Kendari, portal.id – Pemerintah Kota Kendari bergerak aktif merespons bencana alam yang melanda wilayahnya dengan menghadiri Rapat Koordinasi strategis terkait status tanggap darurat dan penyusunan langkah penanganan menyeluruh pasca banjir besar yang merendam sejumlah kawasan pada Mei 2026.
Pertemuan penting ini berlangsung di Ruang Rapat Kantor Gubernur Sulawesi Tenggara pada Senin (19/5/2026), dipimpin langsung oleh Gubernur Sulawesi Tenggara, serta dihadiri oleh Wali Kota Kendari, dr. Hj. Siska Karina Imran, SKM., Wakil Wali Kota Kendari, Bupati Konawe Selatan, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Balai Wilayah Sungai Sulawesi IV (BWS), hingga Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN).
Rapat koordinasi ini menjadi wadah utama untuk menyatukan persepsi, merumuskan langkah terpadu, dan menyusun skala prioritas penanganan pasca bencana. Pembahasan difokuskan pada berbagai upaya teknis dan non-teknis guna mempercepat pemulihan kondisi wilayah terdampak, mulai dari rencana jangka pendek hingga solusi jangka panjang yang meliputi normalisasi alur sungai, pembenahan total sistem drainase perkotaan, penguatan struktur tanggul, hingga pemulihan infrastruktur jalan dan jembatan yang mengalami kerusakan cukup parah.
Dalam pemaparan mendalam yang disampaikannya, Wali Kota Kendari, Siska Karina Imran, menjelaskan kronologi dan dampak luas yang ditimbulkan oleh curah hujan dengan intensitas sangat tinggi yang terjadi secara terus-menerus sejak tanggal 9 Mei 2026. Curah hujan ekstrem tersebut menjadi pemicu utama meluapnya sejumlah aliran air, khususnya di wilayah aliran Sungai Wanggu dan kawasan Kali Amohalo yang menjadi jalur pembuangan air utama kota.
Menurutnya, kondisi sistem drainase perkotaan yang kapasitasnya belum optimal dan belum mampu mengimbangi laju pembangunan fisik kota menjadi faktor penyebab meluapnya air ke permukiman warga serta areal persawahan, sehingga berujung pada kerugian materiil yang cukup besar.
Berdasarkan data lengkap yang dihimpun oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Kendari hingga tanggal 18 Mei 2026, dampak bencana banjir ini sangat meluas dan menyentuh hampir seluruh wilayah administrasi kota. Sebanyak 9 kecamatan dan 24 kelurahan tercatat menjadi kawasan terdampak, dengan total 1.901 kepala keluarga atau setara dengan sekitar 7.308 jiwa warga yang rumah dan kehidupannya terpengaruh langsung oleh genangan air.
Kerugian tidak hanya menimpa sektor permukiman penduduk, tetapi juga merambah ke sektor pertanian yang menjadi salah satu penopang ekonomi warga di pinggiran kota. Terdata sekitar 100 hektare lahan persawahan yang berada di wilayah Amohalo, Kelurahan Baruga, terendam lumpur dan air bencana, mengancam gagal panen bagi para petani setempat. Tak kalah krusial, kerusakan juga terjadi pada akses vital transportasi kota. Beberapa ruas jalan utama dan jembatan mengalami kerusakan struktur maupun penimbunan material sedimen yang cukup serius. Titik-titik kritis tersebut antara lain Jalan depan Kompleks Palm Mas di Kelurahan Wundudopi, Jalan HEA Mokodompit, Jalan Ahmad Yani, Jalan Brigjen M. Yoenoes, serta sejumlah titik strategis di kawasan ByPass Kendari yang merupakan jalur lalu lintas utama penghubung antarwilayah.
Menyikapi dampak yang meluas tersebut, dalam forum rapat koordinasi yang dipimpin Gubernur, Wali Kota Siska Karina Imran menegaskan bahwa penanganan persoalan banjir di Kota Kendari tidak bisa diselesaikan hanya dengan kekuatan pemerintah daerah semata. Diperlukan kerja sama yang padu, terstruktur, dan berkesinambungan antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah daerah. Hal ini dikarenakan cakupan permasalahan hidrologi dan infrastruktur pengendali banjir melintasi batas kewenangan administratif.
Ia secara khusus menyoroti urgensi percepatan pelaksanaan pekerjaan strategis seperti normalisasi alur sungai agar air dapat mengalir lancar, pembangunan dan penguatan struktur tanggul agar tidak kembali jebol, pengerukan sedimen yang semakin menumpuk di dasar sungai, hingga pembenahan menyeluruh sistem drainase kota yang terintegrasi.
Menurut pandangannya, penanganan banjir adalah masalah lintas sektor dan lintas wilayah yang memerlukan dukungan anggaran, kebijakan, dan teknis dari berbagai pihak agar langkah yang dilakukan berjalan optimal, tepat guna, dan memberikan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat.
“Persoalan banjir ini kompleks dan menyangkut aspek tata ruang, hidrologi, hingga ketersediaan infrastruktur. Oleh karena itu, kerja sama dan dukungan lintas sektor sangat kami harapkan. Penanganan yang dilakukan harus menyeluruh, tidak parsial, agar kita bisa memutus mata rantai banjir yang setiap tahun datang meresahkan warga,” tegas Wali Kota Siska dalam pemaparannya.
Merespons aspirasi dan laporan yang disampaikan Pemerintah Kota Kendari, pihak Balai Wilayah Sungai Sulawesi IV (BWS) selaku perwakilan kementerian yang menangani pengelolaan sumber daya air, memaparkan rencana induk penanganan jangka panjang yang akan dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan. Sejumlah program prioritas telah disusun, meliputi normalisasi total aliran Sungai Wanggu yang menjadi tulang punggung sistem drainase alami kota, pembangunan bangunan inlet serta sistem pompanisasi untuk mengantisipasi genangan di titik terendah, penataan dan pendalaman Kali Kadia, hingga penanganan komprehensif di kawasan muara Sungai Wanggu agar buangan air ke laut tidak terhambat.
Sementara itu, Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) juga menyampaikan komitmen penuhnya untuk mendukung percepatan perbaikan infrastruktur jalan dan jembatan yang mengalami kerusakan. Hal ini dilakukan demi menjaga kelancaran akses transportasi, mobilitas ekonomi masyarakat, serta memastikan akses evakuasi dan penyaluran bantuan selalu terbuka lebar kapan pun dibutuhkan.
Selain berfokus pada pembahasan penanganan teknis dan perbaikan fisik, rapat koordinasi ini juga membahas evaluasi kinerja penanganan darurat dan distribusi bantuan kemanusiaan bagi warga yang terdampak. Hingga batas waktu data per 18 Mei 2026, Pemerintah Kota Kendari melalui Dinas Sosial telah menyalurkan bantuan pangan berupa 11.781 kilogram beras yang disalurkan secara bertahap dan merata kepada masyarakat di wilayah-wilayah terdampak paling parah.
Keterlibatan unsur keamanan dan pertahanan juga menjadi perhatian utama. Forkopimda bersama jajaran TNI dan Polri terus bergerak di lapangan melakukan pemantauan situasi keamanan dan ketertiban, membantu proses evakuasi warga dari lokasi berisiko, hingga memastikan jalur distribusi bantuan sosial berjalan aman, lancar, dan tepat sasaran tanpa ada hambatan.
Melalui hasil kesepakatan dan arahan yang diperoleh dalam koordinasi tingkat tinggi ini, Pemerintah Kota Kendari menyampaikan harapan besarnya agar seluruh rencana kerja dan komitmen yang telah disepakati dapat segera ditindaklanjuti. Dengan dukungan penuh pemerintah provinsi dan pusat, penanganan banjir diharapkan dapat dilakukan secara lebih cepat, terintegrasi, dan berkesinambungan. Langkah ini tidak hanya bertujuan memulihkan kondisi saat ini, tetapi lebih jauh untuk meminimalkan risiko dan dampak bencana serupa terulang kembali di masa mendatang, demi terciptanya Kota Kendari yang aman, nyaman, dan berketahanan bencana yang kuat. (ADV)
