Kendari, portal.id – Pemerintah Kota Kendari kembali menorehkan prestasi membanggakan dengan mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.
Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) tersebut berlangsung di Aula BPK RI Perwakilan Sulawesi Tenggara, Senin (25/5/2026), dan dihadiri kepala daerah serta pimpinan DPRD kabupaten/kota se-Sulawesi Tenggara.
Kepala BPK RI Perwakilan Sulawesi Tenggara, Dadek Nandemar, memberikan apresiasi kepada daerah-daerah yang berhasil mempertahankan opini WTP, termasuk Kota Kendari yang kembali menjadi salah satu daerah dengan raihan WTP terbanyak di Sulawesi Tenggara.
“Selamat kepada Kota Kendari yang kembali memperoleh opini WTP,” ujarnya.
Kota Kendari bersama Kabupaten Bombana tercatat telah meraih opini WTP sebanyak 14 kali secara berturut-turut. Capaian tersebut menjadi bukti komitmen pemerintah daerah dalam menjaga tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik.
Dalam kesempatan itu, BPK juga mendorong seluruh pemerintah daerah untuk terus meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran, optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD), serta memperkuat sistem tata kelola keuangan agar pembangunan yang dijalankan dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.
Dadek menegaskan bahwa opini WTP tidak hanya menjadi indikator tertib administrasi keuangan, tetapi juga mencerminkan kualitas pengelolaan pemerintahan yang berdampak langsung terhadap pelayanan publik dan pembangunan daerah.
“Opini WTP harus menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah, sehingga seluruh program pembangunan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” katanya.
Dalam sambutannya mewakili seluruh bupati dan wali kota se-Sulawesi Tenggara, Bupati Konawe Utara, Ikbar, menyampaikan apresiasi kepada BPK RI Perwakilan Sultra atas proses pemeriksaan yang dilakukan secara profesional, objektif, dan independen.
“Kami memahami bahwa proses pemeriksaan ini bukan pekerjaan ringan. Dibutuhkan ketelitian, integritas, objektivitas, dan komitmen yang kuat untuk memastikan tata kelola keuangan daerah berjalan pada jalur yang benar,” ujarnya.
Ia menegaskan, Laporan Hasil Pemeriksaan bukan sekadar dokumen administratif, melainkan menjadi cermin evaluasi bagi pemerintah daerah untuk terus memperbaiki tata kelola keuangan serta meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Menurutnya, masyarakat saat ini semakin kritis dalam menilai kinerja pemerintah. Oleh karena itu, pengelolaan anggaran tidak cukup hanya tertib secara administrasi, tetapi juga harus mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat luas.
“Kepercayaan publik lahir ketika anggaran direncanakan dengan baik, dilaksanakan secara tertib, dipertanggungjawabkan secara jujur, dan hasilnya benar-benar dirasakan masyarakat,” katanya.
Ikbar menambahkan, keberhasilan pengelolaan keuangan daerah harus tercermin dari meningkatnya kualitas pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, layanan kesehatan, pendidikan, hingga bantuan sosial yang tepat sasaran.
Meski kembali meraih opini WTP, ia menekankan bahwa capaian tersebut bukanlah garis akhir. Pemerintah daerah tetap berkomitmen menindaklanjuti seluruh rekomendasi BPK guna memperkuat sistem pengawasan dan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
Di kesempatan yang sama, Wali Kota Kendari, Siska Karina Imran, menyampaikan rasa syukur dan apresiasinya atas keberhasilan Pemerintah Kota Kendari mempertahankan opini WTP untuk ke-14 kalinya secara berturut-turut.
Menurutnya, capaian tersebut merupakan hasil kerja bersama seluruh jajaran Pemerintah Kota Kendari, DPRD, serta dukungan masyarakat dalam mengawal tata kelola pemerintahan yang baik.
“Alhamdulillah, opini WTP ini menjadi bukti bahwa Pemerintah Kota Kendari terus berkomitmen menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah,” ujarnya.
Siska menegaskan bahwa keberhasilan tersebut akan menjadi motivasi bagi Pemerintah Kota Kendari untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pembangunan daerah di berbagai sektor.
Ia juga memastikan seluruh rekomendasi yang diberikan BPK akan segera ditindaklanjuti sebagai bagian dari upaya penyempurnaan tata kelola pemerintahan.
“Prestasi ini bukan untuk berpuas diri, tetapi menjadi tanggung jawab bagi kami untuk terus bekerja lebih baik, lebih transparan, dan lebih akuntabel demi masyarakat Kota Kendari,” katanya.
Wali Kota Kendari berharap sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, dan seluruh elemen masyarakat dapat terus terjaga sehingga pembangunan di Kota Kendari berjalan semakin optimal dan memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat.
Dengan kembali diraihnya opini WTP tersebut, Kota Kendari semakin mempertegas posisinya sebagai salah satu daerah di Sulawesi Tenggara yang konsisten menjaga kualitas tata kelola keuangan daerah secara profesional, transparan, dan bertanggung jawab. (ADV)
