Kendari, portal.id – Wakil Wali Kota Kendari, Sudirman, menghadiri Pembukaan Sidang Majelis Sinode XIX Gereja Protestan Sulawesi Tenggara (Gepsultra) Tahun 2026 yang digelar di salah satu hotel di Kendari, Selasa (28/7/2026).
Kehadiran jajaran Pemerintah Kota Kendari dalam agenda lima tahunan Gepsultra tersebut menjadi bukti nyata komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat toleransi, menjaga persatuan, serta merawat keharmonisan antarumat beragama di Kota Kendari.
Mengusung tema “Hiduplah sebagai terang yang membuahkan keadilan, perdamaian, dan keutuhan ciptaan”, kegiatan ini diharapkan menjadi momentum mempererat sinergi antara pemerintah dan lembaga keagamaan dalam mendukung pembangunan daerah yang inklusif dan harmonis.
Mewakili Gubernur Sulawesi Tenggara, Asisten Administrasi Umum Setda Provinsi Sultra, Dr. Drs. Rony Yakob, M.Si., menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya Sidang Majelis Sinode XIX Gepsultra. Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah dan lembaga keagamaan memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas sosial di tengah keberagaman masyarakat.
“Pemerintah daerah dibangun di atas keberagaman suku, agama, dan budaya. Melalui forum ini, mari kita terus memperkuat toleransi dan persaudaraan demi menciptakan daerah yang aman, damai, dan sejahtera,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua BPM Sinode Gepsultra, Pdt. Marthen Sambira, M.Th., menjelaskan bahwa Sidang Majelis Sinode merupakan forum konstitusional tertinggi Gepsultra yang dilaksanakan setiap lima tahun. Agenda tersebut bertujuan mengevaluasi program pelayanan, menetapkan kebijakan strategis, sekaligus menyusun arah pelayanan gereja untuk periode mendatang.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kota Kendari atas dukungan yang diberikan sehingga pelaksanaan sidang dapat berlangsung dengan baik.
Pembukaan Sidang Majelis Sinode XIX Gepsultra berlangsung khidmat dan diikuti sekitar 450 peserta yang merupakan utusan jemaat dan klasis Gepsultra dari seluruh Sulawesi Tenggara. Kegiatan ini turut dihadiri para pendeta, tokoh agama, serta unsur pemerintah daerah sebagai wujud kebersamaan dalam memperkuat persatuan dan membangun kehidupan masyarakat yang damai serta harmonis.
