KENDARI, portal.id – Paradigma penilaian Adipura kini tidak lagi sekadar mengejar keindahan fisik kota yang bersifat sementara. Pemerintah melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Kota Kendari menegaskan bahwa penilaian Adipura tahun 2025 lebih menitikberatkan pada sistem pengelolaan lingkungan yang terintegrasi antara pemerintah, stakeholder, dan masyarakat.
Kepala DLHK Kota Kendari, Hj. Erlis Sadya Kencana, ST., MT., menjelaskan bahwa tanggung jawab kebersihan kini menganut prinsip personal yang kuat. “Prinsipnya jelas: sampahku adalah tanggung jawabku, dan sampahmu adalah tanggung jawabmu,” tegasnya.
Dalam skema penilaian terbaru, seluruh wilayah kota kini menjadi objek pantau. Tidak boleh ada ceceran sampah sekecil apa pun di jalan, taman, drainase, sungai, hingga lahan kosong. Masyarakat diwajibkan membuang sampah hanya di Tempat Pembuangan Sementara (TPS) resmi pada waktu yang telah ditentukan, yakni pukul 18.00 hingga 05.00 WITA.
Selain itu, Erlis menekankan larangan keras terhadap aktivitas pembakaran sampah yang selama ini masih sering dilakukan warga.
Pemerintah mendorong pengelolaan sampah rumah tangga melalui pola pembatasan timbulan, penggunaan kembali, dan daur ulang (3R). Targetnya, hanya sampah residu atau sampah yang benar-benar tidak bernilai lagi yang diangkut ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA).
Beberapa titik pantau utama yang tetap menjadi prioritas meliputi:
– Kawasan pertokoan dan perumahan.
– Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes).
– Terminal, sekolah, dan perkantoran.
– Pasar, jalan, taman, serta fasilitas Material Recovery Facility (MRF).
Menanggapi hasil Adipura 2025, Hj. Erlis mengakui bahwa belum diraihnya penghargaan tertinggi tersebut menjadi cerminan bahwa kesadaran warga kota belum sepenuhnya pulih.
“Belum dicapainya Adipura tahun ini adalah tanda bahwa masih banyak masyarakat kita yang belum sadar akan tanggung jawab sampahnya. Kita butuh kolaborasi semua pihak untuk menyadarkan warga agar mengelola sampah dengan cara yang lebih ramah lingkungan,” pungkasnya.
