Portal.id, KENDARI – Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai NasDem Sulawesi Tenggara (Sultra) resmi mengumumkan pergantian pucuk pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sultra. Syahrul Said ditunjuk menggantikan La Ode Tariala untuk sisa masa jabatan periode 2024 – 2029.
Pergantian tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai NasDem Nomor 28A/SK/AKD/DPP-Nasdem/11/2025 tentang penetapan pimpinan DPRD serta ketua fraksi DPRD Sultra. Surat keputusan itu dibacakan Sekretaris DPW NasDem Sultra, Muh. Tahir Lakimi, Rabu (26/11/202).
Pada Pemilu Legislatif 2024, NasDem meraih enam kursi dan menjadi partai dengan perolehan kursi terbanyak di DPRD Sultra sehingga berhak menempatkan kadernya sebagai ketua DPRD. Selain mengganti ketua DPRD, partai juga merombak kepemimpinan fraksi. Jabatan Ketua Fraksi yang sebelumnya dipegang Sudarmanto kini diberikan kepada Suparjo.
Pengumuman ini tidak lepas dari dinamika internal. Sejumlah anggota fraksi NasDem di DPRD Sultra dikabarkan memprotes keputusan tersebut. Protes itu menjadi perhatian DPW dan menjadi salah satu bahan evaluasi dalam menentukan arah kepemimpinan ke depan.
Tahir Kimi tidak menampik adanya dinamika tersebut. Ia menegaskan perbedaan pendapat merupakan bagian dari proses perbaikan di tubuh partai.
“Protes itu menjadi catatan penting bagi partai. Tapi pergantian ini adalah mekanisme biasa dan wajar dalam rumah besar NasDem,” ujar Tahir.
Ia menambahkan keputusan pergantian ini telah melalui proses panjang sejak 30 Oktober 2025, melalui kajian metodologis dan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja kader di legislatif.
“Ini merupakan regulasi normal. Semua kader NasDem di DPRD adalah kader terbaik,” tegasnya.
Menurut Tahir, rotasi jabatan diperlukan untuk memastikan kader yang memegang posisi strategis benar-benar dekat dengan rakyat dan mampu menyerap aspirasi publik secara maksimal.
Dengan penunjukan Syahrul Said, NasDem berharap DPRD Sultra memiliki kepemimpinan yang lebih kuat dan produktif.
“Ketua DPRD yang baru harus menjalankan tugas lebih produktif, berpihak pada rakyat, dan tidak menjadikan diri sebagai bagian dari eksekutif,” lanjutnya.
Pergantian ini juga diharapkan dapat memperkuat harmonisasi internal fraksi dan meningkatkan kinerja legislatif.
