triliun. Sementara realisasi belanja modal tercatat 46,69 persen.
Untuk belanja bantuan sosial, realisasinya mencapai 99,53 persen atau sekitar Rp192,3 juta pascabencana banjir.
Sudirman menyampaikan bahwa pemerintah daerah terus melakukan percepatan pelaksanaan kegiatan di lapangan, terutama untuk mendorong peningkatan realisasi belanja modal.
“Insya Allah di Triwulan ketiga, Triwulan keempat itu sudah paling tidak 90 persen sudah kita selesaikan. Yakin dan percaya ini lompat cepat sekali nanti di belanja modal,” tegasnya.
Selain membahas pertumbuhan ekonomi dan realisasi anggaran, rakor juga mengangkat sejumlah persoalan lintas wilayah yang dinilai berkaitan dengan iklim investasi dan percepatan pembangunan.
Salah satunya menyangkut penetapan tata ruang serta batas wilayah administrasi antara Kota Kendari dan Kabupaten Konawe.
Kemendagri menyatakan siap memfasilitasi percepatan penyelesaian persoalan batas wilayah tersebut. Dalam pembahasan ditegaskan bahwa pemasangan gerbang maupun penanda fisik tidak dapat dijadikan dasar penetapan batas administrasi.
Penetapan batas wilayah harus mengacu pada ketentuan serta keputusan resmi yang berlaku.
Persoalan lain yang dibahas adalah keterbatasan pasokan bahan bangunan, khususnya pasir atau material Galian C. Kondisi tersebut dinilai dapat berdampak terhadap pelaksanaan proyek infrastruktur di daerah.
Sudirman menyebut keterbatasan material tersebut turut dikeluhkan kontraktor dan instansi teknis karena berpotensi memengaruhi percepatan pembangunan.
Kemendagri menyambut keterbukaan pemerintah daerah dalam menyampaikan berbagai kendala yang dihadapi. Pemerintah daerah juga didorong menjalankan sembilan langkah konkret percepatan pertumbuhan ekonomi daerah.
Salah satu upaya yang didorong adalah fasilitasi Investment Debottlenecking Clinic untuk membantu mengurai berbagai hambatan investasi, termasuk persoalan perizinan, lahan, maupun batas wilayah.
Melalui koordinasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat tersebut, berbagai hambatan pembangunan diharapkan dapat diidentifikasi dan ditindaklanjuti sehingga mendukung keberlanjutan pertumbuhan ekonomi serta percepatan investasi di wilayah Kendari, Konawe, dan Konawe Selatan.
