Jakarta, Portal.id — Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Muhadjir Effendi menekankan, agar Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) lebih bekerja keras untuk mewujudkan generasi emas Indonesia.
Pesan itu Muhadjir sampaikan saat menghadiri dan membuka kegiatan Gebyar Bina Keluarga Balita untuk 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), di Jakarta Timur, Selasa (12/12/2023).
Dalam arahannya, Muhadjir menekankan pentingnya membangun manusia Indonesia berkelanjutan guna memanfaatkan bonus demografi dan menghadapi Indonesia Emas 2045.
“Ini harus menjadi perspektif baru BKKBN untuk menyiapkan generasi Indonesia Emas 2045. Saya mohon Pak Kepala BKKBN bisa membuat platform itu. Jangan-jangan kita ini berpikiran bahwa setelah stunting selesai, (semuanya) beres. Ini yang harus jadi pembangunan manusia Indonesia berkelanjutan, itu harus betul-betul dipastikan,” ujarnya.
Karena itu, lanjut Muhadjir, pemenuhan gizi tidak hanya selesai pada bayi dibawah dua tahun (Baduta), tapi hingga menjadi manusia produktif harus dijamin pemenuhan gizinya.
Jelasnya, indeks pembangunan manusia (IPM) Indonesia yang mencapai 72,3 masuk dalam kategori bagus. Namun, angka itu masih harus ditingkatkan lagi hingga 80 atau bahkan lebih.
“Jadi kalau kita ingin Indonesia ini nanti generasinya itu lebih sehat, lebih cerdas, lebih kuat, dan berbudi mulia, dan tinggi badan itu harus semakin tinggi,” jelasnya.
Guna menuju Indonesia Emas 2045, Muhadjir mengatakan masih butuh waktu 22 tahun lagi. Dirinya menghitung, bayi-bayi yang lahir saat ini akan berusia 22 tahun di 2045 mendatang, dan anak-anak berusia 10 tahun nantinya di kisaran usia 32 tahun. Mereka inilah yang harus dipersiapkan
Kekhawatiran terhadap generasi yang akan mengisi Indonesia emas 2045 itu menurut Muhadjir, karena banyak contoh negara-negara yang sudah memanen bonus demografi, tetapi tidak membuat negaranya menjadi maju.
“Itu yang sebut dengan middle income trap. Seperti misalnya Afrika, beberapa negara Afrika, kemudian beberapa negara Amerika Selatan, itu banyak yang dulu sudah panen bonus demografi tapi tidak bisa memanen karena tidak bisa memanfaatkan momentum itu. Dan ini tulang punggungnya adalah BKKBN. Dan seluruh stakeholder yang terlibat, mulai dari ibu-ibu TNI polri sampai bupati wali kota gubernur, kemudian masyarakat itu harus betul-betul bertanggungjawab,” tandasnya.
Laporan: Ferito Julyadi
