Kendari, portal.id – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) menegaskan komitmennya dalam mempercepat transformasi digital melalui Rapat Koordinasi (Rakor) Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) se-Sulawesi Tenggara Tahun 2026 yang digelar di Kendari, Selasa (9/6/2026). Mengusung tema “Membangun Sinergi Bersama Mewujudkan Ekosistem Digital Daerah”, kegiatan ini menjadi forum strategis untuk mengonsolidasikan percepatan pemerataan akses digital di seluruh wilayah Sultra.
Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Provinsi Sultra, Rony Yakob, mengatakan pembangunan ekosistem digital daerah kini menjadi kebutuhan mendesak dalam mendukung reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
Menurutnya, akses dan infrastruktur digital saat ini tidak lagi sekadar pelengkap, melainkan telah menjadi kebutuhan dasar yang berperan penting dalam penyelenggaraan pemerintahan, pendidikan, kesehatan, pertumbuhan ekonomi, hingga peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Karena itu, pembangunan ekosistem digital harus dilakukan secara terintegrasi, mulai dari infrastruktur, layanan digital, hingga penguatan sumber daya manusia,” ujar Rony.
Ia menjelaskan, Pemprov Sultra terus mendorong berbagai program strategis guna mempercepat transformasi digital, di antaranya pembangunan infrastruktur digital, pemetaan wilayah blankspot, penyediaan akses internet di ruang publik dan sekolah, pengukuran indeks digital daerah, serta penguatan kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan.
Meski demikian, Rony mengakui masih terdapat kesenjangan akses digital antarwilayah yang menjadi tantangan bersama. Oleh sebab itu, sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, penyelenggara telekomunikasi, dunia usaha, dan seluruh stakeholder dinilai sangat penting agar layanan digital dapat menjangkau masyarakat secara merata.
Sementara itu, Kepala Dinas Kominfo Sultra, Andi Syahrir, mengungkapkan pihaknya tengah menyiapkan sejumlah program prioritas yang akan menjadi fokus pengembangan digital daerah pada tahun 2026.
Program tersebut meliputi penyediaan WiFi Publik di 17 kabupaten/kota, pendataan 94 sekolah yang akan diusulkan dalam program internet sekolah, pengukuran indeks kompetensi digital ASN, hingga pelatihan teknis digital bekerja sama dengan Balai Besar Pelatihan SDM Komdigi Makassar.
Menurut Andi, keberadaan internet di ruang publik tidak hanya mempermudah masyarakat memperoleh informasi dan mengakses layanan digital, tetapi juga berpotensi mendorong aktivitas ekonomi masyarakat, khususnya pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Selain itu, Pemprov Sultra juga tengah menggagas program penyediaan internet bagi SMA, SMK, dan SLB yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi. Program ini diprioritaskan untuk sekolah-sekolah yang telah memiliki akses listrik namun belum terjangkau jaringan internet.
“Program ini diharapkan dapat memperluas akses pembelajaran digital dan meningkatkan kualitas pendidikan di berbagai daerah,” kata Andi.
Ia menambahkan, penguatan kompetensi sumber daya manusia juga menjadi pilar utama transformasi digital. Karena itu, Pemprov Sultra bekerja sama dengan BBLSDM Komdigi Makassar untuk melaksanakan asesmen dan pelatihan kompetensi digital bagi ASN.
“Peningkatan kapasitas aparatur akan menjadi fondasi penting dalam menghadirkan layanan pemerintahan yang lebih efektif, modern, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat,” tambahnya.
Rakor Kominfo Sultra 2026 turut dihadiri Kepala BBLSDM Komdigi Makassar Baso Saleh, Kepala Wilayah Kerja VI BAKTI Komdigi Muhammad Luthfi Akib, Sekretaris BPW APJII Sulampua Bahtiar, serta para Kepala Dinas Kominfo kabupaten/kota se-Sulawesi Tenggara.
Melalui rakor ini, Pemprov Sultra menegaskan langkah percepatan pembangunan ekosistem digital yang inklusif dan berkelanjutan, guna mewujudkan layanan publik yang semakin modern sekaligus memperkecil kesenjangan digital di seluruh wilayah Sulawesi Tenggara.
