BUTON UTARA, Portal.id — Bupati Buton Utara (Butur), Muhammad Ridwan Zakariah menyerahkan dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2023, kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Butur, Jumat (19/4/2024).
Penyerahan LKPJ tersebut dilaksanakan dalam pelaksanaan rapat paripurna, dan dan diterima langsung oleh Ketua DPRD Butur, Muhammad Rukman Basri Zakaria.
Bupati Butur menyampaikan, pengantar Dokumen LKPJ tersebut diserahkan untuk dibahas oleh para dewan, dengan harapan akan adanya rekomendasi yang sifatnya membangun demi perbaikan dalam pelaksanaan pemerintahan kedepannya.
Kemudian, untuk pertanggungjawaban keuangan secara rinci akan disampaikan pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) setelah selesai audit oleh BPK terhadap kinerja keuangan Kabupaten Butur.
“Peningkatan kualitas infrastruktur dan sumber daya manusia guna mendorong produktivitas untuk transformasi ekonomi berkelanjutan menjadi fokus prioritas pembangunan, yang kemudian diimplementasikan dalam penyelenggaraan pemerintahan melalui APBD tahun 2023,” ujar Ridwan Zakariah.
Selanjutnya, capaian dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah daerah (Pemda) yang dijalankan mengacu pada indikator kinerja makro pada tahun 2023 antara lain, pertumbuhan ekonomi tiga tahun terakhir.
Dimana pada tahun 2021 tumbuh sebesar 4,08 persen, lalu di 2023 meningkat menjadi 5,01 persen. Kemudian tumbuh melambat menjadi 2,08 persen pada 2023 akibat adanya gagal panen yang disebabkan oleh elnino.
Lebih lanjut, berdasarkan data BPS, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Butur selama tiga tahun terakhir mengalami peningkatan. Tahun 2021 sebesar 68,85, meningkat menjadi 69,17 pada tahun 2022 dan menjadi 69,25 di 2023.
Sedangkan, angka kemiskinan dalam tiga tahun terakhir terus mengalami penurunan, dari 14,89 persen tahun 2021, turun menjadi 14,25 persen pada 2022 dan turun lagi menjadi 14,6 persen di tahun 2023.
Kemudian indeks gini rasio Kabupaten Buton Utara tahun 2023 sebesar 0,323 berada dibawah gini rasio Provinsi Sultra 0,381 dan Nasional sebesar 0,388. Selain itu, tingkat pengangguran terbuka juga mengalami penurunan, tahun 2021 sebesar 3,0 persen, tahun 2022 turun menjadi 2,1 persen dan menjadi 1,93 persen pada tahun 2023.
“Harapannya, yang telah direncanakan dalam APBD dan target-target indikator pembangunan daerah dapat tercapai melalui komitmen yang kuat terhadap sinkronisasi perencanaan dan penganggaran daerah,” harapnya.
Terakhir, Ridwan Zakariah menginstruksikan kepada pimpinan perangkat daerah agar mengikuti proses pembahasan dengan saksama, sebagai bagian dari evaluasi kinerja daerah dalam mencapai indikator yang sudah dituangkan dalam perjanjian kinerja.
Laporan Ferito Julyadi
