Buton, Portal.id – Wakil Bupati Buton, Iis Eliyanti, meresmikan Rumah Data Kowolowano Desa Wolowa Kabupaten Buton, yang dirangkaikan peluncuran Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) se Kabupaten Buton, Sabtu (18/12/21).
Kegiatan ini dihadiri oleh kepala Perwakilan BKKBN Sulawesi Tenggara, yang diwakili oleh koordinator Bidang Analisis Dampak Kependudukan BKKBN Sultra, unsur kepala SKPD se Kabupaten buton, tokoh masyarak, tokoh pemuda, PKK Desa Wolowa, penyuluh keluarga berencana.
“Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya atas nama pemerintah Kabupaten Buton memberikan apresiasi dan penghargaan serta ucapan terima kasih kepada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Babupaten Buton dan semua pihak yang berperan atas terlaksananya kegiatan ini,” kata wakil bupati.
Dikatakan, Rumah dataku sebagai basis data, dapat mengidentifikasi masalah-masalah yang ada di wilayah kampung kb seperti adanya anak yang kurang gizi, anak yang teridentifikasi gejala stunting, anak belum memiliki akte kelahiran, jumlah pengangguran, keluarga yang kurang mampu, keluarga pasangan usia subur tapi belum ber KB, pelaksanaan 8 fungsi keluarga.
Selain itu kata dia, rumah dataku berfungsi juga sebagai dasar pengambilan keputusan pembangunan oleh pihak-pihak yang berkompoten sehingga pembangunan bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat luas.
Dengan demikian keberadaan rumah dataku sangatlah strategis karena merupakan pusat penyajian data pembangunan baik fisik maupun non fisik.
“Rumah dataku “Kowolowano” desa wolowa baru yang pada hari ini tanggal 18 desember 2021 akan diresmikan, tidak hanya menjadi pusat data untuk perencanaan pembangunan rogram bangga kencana maupun pembangunan lintas sektor tetapi juga menjadi pusat informasi percepatan penurunan stunting dengan program dashat (dapur sehat atasi stunting) di Desa Wolowa baru khususnya dan Kecamatan Wolowa umumnya,” katanya.
Hal ini kemudian lebih dipertegas lagi dengan peran BKKBN yang pada tahun 2021 ini mendapat mandat bersama-sama dengan kementerian/lembaga terkait untuk melakukan upaya percepatan penurunan stunting di Indonesia, dengan ditandatanganinya peraturan presiden republik Indonesia nomor 72 tahun 2021 pada tanggal 5 agustus 2021 tentang percepatan penurunan stunting.
Kepala BKKBN Sultra dalam sambutannya memberikan apresiasi dan ucapan terima kasih atas terselenggaranya kegiatan peresmian Rumah Data Kependudukan Kampung KB serta lounching Dashat Kampung KB se Kabupaten Buton, yang merupakan salah satu kegiatan inovasi dalam rangka pencegahan dan percepatan penurunan stunting.
Sebagaimana diketahui bersama bahwa angka prevalensi stunting di Indonesia masih cenderung tinggi. Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, Indonesia telah berhasil menurunkan angka stunting dari 37,2 persen pada tahun 2013 (Riskesdas 2013) menjadi 30,8 persen pada tahun 2018 (Riskesdas 2018). Tahun 2019 masih terdapat 27,7 persen balita yang mengalami stunting di Indonesia.
Meskipun telah berhasil diturunkan, namun angka prevalensi stunting pada balita di Indonesia masih merupakan salah satu yang tertinggi di dunia. Indonesia menempati peringkat 108 dari 132 negara yang diurutkan berdasarkan prevalensi stunting balita terendah hingga tertinggi (IFPRI, 2015).
Berdasarkan laporan tersebut pula, Indonesia merupakan negara dengan prevalensi stunting pada balita tertinggi ketiga di antara negara-negara ASEAN, setelah Timor Leste dan Laos PDR. Untuk itu diperlukan peran serta semua pihak, baik pemerintah maupun swasta untuk pencegahan dan percepatan penurunan stunting tersebut.
BKKBN ditahun ini mendapat mandat bersama-sama dengan Kementerian/Lembaga terkait untuk melakukan upaya percepatan penurunan stunting di Indonesia, yang ditandai dengan telah ditandatanganinya Peraturan Presiden RI Nomor 72 Tahun 2021,Tentang Percepatan Penurunan Stunting pada tanggal 5 Agustus 2021 yang lalu oleh Bapak Presiden RI.
Ditegaskan kembali oleh Bapak Presiden dalam pidato kenegaraan tanggal 16 Agustus lalu , bahwa percepatan penurunan stunting dilakukan melalui perluasan cakupan seluruh Kabupaten Kota di Indonesia, dengan penguatan sinergi institusi, termasuk penguatan sinergi pelaksanaan Program di Kampung Kelurga Berkualitas (Kampung KB).
Perhatian pemerintah terhadap masalah percepatan penurunan stunting menjadi salah satu prioritas, karena stunting merupakan ancaman terhadap kualitas sumber daya manusia (SDM). Indonesia masih punya pekerjaan rumah mendasar dalam peningkatan kualitas SDM. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak di bawah usia dua tahun yang disebabkan kekurangan gizi pada waktu yang lama (kronis).
Kekurangan gizi terjadi sejak bayi dalam kandungan dan pada masa awal setelah bayi lahir, tetapi kondisi stunting baru nampak setelah bayi berusia 2 tahun. Stunting berdampak pada tingkat kecerdasan, kerentanan terhadap penyakit, menurunkan produktivitas, menghambat pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan kemiskinan serta kesenjangan.
Data Riskesdas (2018) menunjukkan bahwa 1 dari 3 anak Indonesia mengalami stunting. Saat ini sudah dipetakan wilayah-wilayah yang angka prevalensi stunting tinggi, yaitu di 6.600an desa yang tersebar di 360 kabupaten/kota. Adapun penyebab stunting secara spesifik ada 2 (dua) faktor yang terdiri dari sub optimal health yaitu kondisi kesehatan yang tidak optimal dan sub optimal nutritional. Namun saat ini kita lebih fokus mengatasi penyebab spesifik yang terkait dengan sub optimal nutritional.
Dalam membangun ketahanan keluarga secara utuh di berbagai bidang, baik bidang kesehatan, bidang ekonomi, pendidikan anak, dan kebahagiaan keluarga, mulai dari penanganan gizi, kualitas sanitasi, kualitas lingkungan, akses pendidikan, kesehatan, sampai juga terjaganya sumber-sumber pendapatan, adalah pilar kesejahteraan dan ketahanan keluarga setiap keluarga Indonesia.
Sebagaimana yang di sampaikan Bapak Presiden pada pembukaan Rakernas BKKBN diawal tahun 2021, bahwa yang dibutuhkan sekarang ini adalah yang operasional yang ada di lapangan, yang langsung bisa menyentuh masyarakat.
Program-program diimplementasikan dengan melakukan pembinaan, penyuluhan, pelayanan KB di tengah-tengah masyarakat, seperti di Kampung Keluarga Berkualitas, dalam upaya mewujudkan keluarga yang berkualitas dan mewujudkan keluarga yang bahagia dan sejahtera.
Oleh karena itu, BKKBN sudah bertekad untuk merubah kampung Keluarga Berencana menjadi Kampung Keluarga Berkualitas, sebagaimana arahan dari Bapak Presiden. Untuk mewujudkannya sesuai dengan istilah kampung keluarga berkualitas tidak hanya slogan, tapi betul-betul sesuai dengan namanya kampung keluarga berkualitas.
Ada aktivitas nyata, bukan hanya mendeklarasi sebagai visualisasi atau legalisasi suatu kampung dinyatakan sebagai Kampung Keluarga Berkualitas tanpa aktualisasi dalam bentuk nyata yang berdampak kepada masyarakat.
