Kendari, portal.id – Pemerintah Kota Kendari mulai mematangkan penerapan sistem Smart City sebagai langkah strategis memperkuat tata kelola pemerintahan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mengoptimalkan pemanfaatan teknologi dan data dalam mendukung pembangunan daerah.
Komitmen tersebut dibahas dalam rapat penerapan Smart City yang dipimpin langsung Wali Kota Kendari, Siska Karina Imran, Rabu (19/8/2026), di Ruang Rapat Wali Kota Kendari. Hadir dalam pertemuan itu jajaran pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Bappeda, Bapenda, Diskominfo, DPM PTSP, BPKAD, Inspektorat, Dishub, serta perwakilan PT Trada Telkom Indonesia dan Cartenz Technology Indonesia.
Dalam arahannya, Wali Kota Siska Karina Imran menegaskan bahwa transformasi digital menjadi kebutuhan yang tidak bisa ditunda jika Kendari ingin berkembang menjadi kota yang maju dan berdaya saing.
“Kalau kita bicara Smart City, kita termasuk kategori kota yang sangat membutuhkan. Tantangan kita ke depan adalah teknologi. Sebesar apa pun potensi daerah, tanpa SDM yang berkualitas dan teknologi yang memadai, kita akan sulit menjadi kota yang semakin maju,” ujarnya.
Menurut Siska, pengembangan Smart City sejalan dengan visi Pemerintah Kota Kendari untuk mewujudkan kota yang maju, berdaya saing, adil, sejahtera, dan berkelanjutan. Ia menyebut Kendari yang saat ini masih berada pada kategori kota sedang harus mulai mempersiapkan berbagai sistem pendukung menuju status kota besar.
“Kota Kendari memiliki target menjadi kota besar. Karena itu, banyak hal yang harus kita persiapkan, terutama sistem yang mampu mendukung pelayanan dan pengambilan keputusan secara cepat dan tepat,” katanya.
Siska menekankan bahwa konsep Smart City bukan sekadar memperbanyak aplikasi, melainkan membangun sistem yang terintegrasi sehingga seluruh data dan layanan pemerintah dapat saling terhubung.
Ia mengakui bahwa tanpa sistem digital yang terpadu, proses evaluasi terhadap puluhan OPD akan sulit dilakukan secara efektif.
“Saya tidak mungkin mengevaluasi satu per satu lebih dari 30 OPD tanpa adanya sistem yang membantu. Karena itu, kita membutuhkan sistem yang benar-benar terintegrasi,” ungkapnya.
Salah satu sektor yang menjadi perhatian adalah pengelolaan pendapatan daerah. Menurutnya, masih banyak potensi pajak dan retribusi yang belum tergarap secara optimal sehingga membutuhkan dukungan teknologi berbasis data.
“Bukan hanya di Bapenda, tetapi juga sektor pariwisata, perdagangan, dan ketenagakerjaan harus dipadukan dalam satu sistem agar potensi daerah dapat dimaksimalkan,” jelasnya.
Ia pun meminta Dinas Komunikasi dan Informatika bersama seluruh OPD terkait segera menyusun kebutuhan sistem yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan Pemerintah Kota Kendari.
Selain itu, Wali Kota juga menegaskan pentingnya kesiapan infrastruktur digital sebagai fondasi utama penerapan Smart City.
“Kalau aplikasinya banyak tetapi infrastruktur belum siap, maka sistem itu tidak akan berjalan optimal. Ini yang harus kita matangkan,” tegasnya.
Dalam rapat tersebut, Cartenz Technology Indonesia memaparkan sejumlah solusi digital pemerintahan, di antaranya platform Citigov, sistem berbasis Software as a Service (SaaS) yang memungkinkan integrasi berbagai layanan pemerintahan, mulai dari administrasi, sistem informasi, hingga pelayanan publik dalam satu ekosistem digital.
Perusahaan tersebut juga memperkenalkan SmartGov Revenue, sistem modernisasi administrasi pajak daerah berbasis web dan mobile yang telah diterapkan di lebih dari 80 pemerintah daerah. Sistem ini dilengkapi fitur pendataan, pelaporan, pemetaan objek pajak, hingga integrasi penerimaan dengan bank daerah.
Selain itu, diperkenalkan pula Fiskal Kadaster Terintegrasi, teknologi survei digital yang memungkinkan pendataan objek pajak secara langsung menggunakan perangkat seluler, lengkap dengan foto, video, koordinat, serta peta digital sehingga proses pemutakhiran data menjadi lebih cepat dan akurat.
Cartenz juga memaparkan PALAPA, sebuah ekosistem digital terpadu yang dirancang untuk memperkuat koordinasi antarinstansi serta memudahkan pemerintah memantau pelaksanaan program prioritas secara terukur.
Paparan tersebut mendapat perhatian serius dari Wali Kota Kendari. Ia berharap solusi yang ditawarkan dapat menjadi gambaran konkret dalam penyusunan sistem Smart City yang sesuai dengan kebutuhan daerah.
“Saya ingin proses ini berjalan cepat, segera dikoneksikan dan dikembangkan. Saya ingin seluruh sistem berada dalam pantauan tim digital sehingga teknologi benar-benar mampu mendukung tata kelola pemerintahan sesuai harapan,” ujarnya.
Melalui sinergi Dinas Kominfo, Bappeda, Bapenda, Inspektorat, serta seluruh OPD teknis, Pemerintah Kota Kendari menargetkan pembangunan Smart City dilakukan secara bertahap, terintegrasi, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan tata kelola pemerintahan, serta optimalisasi potensi daerah berbasis data.
Langkah tersebut menjadi bagian dari komitmen Pemerintah Kota Kendari dalam mempersiapkan diri menjadi kota besar yang modern, adaptif terhadap perkembangan teknologi, dan mampu memberikan pelayanan yang lebih efektif kepada masyarakat.
