Kendari, portal.id – Pemerintah Kota (Pemkot) Kendari mengikuti High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) se-Sulawesi Tenggara (Sultra) yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sultra, Senin (9/2/2026).
Kegiatan yang berlangsung secara daring melalui Zoom Meeting tersebut diikuti oleh Sekretaris Daerah Kota Kendari yang diwakili oleh Asisten II Setda Kota Kendari, Nismawati, dari Ruang Rapat Wakil Wali Kota Kendari. Dalam rapat tersebut, diikuti Asisten II bersama perangkat daerah terkait.
High Level Meeting TPID ini membahas perkembangan kondisi inflasi nasional dan daerah, termasuk faktor-faktor penyumbang inflasi serta langkah-langkah strategis dalam pengendaliannya. Salah satu poin utama yang disampaikan adalah inflasi year-on-year Januari 2026 yang tercatat sebesar 3,55 persen, yang dipengaruhi oleh efek basis rendah (low base effect), khususnya dari kebijakan subsidi listrik pada Januari–Februari 2025.
Dalam pemaparan narasumber, dijelaskan bahwa kenaikan inflasi tersebut tidak sepenuhnya mencerminkan kenaikan harga barang dan jasa secara riil. Secara month to month, inflasi Januari 2026 justru mengalami deflasi sebesar minus 0,15 persen, yang menunjukkan harga barang dan jasa relatif terkendali setelah periode Natal dan Tahun Baru.
Rapat juga menyoroti perkembangan Indeks Perkembangan Harga (IPH) di sejumlah provinsi dan kabupaten/kota, dengan komoditas cabai rawit, cabai merah, dan daging ayam ras sebagai penyumbang utama kenaikan IPH di beberapa daerah. Pemerintah daerah diimbau untuk terus memperkuat koordinasi TPID, menjaga ketersediaan pasokan, serta mewaspadai wilayah rawan gangguan logistik, khususnya daerah kepulauan dan wilayah yang berpotensi terdampak bencana.
Melalui forum ini, pemerintah pusat dan daerah menegaskan pentingnya langkah antisipatif dan sinergi lintas sektor dalam menjaga stabilitas harga pangan serta daya beli masyarakat.
