“Kartu Nelayan waktu itu ada, tapi khusus laki-laki. Itu pun tidak merata,” ucap Rida, nelayan perempuan di pesisir Soropia, Desa Leppe, Kabupaten Konawe.
Di tengah perubahan iklim dan penurunan hasil tangkapan laut, perempuan pesisir Soropia terpaksa memikul beban ganda demi kelangsungan ekonomi keluarga. Namun, di saat infrastruktur digital seperti Very Small Aperture Terminal (VSAT) mulai masuk ke desa-desa mereka, para nelayan perempuan justru terasing akibat ketiadaan literasi digital serta belum diakuinya status profesi mereka dalam skema perlindungan negara seperti kartu KUSUKA.
Sebagai seorang nelayan perempuan yang seharusnya diakui negara, Rida tidak memiliki Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan (KUSUKA) atau kartu nelayan. Bahkan dirinya tidak mengetahui hak atas itu. Rida hanya memiliki Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), yang memungkinkannya menerima bantuan dana Program Keluarga Harapan (PKH).
KUSUKA sebagai instrumen pelaksana UU Nomor 7 Tahun 2016 menjadi hal yang penting untuk memberikan hak perlindungan dan pemberdayaan kepada nelayan, pembudi daya ikan, dan petambak garam. Dengan memiliki KUSUKA, hak-hak seperti asuransi, pengajuan subsidi BBM perikanan, bantuan alat tangkap maupun benih hingga bantuan usaha bisa diperoleh.
Peraturan Menteri (Permen) Kelautan dan Perikanan (KP) Nomor 39/2017 dan Permen KP Nomor 42/2019 juga telah menegaskan bahwa yang berhak menerima KUSUKA yang sebelumnya kartu nelayan meliputi nelayan (nelayan kecil, tradisional, buruh, pemilik), pembudidaya ikan, petambak garam, pengolah ikan dan hasil laut lainnya, serta pedagang ikan.
Sebagai ibu tunggal dengan dua anak, Rida setiap harinya menggantungkan hidup dengan turun ke laut untuk meti-meti atau mencari kerang dan teripang laut. Sejak bercerai dengan suaminya 16 tahun lalu, Rida mengambil peran sebagai orang tua tunggal.
Rutinitas Rida mencari kerang dua hingga tiga kali dalam seminggu, tergantung cuaca. Sekali turun meti-meti, kerang yang diperoleh 3 – 4 kilogram. Hasil itu kemudian ia bawa pulang untuk dijual ke pengepul dengan harga per kilonya Rp10.000 – Rp15.000, tergantung jenis dan ukuran kerangnya.
Dengan hasil tangkapan kerang itu, Rida terkadang hanya mengantongi Rp50.000 – Rp60.000. Itulah yang ia kelola untuk mencukupi kehidupan sehari-hari.
“Kalau pergi jam 2 siang, pulangnya jam 7 malam atau jam 6 sore. Kalau pagi, berangkat jam 6, kadang sampai jam 10 pagi,” jelas Rida dengan suara yang sedikit bergetar.
Secara kabupaten ada perempuan pemegang KUSUKA, tetapi Rida dan sejumlah perempuan pesisir Soropia lainnya tidak tersentuh. Berdasarkan data Portal Data KKP yang diakses 1 Oktober 2026 mencatat pemegang KUSUKA perseorangan di Kabupaten Konawe pada 2026 sebanyak 526 nelayan, yang terdiri dari 423 laki-laki dan 103 perempuan.
Namun, Rida bukan satu-satunya nelayan perempuan yang terabaikan. Di desa tetangga, Desa Mekar, Herlina, juga merasakan hal cukup serupa. Ibu empat anak itu tidak memiliki KUSUKA. Saat ditanya mengenai kartu tersebut, Herlina hanya memberi raut wajah yang bingung.
“Bapaknya (ada KUSUKA). Kalau kita (istri) tidak toh. Bisa ka ibu-ibu punya kartu nelayan?” ucap Herlina.
Tidak hanya mengurus rumah, hampir tiap hari Herlina turun mencari kerang sebagai penghasilan tambahan. Peran tersebut diembannya karena hasil tangkapan ikan menurun dan kondisi kesehatan suaminya, Tamrin yang sudah tidak prima. Beberapa tahun silam sang suami menjalani operasi untuk tiga penyakit berbeda.
Kondisi tersebut membuat Herlina melarang Tamrin untuk menyelam terlalu dalam ketika memasang jaring, bubu maupun memanah ikan, hanya di laut dangkal saja.
Menyelam dan melaut di kawasan Soropia menyimpan risiko bertaruh nyawa. Tamrin pernah beberapa kali hampir tenggelam karena gelombang besar dan bodi perahu fibernya yang bocor terisi air. Belum lagi risiko kram otot akibat tekanan air laut di kedalaman.
“Kalau terlalu dalam menyelam, keluar darah dari hidungnya,” tutur Herlina.
Keputusan untuk berpindah ke perairan dangkal membawa konsekuensi ekonomi yang nyata. Di laut dalam, Tamrin biasanya bisa menangkap ikan kerapu hingga sunu yang bernilai tinggi. Namun di perairan dangkal, tangkapannya terbatas pada ikan-ikan pinggiran berharga murah seperti pogo atau katamba. Bahkan, saat melaut selama empat hari di Pulau Saponda pun, hasil tangkapan ikan bernilai tinggi kerap nihil.
Di tengah kondisi yang tidak menentu itu, Herlina mengambil peran lebih. Ketika melaut ke Saponda Laut selama lebih dari sepekan hanya membawa pulang sedikit ikan, meti-meti menjadi tumpuan.
Bagi Herlina, meti-meti bukan sekadar pekerjaan sampingan, melainkan penyambung napas dapur dan biaya sekolah empat anaknya saat jaring dan bubu suaminya tak menghasilkan apa-apa.
Tidak menyerah dengan keadaan, setahun terakhir, Herlina mulai menjual ikan hasil tangkapan secara online di Facebook. Dengan anak pertamanya sebagai mentor, mengajarinya mengenal fitur-fitur Facebook untuk berjualan.
Ikan pogo hasil tangkapan Tamrin diolahnya menjadi ikan kering, kemudian dijualnya secara daring di Facebook dengan harga Rp10.000 – Rp20.000.
“Ceritanya dulu saya tidak tahu pakai HP. Anak cowok saya bilang ‘Kita jualan online saja Mak, di Facebook’ disitu saya minta diajari cara posting dan semuanya,” ucap Herlina dengan wajah yang penuh semangat.
Keputusan beradaptasi dengan keadaan itu, cukup memberi harapan agar dapur rumah tetap ngebul. Selama setahun berjualan secara daring, pelanggan Herlina tidak hanya dari tetangga sekitar, beberapa dari desa lain di pesisir Soropia, bahkan ada yang dari Kota Kendari.
Herlina juga sesekali membuat konten tentang kesehariannya bersama ibu-ibu lain untuk diunggah ke Facebook Pro. Keberanian serta ketertarikan dengan dunia perkontenan itu merupakan bentuk adaptasi yang dilakukan Herlina. Dengan bimbingan sang anak, Herlina belajar secara mandiri mengenai editing video sederhana.
Konten-konten yang diunggah ke Facebook Pro mendatangkan penghasilan tambahan, meski tidak banyak. Untuk satu konten dengan 1.000 tayangan terkadang memperoleh $0,26 atau Rp4.663 jika dikonversi ke rupiah per 7 September 2026, itulah yang dikumpulkan Herlina sedikit demi sedikit untuk memenuhi kebutuhan rumah.
“Untuk kebutuhan dapur saja. Kalau terima gaji dari sana, cuma buat kebutuhan dapur,” jelas Herlina.
Sama seperti Rida dan Herlina, Hartati pun tidak memiliki KUSUKA, hanya suaminya Mardin. Ia bercerita, kartu tersebut diterima saat mereka masih di Desa Mekar, sebelum direlokasi.
“Itu hari dibawakan (kartu) di rumah,” ucap Hartati.
Warga Desa Bajo Indah itu, mulai mempertanyakan hasil laut yang selama ini menjadi tumpuan hidup keluarganya.
Hartati dan Mardin sebelumnya mendiami Desa Mekar. Pada 2019 silam, mereka menjadi salah satu keluarga yang direlokasi ke Desa Bajo Indah karena adanya proyek pembangunan jalan poros bebas hambatan Kendari – Toronipa.
Ibu empat anak itu hanya bisa mengenang masa di mana laut memberikan sumber penghidupan yang cukup layak. Sepuluh tahun silam saat Mardin turun ke laut untuk menebar jaring dan memancing, ikan-ikan dasar bernilai tinggi seperti baronang, katamba, dan sunu masih bisa didapat.
Per kilonya, ikan baronang dibeli pengepul dengan harga Rp45.000, katamba Rp40.000, dan ikan sunu ratusan ribu per kilo.
“Biasa kalau mancing sunu itu satu hari bisa dapat jutaan. Per hari ada Rp700.000-an sampai Rp900.000-an kalau rezekinya lagi naik. Tapi kalau tidak, ya tidak juga,” kenang Hartati.
Dua tahun terakhir, laut tidak lagi menjanjikan. Mardin yang menyambung cerita Hartati mengaku selain cuaca buruk, saat ini ada beberapa orang yang memanah ikan saat malam hari dengan senter-senter terang.
Beradaptasi dengan jumlah tangkapan ikan yang makin sedikit, Hartati dan Mardin kini berencana membuka warung mie rebus, merombak satu bilik rumahnya. Mereka juga masih menanggung biaya sekolah dua anak terkecil yang duduk di bangku SMA dan SMP.
“Anak pertama dan kedua sudah menikah. Kalau yang ketiga laki-laki memang ada rencana untuk mau lanjut kuliah. Karena apa mi juga di laut, nda ada masa depan kalau di laut,” tutur Hartati.
Beban Ganda Perempuan Pesisir
Ketua Jaringan Perempuan Pesisir (JPP) Sulawesi Tenggara, Mutmainna, mengungkapkan pemahaman perempuan pesisir soal hak mereka masih sangat minim. Banyak yang menganggap bantuan dari pemerintah itu hak suami, sementara status perempuan hanya sebatas ibu rumah tangga.
Mutmainna mengatakan secara ekonomi, peran perempuan di rumah tangga, seperti mengurus rumah hingga merawat anak sangat besar nilainya. Namun, hal tersebut kerap dianggap sekadar rutinitas atau kewajiban istri yang tidak bernilai ekonomi, sehingga perempuan dianggap tidak bekerja dan tidak berpenghasilan.
Sejak terbentuknya JPP Sulawesi Tenggara pada Maret 2020, mereka secara perlahan memberi edukasi untuk mengubah pola pikir konservatif tersebut. Sekolah perempuan pun telah dibentuk di Kecamatan Soropia, yakni Desa Bajoe dan Bajo Indah dengan jadwal pertemuan 2 – 3 kali dalam sebulan. Balai Desa, Posyandu maupun rumah warga menjadi tempat pertemuan.
“Kami mendidik anggota agar bertransformasi dari ‘budaya bisu’ menjadi ‘budaya kritis’. Lewat Sekolah Perempuan, mereka dilatih untuk berani berdiskusi, speak up, dan menyuarakan ketidakadilan yang terjadi di lingkungannya,” ungkap Mutmainna, Sabtu (12/9/2026).
Mutmainna bercerita, upaya edukasi pihaknya tidak berjalan mulus. Awal mula menyosialisasikan hak-hak perempuan di kawasan pesisir, di Bajoe dan Bajo Indah misalnya, mereka sempat mengalami kendala karena adanya miskomunikasi dengan para suami.
Namun, perlahan dengan pertemuan yang masif diadakan para ibu bisa memberikan pemahaman kepada suami-suaminya bahwa pengetahuan akan hak mereka yang didapat dari sekolah perempuan bukan untuk membangkang, melainkan bagian dari pendidikan kepemimpinan perempuan.
Pendidikan kepemimpinan tersebut bukan tanpa alasan ditanamkan oleh Jaringan Perempuan Pesisir. Perempuan memiliki beban ganda, dan tidak pernah tahu risiko masa depan, apakah pasangan mereka akan meninggal dunia atau berpisah (cerai).
“Perempuan harus punya hak atas dirinya sendiri dan berani menyuarakan aspirasinya di ruang publik” tegas Mutmainna.
Menurunnya hasil tangkapan laut membawa kekhawatiran dan rasa lelah perempuan pesisir. Dosen Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Purwokerto (UMP), Uswatun Hasanah, dalam penelitiannya “Pengalaman Psikologis dan Strategi Koping Nelayan Perempuan Bajo Menghadapi Perubahan Iklim Kendari” pada 2025, menemukan adanya kecemasan ekonomi yang dirasakan perempuan. Laut yang dulu dipandang sebagai sumber rezeki yang relatif pasti, kini digambarkan sebagai lingkungan yang tidak bisa diandalkan lagi.
Dalam jurnal penelitiannya, Uswatun memaparkan kondisi tersebut memunculkan kombinasi antara kecemasan finansial, rasa tidak berdaya, dan perasaan ambivalen terhadap laut sebagai penopang hidup. Perempuan mengatur ulang pengeluaran, mengurangi kebutuhan diri sendiri, mencari penghasilan tambahan, sekaligus memastikan kebutuhan anak dan anggota keluarga lain tetap terpenuhi.
“Pola ini tampak jelas dalam narasi beberapa partisipan yang menerangkan bagaimana mereka menambah pekerjaan mengolah ikan, berdagang kecil-kecilan, atau berutang ke tetangga ketika hasil laut menurun,” beber Uswatun dikutip dari jurnal penelitiannya.
Hal yang sama dibeberkan Dosen Fakultas Kehutanan dan Ilmu Lingkungan Universitas Halu Oleo (UHO) Kendari, Amar Maruf. Dalam penelitian timnya “Adaptasi nelayan Bajau terhadap dampak perubahan iklim di pesisir Soropia Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara” 2019 lalu, Amar menyebutkan perubahan iklim memaksa para nelayan pesisir Soropia beradaptasi dengan memanfaatkan potensi sumber daya pesisir, mengubah wilayah penangkapan, memvariasikan penggunaan alat tangkap, serta mendiversifikasi atau meragamkan mata pencaharian.
“Ini lebih ke peran ganda yang perempuan Bajo mainkan dalam konteks adaptasi perubahan iklim,” ungkap Amar, Selasa (29/9/2026).
Ketika ekonomi keluarga lesu karena jaring dan bubu suami tidak menghasilkan apa-apa, perempuan pesisir harus ikut turun ke laut mencari kerang atau membuka usaha sampingan (berjualan), seperti yang dilakukan Herlina, Hartati dan Rida.
Namun, kekhawatiran lainnya juga muncul. Amar menilai, bentuk-bentuk adaptasi yang mereka lakukan bisa jadi tidak mampu mengurangi kerentanan mereka terhadap dampak perubahan iklim secara sosial, ekonomi dan lingkungan. Para suami bisa saja melakukan maladaptasi seperti terpaksa ambil batu karang lalu mereka jual atau terlibat dalam praktik penangkapan ikan yang merusak.
“Kapasitas adaptasi termasuk kontrol mereka terhadap aset-aset penghidupan adalah salah satu titik kritis berhasil tidaknya mereka beradaptasi dengan perubahan,” kata Amar.
Pembekalan Digital yang Tak Pernah Datang
Namun, tidak semua perempuan pesisir seperti Herlina. Hartati dan Rida, misalnya, masih menggantungkan hidup dari laut.
“Tidak pernah ada pelatihan digital. Itu hari di Balai Desa Bajo Indah olah bulu babi dibuat kue. Tapi cuma satu minggu ji mungkin, habis itu berhenti. Hanya di kasi tahu begini bikinnya bulu babi untuk adonan kue. Dari dosen itu hari yang turun, sudah itu nda ada mi,” ucap Hartati.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Konawe, Suparjo, menuturkan literasi digital bagi perempuan pesisir tidak masuk dalam program prioritas mereka. Program-program umum seperti peliputan media, internet gratis, dan sosialisasi terkait UMKM yang tengah dijalankan.
“Kita lagi fokus di Satu Data. Di setiap desa, kelurahan, dan kecamatan sudah ada (program) Desa Cinta Statistik. Kita lagi jalan terus hari ini,” tutur Suparjo, Rabu (23/9/2026).
Kawasan pesisir Soropia sendiri sejak 2020 lalu telah dibangun VSAT atau stasiun penerima dan pemancar sinyal komunikasi satelit yang menggunakan antena parabola berukuran kecil.
Data Dinas Komunikasi dan Informatika Konawe, ada 22 VSAT yang telah terpasang dan beroperasi. Pada tahap awal 2020 1 perangkat VSAT, kemudian 15 VSAT tahun 2023, 4 VSAT di 2024, dan 2 VSAT pada 2025. Perangkat-perangkat VSAT tersebut dipasang di puskesmas, kantor desa, dan sekolah.
Suparjo menjelaskan alasan puluhan VSAT dipasang di lembaga-lembaga formal karena untuk mendukung pelayanan publik. Perangkat tersebut juga memerlukan daya listrik yang stabil, dan harus mendapat pengawasan harian.
“Itu sudah aturan dari pusat untuk titik lokasi, kebijakannya di Komdigi. Kami hanya memfasilitasi saja. Langsung ke sekitar kantor (lokasi VSAT) saja untuk akses,” jelas Suparjo.
Pantauan Portal.id, Jumat (2/10/2026) pukul 11.18 Wita, di SDN 1 Tapulaga, Kecamatan Soropia yang menjadi salah satu lokasi VSAT, tidak ada satu pun warga yang berada di lingkungan sekolah untuk mengakses internet menggunakan jaringan VSAT. Uji jaringan yang dilakukan Portal.id menunjukkan kualitas jaringan internet perangkat VSAT baik dan lancar, dengan jarak maksimal 250 meter dari perangkat.
Seperti Dinas Kominfo, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Konawe juga tidak memiliki program literasi digital bagi nelayan pesisir Soropia.
Kepala Bidang Perikanan Tangkap Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Konawe, Yudha R. Bahari, yang dikonfirmasi hanya mengarahkan agar mengakses Portal Data DKP jika ingin mendapat literasi digital.
“Untuk program khusus literasi digital tidak ada, tetapi untuk mendapatkan literasi digital dapat diakses secara online melalui Portal Data DKP,” kata Yudha melalui pesan WhatsApp, Sabtu (19/9/2026).
Saat ditanya soal mekanisme pendaftaran KUSUKA di Kabupaten Konawe, Yudha tidak menjelaskannya. Ia hanya menyebut berkas yang diperlukan, yakni formulir permohonan penerbitan yang telah diisi serta fotokopi KTP. Hingga tulisan ini terbit, Portal.id masih berupaya mengonfirmasi hal tersebut.
Kehadiran puluhan infrastruktur VSAT di kawasan pesisir Soropia seharusnya menjadi pintu masuk bagi pemenuhan hak atas informasi dan teknologi digital. Pembekalan digital yang seharusnya menyentuh para nelayan perempuan tak kunjung datang. Saat perubahan iklim menghantam hasil jaring suami, perempuan menjadi figur yang paling tercekik dari sisi ekonomi dan psikologis.
Padahal, akses terhadap informasi adalah hak setiap warga yang dijamin Pasal 28F UUD 1945. Tanpa literasi dan titik akses yang bisa dijangkau, hak itu bagi perempuan pesisir Soropia berhenti di pagar kantor desa dan sekolah.
Cerita Herlina menjadi contoh nyata ketika perempuan pesisir mendapat pendampingan mereka bisa beradaptasi di tengah gelombang digital, dengan memanfaatkan media sosial sebagai toko online untuk berjualan maupun berkonten yang menghasilkan pendapatan tambahan rumah tangga.
