Kendari, portal.id – Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara, Ir. Hugua, M.Ling., secara resmi membuka Konferensi Pers Presentasi Hasil Ilmiah Wallacea Expeditions beserta Usulan Lanskap Konservasi Baru seluas 6.000 km² (Taman Nasional dan Geopark UNESCO) di Sulawesi Tenggara, yang digelar di Hotel Plaza Inn Kendari, Senin, 5 Januari 2026.
Kegiatan ini dihadiri oleh Penasihat Utama Menteri Kehutanan Republik Indonesia, Silverius Oscar Unggul, Rektor Universitas Halu Oleo (UHO) yang diwakili oleh Wakil Rektor Bidang Akademik, para dosen dan akademisi, kepala OPD lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, pimpinan instansi vertikal, Direktur Nature Volutio serta para peneliti dan ilmuwan dari berbagai perguruan tinggi dan lembaga nasional di antaranya Universitas Muhammadiyah Kendari (UMK), Universitas Gadjah Mada (UGM), dan Institut Teknologi Bandung (ITB).
Dalam sambutannya, Wakil Gubernur Sultra menyampaikan rasa penghargaan dan terima kasih yang mendalam kepada seluruh tim Wallacea Expeditions dan jejaring akademisi yang telah melakukan ekspedisi dan penelitian ilmiah di wilayah Sulawesi Tenggara.
Menurutnya, Pemerintah Daerah memiliki keterbatasan anggaran dan kewenangan untuk membiayai ekspedisi berskala besar, namun hasil kerja keras para peneliti telah memberikan kontribusi yang sangat berharga bagi daerah dan bangsa.
“Kami, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, sungguh berbahagia dan memberikan apresiasi setinggi-tingginya. Hasil penelitian ini lahir dari keringat, pengorbanan, dan semangat luar biasa para peneliti. Kami tidak mampu membiayai ekspedisi sebesar ini, tetapi manfaat ilmiahnya sangat luar biasa bagi masa depan lingkungan Sulawesi Tenggara,” ujar Hugua.
Wagub menekankan pentingnya memahami dan menjaga ekosistem secara utuh, karena ekosistem bukan hanya soal hutan atau satwa, tetapi menyangkut keseluruhan kehidupan, baik yang terlihat di permukaan maupun yang tersembunyi di dalam tanah.
Ia mengingatkan bahwa dunia saat ini menghadapi tantangan yang kompleks, sistemik, dan strategis, termasuk krisis lingkungan dan perubahan iklim. Oleh karena itu, diperlukan cara berpikir baru dalam pengelolaan sumber daya alam.
“Kita sedang menghadapi persoalan yang kompleks, sistemik, dan strategis. Ini tidak bisa diselesaikan dengan cara-cara lama. Kita harus belajar menahan diri, menghadirkan kesadaran, dan bergerak menuju masa depan yang berkelanjutan,” tegasnya.
Lebih lanjut, Hugua menyoroti pentingnya menjaga kawasan pegunungan dan hutan di Sulawesi Tenggara yang masih tersisa, khususnya lanskap seluas sekitar 6.000 km² yang mencakup wilayah pegunungan Tangkil, Mekongga, Matarombeo, Sambore, dan sekitarnya.
Menurutnya, kawasan tersebut memiliki fungsi ekologis vital sebagai penyangga sistem hidrologi, yang memengaruhi daerah-daerah hilir seperti Konawe Utara, Kolaka, Kolaka Timur, hingga wilayah lain yang bergantung pada aliran sungai dan rawa.
“Jika kawasan puncak-puncak gunung ini rusak atau digunduli, maka daerah-daerah di hilir berpotensi menghadapi banjir dan gangguan lingkungan serius. Menjaga kawasan ini berarti menyelamatkan kehidupan masyarakat di sekitarnya,” jelasnya.
Wagub juga menegaskan bahwa kewenangan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan tambang dan kehutanan sangat terbatas, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Pemerintah Provinsi berperan sebagai wakil Pemerintah Pusat di daerah, sementara banyak keputusan strategis berada di tingkat nasional.
”Kewenangan pengelolaan pertambangan dan kehutanan tidak sepenuhnya berada di daerah. Oleh karena itu, masa depan kawasan ini sangat bergantung pada kebijakan Pemerintah Pusat. Kami berharap adanya dukungan serta kebijakan yang berpihak pada upaya pelestarian lingkungan,” ujar Wakil Gubernur.
Ia berharap konferensi pers ini tidak hanya menjadi forum penyampaian hasil penelitian, tetapi juga menjadi momentum strategis untuk memperkuat kolaborasi lintas institusi, mendorong inovasi ilmiah, serta mempertegas komitmen bersama dalam menjaga bumi pertiwi, khususnya kelestarian hutan, laut, dan seluruh makhluk hidup yang bergantung di dalamnya.
Usai sambutan, Wakil Gubernur Sultra secara resmi membuka kegiatan konferensi pers dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, sebagai tanda dimulainya rangkaian presentasi ilmiah Wallacea Expeditions.
Sementara itu, Penasihat Utama Menteri Kehutanan RI, Silverius Oscar Unggul, dalam sambutannya menyampaikan bahwa urusan kehutanan merupakan kewenangan Pemerintah Pusat, namun membutuhkan sinergi yang kuat dengan pemerintah daerah, akademisi, dan masyarakat.
Ia menegaskan bahwa Kementerian Kehutanan saat ini tengah mendorong perubahan paradigma pengelolaan hutan, belajar dari berbagai bencana ekologis yang terjadi di Indonesia, termasuk di Sumatera bagian utara.
“Kalau kita mengharapkan hasil yang berbeda tetapi masih menggunakan cara pengelolaan yang sama, itu berarti kita keliru. Kita harus mencari pendekatan baru dalam pengelolaan hutan Indonesia,” tegasnya.
Silverius menjelaskan bahwa Kementerian Kehutanan kini mengedepankan pengelolaan hutan berbasis lanskap, dan telah membentuk Task Force Pengelolaan Hutan Berbasis Lanskap melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan. Ia dipercaya sebagai ketua task force tersebut dan menyatakan kesiapan menjadikan Sulawesi Tenggara sebagai pilot project nasional.
Selain itu, Kementerian Kehutanan juga membuka peluang kerja sama seluas-luasnya dengan berbagai pihak, termasuk NGO, perguruan tinggi, dan komunitas internasional, mengingat keterbatasan APBN dalam mengelola kawasan hutan yang sangat luas.
Pemerintah juga berkomitmen memberikan akses pengelolaan hutan kepada masyarakat adat, dengan target 1,4 juta hektare kawasan hutan untuk dikelola secara berkelanjutan oleh komunitas adat, yang dinilai sebagai penjaga terbaik hutan Indonesia.
Di bidang pendanaan, Silverius turut mengungkap potensi skema karbon kredit dan biodiversitas kredit sebagai sumber pembiayaan baru untuk konservasi hutan, yang dapat memberikan manfaat ekonomi sekaligus menjaga kelestarian lingkungan.
“Ini adalah peluang besar bagi daerah. Karbon kredit dan biodiversitas kredit bisa menjadi sumber pendanaan berkelanjutan, jika dikelola dengan baik dan kolaboratif,” pungkasnya.
Konferensi pers ini diharapkan menjadi momentum penting untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah, akademisi, peneliti, dan masyarakat dalam mewujudkan lanskap konservasi baru di Sulawesi Tenggara demi keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan generasi mendatang.
