Kendari, portal.id – Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) Ali Mazi, mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi di daerah melalui Zoom Meeting yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri RI) dilaksanakan di Aula Merah Putih Rumah Jabatan (Rujab) Gubernur Sultra, Senin, (6/3).
Rakor tersebut dipimpin langsung Mendagri RI Tito Karnavian, Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik (BPS) Dr. Pudji Ismartini, Deputi III Badan Pangan Nasional (Bapanas) Dr. Andriko Noto Susanto, Staf Khusus Bidang Hubungan antar Lembaga Kementerian Perdagangan Syailendra, Satgas Pangan Polri, Direktur Sayuran dan Tanaman Obat Kementerian Pertanian Andi Muhammad Idil Fitri, Kejagung Jam Datum, Staf Bidang Ekonomi, Keuangan Perdagangan Eko Nursanto, Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pimpinan Tinggi Pratama Kementerian dan Lembaga, Para Gubernur, Bupati, Walikota beserta jajarannya se-Indonesia, Para Forkopimda se-Indonesia dan semua Stakeholder yang terkait pengendalian inflasi dan pertumbuhan ekonomi.
Sementara itu, Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Adik Afrinaldi, Forkopimda Sultra, Sekda Sultra selaku Ketua Harian TPID Sultra, Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekda Sultra Hj. Yuni Nurmalawati, Kepala BPS Sultra Agnes Widiastuti, Selain itu hadir juga Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Sultra Hj. Trinop Tijasari, para Kepala Dinas dan Kepala Biro lingkup Pemprov Sultra, Sekdis Bappeda dan Ketapang, serta para pejabat terkait.
Dalam paparannya Mendagri RI, Tito Karnavian mengatakan, survey yang telah dilaksanakan oleh BPS terjadi kenaikan inflasi di bulan Januari sebesar 5,28% menjadi 5,47%.
“Ini perlu perhatian untuk kita semua, namun angka ini harus menjadi perhatian kita semua nya mulai dari pusat dan daerah. Oleh itu, semua provinsi maupun kabupaten/kota agar bisa mampu menekan inflasi. Ini menjadi hal yang penting kita melaksanakan rapat ini secara rutin atau mingguan agar bisa terkendali kalau kita tidak kendalikan, tidak kita awas, memonitor terus menerus tiap hari, tiap minggu,”katanya.
Ia menambahkan, silahkan bapak/ibu mengikuti langkah Bapak Presiden turun ke pasar mengecek langsung harga-harga. Beliau sangat paham harga beras, kemudian juga hafal harga cabai pun beliau mengerti, bawang merah, telur ayam ras, daging ayam dan daging sapi, hafal beliau luar kepala.
“Dalam Pengendalian Inflasi di daerah, setiap kepala daerah harus memperkuat kerjasama antar daerah. Melalui pemenuhan komoditas dari daerah surplus dengan daerah yang kekurangan komoditas serta menjalin koordinasi untuk hambatan dan kendala moda transportasi barang/jasa,”terangnya.
Sementara itu, Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Dr. Pudji Ismartini mengatakan, pada 1 Maret kemarin BPS telah menyampaikan perkembangan inflasi baik bulan maupun tahunan, jadi dilihat dari garis besar inflasi bulan pada Februari 2023 sebesar 0,6% sementara inflasi tahunan sebesar 5,47%, dilihat inflasi bulannya memang terlihat menurun dibandingkan inflasi bulannya di Januari 2023 sebesar 0,34%.
Namun demikian inflasi tahunan lebih tinggi dibandingkan inflasi pada bulan Januari 2023 terletak di kelompok makan, minuman, tembakau masih sama polanya. Sehingga kelompok pengeluarannya menyumbang bulannya terbesar dimana komoditas penyumbang inflasi terbesarnya adalah beras, rokok kretek, bawang merah, cabai merah dan rokok putih.
“Yang harus kita waspadai komoditas yang dominan menyumbang inflasi pada bulan Ramadhan seperti bahan bakar, rumah tangga, minyak goreng, daging ayam ras dan beberapa komoditas lainnya,”katanya
Dikesempatan itu, Gubernur Sultra Ali Mazi menyampaikan momentum pertumbuhan ekonomi yang positif terus berlanjut, yang tercermin dari pertumbuhan ekonomi Provinsi Sultra tahun 2022 tercatat sebesar 5,53%, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi tahun 2021 yang sebesar 4,10%. Hal ini merupakan suatu pencapaian yang membanggakan di tengah tingginya risiko perlambatan ekonomi di berbagai wilayah.
“Inflasi di Sultra sepanjang tahun 2022 menunjukkan angka yang cukup tinggi, sebesar 7,39% yang diakibatkan oleh tingginya harga angkutan udara sepanjang tahun 2022. Inflasi kelompok transportasi kita merupakan yang tertinggi di Indonesia, sementara itu, kelompok makanan, minuman, dan tembakau masih terkendali,”ungkapnya.
Namun, kata dia, terdapat potensi risiko inflasi terutama menjelang bulan Ramadhan dan Hari Raya IdulFitri yang perlu mendapatkan perhatian, antara lain. Pertama, kenaikan ekspektasi inflasi masyarakat menjelang bulan ramadhan dan hari besar keagamaan idul fitri.
Kedua, tarif angkutan udara yang mulai menunjukkan peningkatan harga di kota baubau diperkirakan akan menjadi pendorong utama inflasi kota baubau yang persisten setidaknya sampai dengan bulan juli 2023.
Ketiga, kenaikan harga beras seiring dengan pasokan beras melalui program stabilitas pasokan dan harga pangan (sphp) yang gencar dilakukan oleh bulog.
Keempat, kenaikan harga minyak goreng seiring dengan kelangkaan pasokan yang terjadi secara nasional akibat keterlambatan dan kurangnya distribusi minyak goreng hasil domestik market obligation (dmo) atau kewajiban memenuhi pasokan dalam negeri yang menjadi kebijakan kementerian perdagangan. Fenomena nasional ini berpotensi meluas di sulawesi tenggara sebagaimana yang terjadi di tahun 2022.
Kelima, kenaikan harga komoditas hortikultura akibat keterbatasan pasokan dari luar daerah yang dipengaruhi oleh kondisi cuaca dan rendahnya hasil produksi daerah akibat keterbatasan lahan tanam komoditas.
Keenam, kenaikan harga eceran tertinggi (het) lpg bersubsidi 3 kg yang ditetapkan pada 24 februari 2023 diperkirakan dapat memberikan efek rambatan pada sejumlah komoditas lainnya.
Untuk langkah konkret mitigasi potensi risiko gejolak harga pangan di Sultra pihaknya mengusulkan inisiatif quick wins pengendalian inflasi sebagai berikut. Pertama, mendukung pengamanan stok yaitu Cadangan Beras Pemerintah (CBP), menjaga jumlah pasokan minyak goreng, melaksanakan kerjasama antar daerah, kedua, meningkatkan komunikasi efektif, ketiga, meneruskan koordinasi dengan kementerian dan instansi terkait, keempat, meningkatkan frekuensi operasi pasar atau pasar murah dan sidak pasar menjelang dan selama bulan Ramadhan dan IdulFitri.
Kelima, peningkatan efektivitas program Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan (SPHP),
keenam, melaksanakan kegiatan-kegiatan satgas pangan, ketujuh, meningkatkan realisasi dana-dana terkait pengendalian inflasi dan kedelapan, meningkatkan kerja sama dengan berbagai instansi untuk dapat mengembangkan solusi pengendalian inflasi.
Deputi Kepala Perwakilan Bank BI Sultra Adik Afrinaldi menambahkan, Inflasi Gabungan Kota indeks Harga Konsumen ( IHK) di Provinsi Sultra pada Februari 2023 mengalami deflasi sebesar -0,36% (mtm), lebih dalam dibandingkan deflasi bulan sebelumnya yang sebesar -0.29% (mtm), dan berbeda arah dari Nasional yang mengalami inflasi sebesar 0,16% (mtm).
“Deflasi pada Februari 2023 secara bulanan utamanya didorong oleh deflasi kelompok makanan, minuman, dan tembakau yang didorong oleh penurunan harga berbagai komoditas ikan segar. Hal ini disebabkan oleh membaiknya jumlah pasokan seiring dengan membaiknya kondisi cuaca perairan di wilayah Sultra. Sementara, kelompok transportasi juga turut mengalami penurunan harga seiring dengan penurunan tarif angkutan udara dan penurunan harga avtur pada Februari 2023,”ungkapnya.
