Kendari, Portal.id — Sejak konflik antara Hamas dan Israel pecah yang berdampak pada hilangnya ribuan nyawa masyarakat Palestina, memicu gelombang massa di seluruh dunia menyalurkan bantuan dana, tidak terkecuali di Indonesia.
Walau demikian, masyarakat diimbau agar tidak asal memberikan donasi. Ketua Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Sulawesi Tenggara (Sultra), Intang Dulung imbau masyarakat berhati-hati dalam menyumbangkan uang untuk warga Palestina.
Kata Intang, saat ini banyak sekali organisasi-organisasi atau lembaga yang tidak resmi yang melakukan penggalangan dana untuk disumbangkan ke Palestina. Lembaga resmi yang diakui untuk menerima dan menyalurkan bantuan ke Palestina itu telah tercantum dalam surat edaran pemerintah.
“Dan di Sultra ada dua lembaga yang besar yakni Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU). Kalau di Muhammadiyah namanya Lazismu, Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Sadaqah Muhammadiyah. Kalau di NU namanya Lazisnu, Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah Nahdlatul Ulama,” ujarnya, Sabtu (18/11/2023).
Lanjutnya, pihaknya melihat yang saat ini melakukan penggalangan dana tidak jelas tertera dari mana lembaganya, hal itu yang sangat dikhawatirkan.
“Saya sampaikan bahwa masyarakat itu diharapkan mengirimkan bantuan kepada lembaga resmi yang ada di Sultra seperti NU dan Muhammadiyah, dan Itu semua dikoordinasikan melalui Baznas, karena Baznas ini ada ditingkat provinsi dan tingkat nasional,” jelasnya.
Dikonfirmasi terpisah, Ketua MUI Sultra, KH Mursyidin mengimbau kepada masyarakat untuk lebih berhati-hati memberikan sumbangan dalam aksi penggalangan dana Palestina yang dilakukan masyarakat umum, karena dikhawatirkan disalahgunakan.
“Jangan sampai penggalangan dana Palestina, tidak sampai. Pura-pura buat Palestina tapi kemudian dibelokkan. Jadi hati-hati penggalangan dana oleh masyarakat umum karena bisa saja dana tidak sampai ke sana tapi dimanfaatkan untuk kegiatan lain,” ujar Mursyidin.
Bagi masyarakat yang ingin menyisihkan uangnya untuk Palestina, lanjut Mursyidin, dapat menghubungi atau mendatangi lembaga yang jelas dan terverifikasi.
“Di sana sudah jelas pemerintahan Palestina, jadi lebih terukur kemana disalurkan. Jadi jangan sampai ngumpul-ngumpulin tapi kemudian tidak jelas,” jelasnya.
Terhadap banyaknya aksi-aksi penggalangan dana, MUI Sultra meminta pemerintah provinsi (Pemprov) melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap kegiatan tersebut.
“Pengawasan Pemda ini harus dikoordinasikan jadi pengepul dana tadi harus di awasi kalau perlu di imbau, ditanyakan apakah terhubung dengan pemerintahan Palestina. Jangan sampai ngaku untuk orang Palestina, nyatanya tidak karena banyak yang nggak sampai,” tandasnya.
Laporan: Ferito Julyadi
