Menu

Mode Gelap
 

News · 27 Agu 2021 ·

Upah Minimum Tahun 2022 Dikaji Kemnaker dan Depenas

  Menteri Tenaga Kerja, Ida Fauziyah. Foto: Kemnaker RI Perbesar

Menteri Tenaga Kerja, Ida Fauziyah. Foto: Kemnaker RI

Portal.id – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) bersama Dewan Pengupahan Nasional (Depenas) mulai mengkaji penyusunan Upah Minimum tahun 2022 melalui Forum Koordinasi Persiapan Penetapan Upah Minimum Tahun 2022 di Jakarta pada 24 hingga 25 Agustus 2021.

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Kemnaker, Indah Anggoro Putri menyatakan, kebijakan pengupahan menjadi program strategis nasional setelah diberlakukannya PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan sebagai turunan UU Nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja.

“Upah minimum merupakan salah satu kebijakan pengupahan sebagai bentuk intervensi negara melalui Pemerintah untuk memberikan perlindungan yang konkret kepada para pekerja dalam hal ini hak dasarnya, yaitu upah atau gaji,” ucap Dirjen Putri dilansir dari laman Kemnaker pada Jumat (27/8/2021).

Menurut Dirjen Putri, pengupahan, baik dari aspek peraturan/kebijakan maupun penerapannya, merupakan salah satu faktor penentu dalam mewujudkan hubungan industrial yang harmonis dan berkeadilan. Oleh karenanya, pengembangan bidang pengupahan tidak dapat dilakukan oleh pemerintah sendiri, tetapi juga harus dilakukan bersama-sama dengan pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh.

“Hal itu agar pengembangan dan penerapan sistem pengupahan yang adil dan berdaya saing yang sesuai dengan kondisi dunia kerja dan industri di Indonesia dapat tercapai,” ucapnya.

Pada kesempatan itu, ia mengingatkan agar dalam melakukan penetapan upah minimum harus berdasarkan kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan yang meliputi variabel paritas daya beli, tingkat penyerapan tenaga kerja, dan median upah.

“Bu Menteri Ketenagakerjaan juga berpesan agar upah minimum yang nantinya ditetapkan itu berlaku adil, baik bagi pengusaha maupun pekerja,” ucapnya.

Ketua Dewan Pengupahan Nasional (Depenas), Haiyani Rumondang mengatakan, forum koordinasi tersebut merupakan salah satu upaya yang dilakukan dalam menyikapi dan mengantisipasi berbagai tantangan pengupahan di lapangan.

Menurut Haiyani, kerja cerdas dan sinergi antar lembaga menjadi salah satu kunci utama dalam merespons dinamika pengupahan yang terjadi.

“Persiapan penetapan UM Tahun 2022 ini diarahkan untuk memberikan fondasi yang kokoh dan penguatan sinergi melalui konsolidasi pengupahan sebagai momentum untuk perbaikan, perubahan, dan reformasi pengupahan,” ucap Haiyani.

Artikel ini telah dibaca 5 kali

badge-check

Penulis

Baca Lainnya

Terpilih Aklamasi, Juan Ramahdan Pimpin HIPMI Konkep Periode 2021-2024

26 September 2021 - 17:42

Juan Ramahdan Pimpin HIPMI Konkep Periode 2021-2024 1

Ridwan BAE Tinjau Bendungan Ladongi, Jelang Peresmian Oleh Presiden Jokowi

21 September 2021 - 10:12

Apriyani Rahayu Pulang Kampung, Ini Agendanya Selama di Sultra

27 Agustus 2021 - 14:27

Pendapatan Negara hingga Juli 2021 Diklaim Capai Rp 1.031,5 Triliun

27 Agustus 2021 - 12:11

Indonesia Lepas Ekspor Komoditas Pertanian Senilai Rp 7,29 Triliun

24 Agustus 2021 - 17:18

Kemensos Matangkan Skema Bantuan untuk Anak Terdampak Covid-19

24 Agustus 2021 - 11:10

Trending di News
error: Share to copy paste !!